Dubes Malaysia: Moratorium Bukan Solusi Selesaikan Masalah TKI
Rabu, 21 Februari 2018 - 19:11 WIB
Dubes Malaysia: Moratorium Bukan Solusi Selesaikan Masalah TKI
A
A
A
JAKARTA - Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato Seri Mohamad Zahrain menyatakan, penerapan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia bukanlah sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah TKI. Menurutnya, justru hal ini akan menimbulkan masalah baru.
Ide mengenai penerapan moratorium TKI ke Malaysia disuarakan oleh Duta Besar Indonesa untuk Malaysia, Rusdi Kirana. Rusdi menyebut, moratorium harus diberlakukan untuk mencegah kejadian yang menimpa Adelina kembali terjadi pada TKI lain yang bekerja di Malaysia.
Berbicara saat melakukan pertemuan dengan sejumlah media di kantor Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Zahrain menuturkan, penerapan moratorium akan merugikan kedua belah pihak. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan arus TKI ilegal ke Malaysia.
"Untuk mengatasi isu ini untuk tidak terulang lagi di masa depan, pemerintah kedua negara harus berdiskusi dan membahas langkah-langkah yang lebih efektif. Tindakan unilateral dengan mengenakan moratorium tidak akan membantu menyelesaikan masalah ini," ucap Zahrain pada Rabu (21/2).
"Adelina sendiri adalah pekerja migran non-prosedural yang tidak dipengaruhi oleh kebijakan perekrutan dan pengiriman TKI di kedua negara. Dikhawatirkan, tindakan mengenakan moratorium akan menyebabkan maraknya praktek memberangkatkan TKI melalui jalur ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," sambungnya.
Dia menambahkan, Malaysia dan Indonesia saling membutuhkan dalam hal ini. Oleh karena itu, lanjut Zahrain lebih baik kedua negara untuk duduk bersama dan mencari langkah-langkah untuk menangani hal ini.
Ide mengenai penerapan moratorium TKI ke Malaysia disuarakan oleh Duta Besar Indonesa untuk Malaysia, Rusdi Kirana. Rusdi menyebut, moratorium harus diberlakukan untuk mencegah kejadian yang menimpa Adelina kembali terjadi pada TKI lain yang bekerja di Malaysia.
Berbicara saat melakukan pertemuan dengan sejumlah media di kantor Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Zahrain menuturkan, penerapan moratorium akan merugikan kedua belah pihak. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan arus TKI ilegal ke Malaysia.
"Untuk mengatasi isu ini untuk tidak terulang lagi di masa depan, pemerintah kedua negara harus berdiskusi dan membahas langkah-langkah yang lebih efektif. Tindakan unilateral dengan mengenakan moratorium tidak akan membantu menyelesaikan masalah ini," ucap Zahrain pada Rabu (21/2).
"Adelina sendiri adalah pekerja migran non-prosedural yang tidak dipengaruhi oleh kebijakan perekrutan dan pengiriman TKI di kedua negara. Dikhawatirkan, tindakan mengenakan moratorium akan menyebabkan maraknya praktek memberangkatkan TKI melalui jalur ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," sambungnya.
Dia menambahkan, Malaysia dan Indonesia saling membutuhkan dalam hal ini. Oleh karena itu, lanjut Zahrain lebih baik kedua negara untuk duduk bersama dan mencari langkah-langkah untuk menangani hal ini.
(esn)
