China Bantah akan Ambil Alih Maladewa karena Tak Bayar Utang

NEW DELHI - Pemerintah China membantah tuduhan bahwa Beijing akan mengambil alih wilayah Maladewa karena negara itu tidak bisa membayar utang. Tuduhan itu dilontarkan mantan presiden Maladewa, Mohamed Nasheed.

Tuduhan ini muncul di tengah krisis politik di negara kepulauan di Samudra Hindia. Nasheed yang berada di pengasingan mengisyaratkan diri meminta bantuan India untuk membantu memecahkan krisis di negaranya.

“Baru-baru ini, mantan Presiden Maladewa Nasheed membuat banyak komentar salah di media India. Dia mengarahkan jari pada kerja sama praktis antara China dan Maladewa dan menuduh bahwa China terlibat dalam apa yang disebut perebutan tanah di pulau-pulau Maladewa, yang merongrong keamanan Wilayah Samudra Hindia,” kata juru bicara Kedutaan Besar China di India, Ji Rong, dalam sebuah pernyataan.

”Tuduhan ini tampaknya tidak berdasar tanpa memperhatikan fakta,” lanjut Ji Rong, seperti dikutip NDTV.

Baca Juga: Nasheed: Tak Bisa Bayar Utang, Maladewa Terancam Diambil Alih China

Seperti diberitakan sebelumnya, Nasheed dalam wawancara dengan media Asia lainnya mengatakan bahwa utang besar-besaran kepada China membuat negaranya terancam diserahkan kepada Beijing pada awal tahun 2019. Dia memperingatkan bahwa pemilihan presiden yang cacat pada tahun ini akan mengarah pada pengambilalihan China terhadap Maladewa.

”Kami tidak dapat membayar utang sebesar USD1,5 sampai USD2 miliar ke China,” kata Nasheed kepada Nikkei Asian Review dalam sebuah wawancara di Sri Lanka.

Dia berargumen bahwa negara di Samudra Hindia yang dikenal sebagai tempat tujuan wisata itu berpenghasilan kurang dari USD100 juta sebulan. Angka yang dia maksud itu adalah pendapatan pemerintah.

Nasheed, yang menjabat dari tahun 2008 sampai 2012, melarikan diri ke Inggris pada tahun 2016 karena hendak ditangkap dan dihukum di bawah undang-undang anti-terorisme. Dia dituduh telah memerintahkan penangkapan seorang hakim. Dia sekarang membagi waktunya di pengasingan antara Inggris dan Sri Lanka.

Menurut Nasheed, pada Januari lalu Maladewa memiliki kewajiban menyumbang ke China hampir 80 persen dari total hutang luar negerinya.

Sebagian besar utang masuk ke infrastruktur, termasuk jalan, jembatan dan bandara. “Tapi ini adalah proyek kesombongan,” kritik Nasheed.”Jalan tidak ke mana-mana, bandara yang (akan mangkrak) kosong,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut Nasheed, utang Maladewa dibebani bunga tinggi. Menurutnya, Maladewa harus mulai melakukan pembayaran atas utangnya pada tahun 2019 atau 2020.

“Jika Maladewa jatuh, China akan ‘menuntut keadilan’ dari pemilik berbagai pulau dan operator infrastruktur, dan Beijing kemudian akan bebas memegang tanah itu,” katanya.

Ji Rong, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, atas dasar saling menghormati, kesetaraan dan keuntungan bersama, China dan Maladewa telah bekerja sama dalam proyek infrastruktur dan penghidupan.”Dan langkah-langkah ini telah disambut secara luas oleh orang-orang Maladewa,” ujarnya.

”Sebenarnya, ketika Nasheed menjabat Presiden, China dan Maladewa telah meluncurkan proyek kerja sama yang relevan. Tuduhan yang disengketakan oleh Nasheed tampaknya dimaksudkan untuk melayani tujuan politik tertentu,” imbuh pernyataan Ri Jong.