Lebanon Gelar Pemilu Pertama dalam 9 Tahun

Senin, 07 Mei 2018 - 11:04 WIB
Lebanon Gelar Pemilu...
Lebanon Gelar Pemilu Pertama dalam 9 Tahun
A A A
BEIRUT - Antrean pemilih tampak di luar tempat pemungutan suara (TPS) di penjuru Lebanon, kemarin, saat pemilu pertama dalam sembilan tahun. Pemilu ini tidak hanya penting untuk stabilitas ekonomi tapi juga menciptakan keseimbangan kekuasaan.

Sejumlah mobil dipasangi bendera-bendera partai. Pengeras suara menyanyikan lagu-lagu dukungan untu para kandidat dekat basis pemilih mereka. Para pemuda mengenakan kaos dengan gambar wajah para pemimpin politik.

Pemilu ini digelar dengan sistem proporsional baru yang membingungkan beberapa pemilih. Sistem baru ini pun menciptakan persaingan yang tak dapat diprediksi untuk kursi-kursi yang telah dikuasai sebelumnya oleh setiap partai politik. Meski demikian, Lebanon masih mempertahankan sistem pembagian kekuasaan sektarian.

Apapun hasil pemilu, pemerintahan koalisi baru akan melibatkan sebagian besar partai-partai politik. Pemerintahan koalisi yang terdiri atas semua partai itu telah diterapkan sejak 2016.

Membentuk pemerintahan baru dengan cepat akan memberi jaminan pada para investor terkait stabilitas ekonomi Lebanon. Lebanon saat ini menjadi salah satu negara dengan rasio utang tertinggi terhadap produk domestik bruto (PDB). Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan kondisi fiskal itu sebagai tidak berkelanjutan.

“Kami harap kami akan membuka era baru,” ujar Mahmoud Daouk yang memberikan suaranya di Beirut, kemarin.

Meski demikian beberapa pemilih skeptis pemilu akan memberi perbaikan pada iklim politik Lebanon. “Situasi benar-benar memburuk sekarang, tidak lebih baik. Kita kehilangan peluang untuk membuatnya akuntabel sembilan tahun silam,” papar Fatima Kibbi, 33, seorang profesional farmasi.

Banyak pemilih yang tinggal di Beirut sehingga mereka harus melakukan perjalanan ke desa asal mereka untuk dapat memilih. Kondisi ini pun diprotes beberapa pemilih.

Pemungutan suara ditutup pada pukul 7.00 sore waktu lokal. Hasil tidak resmi akan diumumkan beberapa saat setelah penutupan TPS. Undang-undang (UU) pemilu melarang semua pihak merilis prediksi hasil suara sebelum TPS ditutup.

Kendati demikian, para pengamat memantau kinerja Partai Gerakan Masa Depan yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Saad al-Hariri dan kelompok Hezbollah yang didukung Iran. Lebanon secara periodik menjadi arena pertarungan regional antara Iran dan Arab Saudi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Saudi telah mencabut dukungannya untuk Hariri yang sebelumnya membantu partai Gerakan Masa Depan pada 2009. Saat itu koalisi 14 Maret fokus mendesak Hezbollah menyerahkan persenjataannya yang sangat banyak.

Isu ini tampaknya tak terlalu menguat sekarang saat sebagian besar partai kini fokus memperbaiki perekonomian dan mengatasi krisis pengungsi Suriah. Para donor menjanjikan pinjaman lunak USD11 miliar untuk program investasi modal bulan lalu, dengan imbalan reformasi fiskal dan lainnya. Para donor berharap dapat menggelar pertemuan lanjutan dengan pemerintahan baru dalam beberapa pekan mendatang.

Berbagai lembaga rating utang menekankan pentingnya Lebanon menggelar pemilu setelah parlemen memperpanjang masa jabatan hingga beberapa kali.

Setelah pemilu terakhir pada 2009, berbagai isu seperti perang sipil Suriah, kedatangan lebih satu juta pengungsi dan berbagai serangan militan kian memperkeruh politik internal.

Berbagai kubu pesaing di parlemen tidak setuju dengan presiden baru antara 2014 dan 2016. Parlemen juga berulang kali memutuskan menunda pemilu karena perdebatan tentang perubahan dari sistem pemenang menguasai semua menjadi sistem pemilu proporsional.

Aturan baru itu diharapkan tidak merusak tatanan elit politik lama yang termasuk sejumlah dinasti lokal dan para mantan panglima perang.

Warga Lebanon Mustapha Muzawwaq, 65, duduk di pinggir jalan sambil minum kopi. “Kami ingin situasi seperti ini. Paling tidak kami kenal anggota parlemen sekarang,” kata dia.

Pada pemilu lokal dua tahun lalu, para kandidat independen menentang partai-partai politik dengan menyulut kemarahan publik pada layanan pemerintah yang buruk, termasuk krisis sampah di jalanan.

Kursi parlemen saat ini terbelah antara anggota Muslim dan Kristen, serta terpecah dalam berbagai kubu. Presiden Lebanon harus selalu dari Kristen Maronit, PM harus Muslim Sunni dan ketua parlemen dari Syiah. Pembagian kekuasaan ini telah diterapkan sejak lama sebagai bentuk kesepakatan. (Syarifudin)

(nfl)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.0832 seconds (0.1#10.140)