Bangladesh-UNHCR Akan Tandatangani MoU Repatriasi Rohingya
Kamis, 12 April 2018 - 01:19 WIB
Bangladesh-UNHCR Akan Tandatangani MoU Repatriasi Rohingya
A
A
A
JENEWA - Badan pengungsi PBB, UNHCR, akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bangladesh untuk meletakkan kerangka kerja bagi pemulangan sukarela pengungsi Rohingya ke Myanmar. Demikian yang dikatakan seorang juru bicara UNHCR.
"MoU ini bertujuan untuk membangun kerja sama antara badan PBB dan Bangladesh pada pengembalian pengungsi yang aman, sukarela, dan bermartabat sesuai dengan standar internasional, jika dan ketika kondisi kondusif untuk kembali," kata juru bicara Andrej Mahecic Komisaris Tinggi UNHCR.
Mahecic dan Menteri Luar Negeri Bangladesh Mohammad Shahidul Haque mengatakan MoU akan ditandatangani pada Jumat pagi di Jenewa seperti dilansir dari Reuters, Kamis (12/4/2018).
Pejabat lain dari Bangladesh yang terlibat dalam diskusi mengatakan MoU kemungkinan akan menyatakan bahwa UNHCR akan memeriksa semua pengungsi yang dipulangkan untuk memastikan bahwa prosesnya 100 persen bersifat sukarela.
"Seluruh proses pengembalian akan dioperasikan sesuai (standar) UNHCR, jadi tidak akan ada tekanan yang dibebankan pada pengungsi untuk kembali," kata sumber itu.
Sekitar 700 ribu etnis Muslim Rohingya telah melarikan diri dari penumpasan militer dan menyeberang ke Bangladesh dari negara Rakhine Myanmar sejak Agustus. Para pengungsi tinggal di kamp-kamp sempit di Cox's Bazar, dan Bangladesh ingin mendesak para pengungsi untuk segera kembali ke rumah, terutama dengan akan datangnya musim hujan yang diperkirakan akan menyebabkan kehancuran besar di kamp-kamp.
Pejabat Bangladesh itu, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena ia tidak berwenang untuk membahas masalah ini dengan media, mengatakan UNHCR diperkirakan akan menjalankan beberapa situs transit di sepanjang perbatasan yang akan menampung pengungsi sebelum mereka dipindahkan ke tempat penampungan sementara di Negara Bagian Rakhine. .
Pejabat itu menambahkan bahwa badan PBB tersebut diperkirakan akan mengatur dana yang cukup untuk menjalankan program repatriasi dan bahwa kedua pihak akan melakukan kegiatan promosi yang mendesak pengungsi untuk kembali ke Myanmar.
Seorang menteri Myanmar mengatakan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh pada hari Rabu bahwa repatriasi mereka merupakan prioritas. Ini adalah kunjungan pertama seorang pejabat tinggi Myanmar sejak eksodus tahun lalu.
MoU bilateral akan menjadi langkah awal dalam prosesnya; bekerja pada kesepakatan yang melibatkan Bangladesh, Myanmar, dan UNHCR sedang berlangsung. Kesepakatan tripartit tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan seputar pemukiman kembali dan keselamatan mereka yang setuju untuk dipulangkan, bersama dengan jaminan bahwa pejabat UNHCR akan diizinkan untuk secara teratur memeriksa lokasi-lokasi ini.
"MoU ini bertujuan untuk membangun kerja sama antara badan PBB dan Bangladesh pada pengembalian pengungsi yang aman, sukarela, dan bermartabat sesuai dengan standar internasional, jika dan ketika kondisi kondusif untuk kembali," kata juru bicara Andrej Mahecic Komisaris Tinggi UNHCR.
Mahecic dan Menteri Luar Negeri Bangladesh Mohammad Shahidul Haque mengatakan MoU akan ditandatangani pada Jumat pagi di Jenewa seperti dilansir dari Reuters, Kamis (12/4/2018).
Pejabat lain dari Bangladesh yang terlibat dalam diskusi mengatakan MoU kemungkinan akan menyatakan bahwa UNHCR akan memeriksa semua pengungsi yang dipulangkan untuk memastikan bahwa prosesnya 100 persen bersifat sukarela.
"Seluruh proses pengembalian akan dioperasikan sesuai (standar) UNHCR, jadi tidak akan ada tekanan yang dibebankan pada pengungsi untuk kembali," kata sumber itu.
Sekitar 700 ribu etnis Muslim Rohingya telah melarikan diri dari penumpasan militer dan menyeberang ke Bangladesh dari negara Rakhine Myanmar sejak Agustus. Para pengungsi tinggal di kamp-kamp sempit di Cox's Bazar, dan Bangladesh ingin mendesak para pengungsi untuk segera kembali ke rumah, terutama dengan akan datangnya musim hujan yang diperkirakan akan menyebabkan kehancuran besar di kamp-kamp.
Pejabat Bangladesh itu, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena ia tidak berwenang untuk membahas masalah ini dengan media, mengatakan UNHCR diperkirakan akan menjalankan beberapa situs transit di sepanjang perbatasan yang akan menampung pengungsi sebelum mereka dipindahkan ke tempat penampungan sementara di Negara Bagian Rakhine. .
Pejabat itu menambahkan bahwa badan PBB tersebut diperkirakan akan mengatur dana yang cukup untuk menjalankan program repatriasi dan bahwa kedua pihak akan melakukan kegiatan promosi yang mendesak pengungsi untuk kembali ke Myanmar.
Seorang menteri Myanmar mengatakan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh pada hari Rabu bahwa repatriasi mereka merupakan prioritas. Ini adalah kunjungan pertama seorang pejabat tinggi Myanmar sejak eksodus tahun lalu.
MoU bilateral akan menjadi langkah awal dalam prosesnya; bekerja pada kesepakatan yang melibatkan Bangladesh, Myanmar, dan UNHCR sedang berlangsung. Kesepakatan tripartit tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan seputar pemukiman kembali dan keselamatan mereka yang setuju untuk dipulangkan, bersama dengan jaminan bahwa pejabat UNHCR akan diizinkan untuk secara teratur memeriksa lokasi-lokasi ini.
(ian)
