PBB: Myanmar Belum Siap Repatriasi Pengungsi Rohingya
PBB: Myanmar Belum Siap Repatriasi Pengungsi Rohingya
A
A
A
YANGON - Myanmar belum siap untuk repatriasi pengungsi Rohingya. Hal itu diungkapkan pejabat senior PBB yang mengunjungi negara itu tahun ini. Myanmar diduga telah melakukan pembersijan etnis dan membuat hampir 700 ribu etnis Muslim Rohingya ke Bangladesh.
"Dari apa yang saya lihat dan dengar dari orang-orang - tidak ada akses layanan kesehatan, kekhawatiran tentang perlindungan, berlanjutnya pemindahan - kondisi tidak kondusif untuk kembali," kata Ursula Mueller, Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, setelah kunjungan enam hari ke Myanmar.
Mueller diberikan akses langka di Myanmar, diizinkan untuk mengunjungi daerah-daerah yang paling terkena dampak di negara bagian Rakhine, dan bertemu dengan menteri pertahanan serta urusan perbatasan yang dikontrol tentara. Ia juga bertemu dengan pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya.
Eksodus Muslim Rohingya mengikuti tindakan keras 25 Agustus oleh militer di negara bagian Rakhine barat laut. Pengungsi Rohingya melaporkan pembunuhan, pembakaran, penjarahan dan perkosaan, sebagai reaksi atas serangan militan Rohingya terhadap pasukan keamanan.
"Saya meminta (pejabat Myanmar) untuk mengakhiri kekerasan dan bahwa kembalinya para pengungsi dari (kamp pengungsi Bangladesh di) Cox's Bazar akan terjadi dengan cara sukarela, bermartabat, dalam solusi yang tahan lama," tutur Mueller.
Ditanya apakah ia percaya pada jaminan pemerintah Myanmar bahwa Rohingya akan diizinkan untuk kembali ke rumah mereka setelah tinggal sementara di kamp-kamp, Mueller berkata: "Saya benar-benar khawatir tentang situasinya."
Menurut Human Rights Watch yang bermarkas di New York, sebagian dari masalah adalah Myanmar telah melibas setidaknya 55 desa yang dikosongkan selama aksi kekerasan.
"Saya menyaksikan daerah-daerah di mana desa-desa dibakar dan dilindas. Saya tidak melihat atau mendengar bahwa ada persiapan bagi orang-orang untuk pergi kembali ke tempat asal mereka," kata Mueller.
Para pejabat Myanmar mengatakan desa-desa itu dibuldoser untuk membuka jalan bagi pemukiman kembali pengungsi.
Mueller mengatakan dia juga telah mengangkat masalah mengenai akses bantuan kemanusiaan terbatas kepada orang-orang yang rentan di negara itu dengan pejabat Myanmar. Ia menambahkan, mengacu pada pihak berwenang, bahwa ia akan mendorong mereka untuk memberikan akses bagi badan-badan bantuan.
Pejabat Bangladesh sebelumnya telah menyatakan keraguannya tentang kesediaan Myanmar untuk mengambil kembali para pengungsi Rohingya.
Myanmar dan Bangladesh pada bulan Januari setuju untuk menyelesaikan repatriasi sukarela para pengungsi dalam dua tahun. Myanmar mendirikan dua pusat penerimaan dan apa yang dikatakannya adalah sebuah kamp sementara di dekat perbatasan di Rakhine untuk menerima kedatangan gelombang pertama pengungsi.
"Kami sekarang berada di perbatasan siap untuk menerima, jika Bangladesh membawa mereka ke pihak kami," kata Kyaw Tin, Menteri Kerja Sama Internasional Myanmar, kepada wartawan pada bulan Januari.
Banyak di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha menganggap Rohingya sebagai imigran gelap dari Bangladesh. PBB telah menggambarkan serangan militer Myanmar sebagai pembersihan etnis, yang dibantah oleh Myanmar.
"Dari apa yang saya lihat dan dengar dari orang-orang - tidak ada akses layanan kesehatan, kekhawatiran tentang perlindungan, berlanjutnya pemindahan - kondisi tidak kondusif untuk kembali," kata Ursula Mueller, Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, setelah kunjungan enam hari ke Myanmar.
Mueller diberikan akses langka di Myanmar, diizinkan untuk mengunjungi daerah-daerah yang paling terkena dampak di negara bagian Rakhine, dan bertemu dengan menteri pertahanan serta urusan perbatasan yang dikontrol tentara. Ia juga bertemu dengan pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya.
Eksodus Muslim Rohingya mengikuti tindakan keras 25 Agustus oleh militer di negara bagian Rakhine barat laut. Pengungsi Rohingya melaporkan pembunuhan, pembakaran, penjarahan dan perkosaan, sebagai reaksi atas serangan militan Rohingya terhadap pasukan keamanan.
"Saya meminta (pejabat Myanmar) untuk mengakhiri kekerasan dan bahwa kembalinya para pengungsi dari (kamp pengungsi Bangladesh di) Cox's Bazar akan terjadi dengan cara sukarela, bermartabat, dalam solusi yang tahan lama," tutur Mueller.
Ditanya apakah ia percaya pada jaminan pemerintah Myanmar bahwa Rohingya akan diizinkan untuk kembali ke rumah mereka setelah tinggal sementara di kamp-kamp, Mueller berkata: "Saya benar-benar khawatir tentang situasinya."
Menurut Human Rights Watch yang bermarkas di New York, sebagian dari masalah adalah Myanmar telah melibas setidaknya 55 desa yang dikosongkan selama aksi kekerasan.
"Saya menyaksikan daerah-daerah di mana desa-desa dibakar dan dilindas. Saya tidak melihat atau mendengar bahwa ada persiapan bagi orang-orang untuk pergi kembali ke tempat asal mereka," kata Mueller.
Para pejabat Myanmar mengatakan desa-desa itu dibuldoser untuk membuka jalan bagi pemukiman kembali pengungsi.
Mueller mengatakan dia juga telah mengangkat masalah mengenai akses bantuan kemanusiaan terbatas kepada orang-orang yang rentan di negara itu dengan pejabat Myanmar. Ia menambahkan, mengacu pada pihak berwenang, bahwa ia akan mendorong mereka untuk memberikan akses bagi badan-badan bantuan.
Pejabat Bangladesh sebelumnya telah menyatakan keraguannya tentang kesediaan Myanmar untuk mengambil kembali para pengungsi Rohingya.
Myanmar dan Bangladesh pada bulan Januari setuju untuk menyelesaikan repatriasi sukarela para pengungsi dalam dua tahun. Myanmar mendirikan dua pusat penerimaan dan apa yang dikatakannya adalah sebuah kamp sementara di dekat perbatasan di Rakhine untuk menerima kedatangan gelombang pertama pengungsi.
"Kami sekarang berada di perbatasan siap untuk menerima, jika Bangladesh membawa mereka ke pihak kami," kata Kyaw Tin, Menteri Kerja Sama Internasional Myanmar, kepada wartawan pada bulan Januari.
Banyak di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha menganggap Rohingya sebagai imigran gelap dari Bangladesh. PBB telah menggambarkan serangan militer Myanmar sebagai pembersihan etnis, yang dibantah oleh Myanmar.
(ian)
Explore More