China Anggap RUU Hubungan AS-Taiwan sebagai Ancaman
Jum'at, 09 Februari 2018 - 17:54 WIB
China Anggap RUU Hubungan AS-Taiwan sebagai Ancaman
A
A
A
BEIJING - Kementerian Luar Negeri China mengkritisi rancangan undang-undang (RUU) hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Taiwan. Regulasi yang mendorong kunjungan timbal balik pejabat AS dan Taiwan itu dianggap mengancam stabilitas di Selat Taiwan.
RUU tersebut telah diloloskan oleh Komite Senat Hubungan Luar Negeri AS minggu ini dan sekarang akan dilayangkan ke Senat.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang mengatakan, meskipun klausul dalam RUU tersebut tidak mengikat secara hukum namun itu merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip satu China.
"Jika dilalui dan diberlakukan, hal itu akan menyebabkan gangguan serius pada hubungan China-AS dan situasi di Selat Taiwan," kata Geng dalam sebuah konferensi pers harian di Beijing.
"China sangat tidak puas dan sangat menentang hal ini dan telah mengajukan pernyataan tegas kepada pihak AS", tambahnya.
"Prinsip 'Satu China' adalah basis politik hubungan Chia-AS," tegsnya seperti dikutip dari Reuters, Jumat (9/2/2018).
Geng mengatakan AS harus berpegang pada janji-janji yang dibuatnya kepada China tentang Taiwan, menghentikan pembahasan RUU ini dan melindungi hubungan antara kedua negara dan stabilitas di Selat Taiwan.
Taiwan telah menyambut baik rancangan undang-undang tersebut. UU tersebut akan memungkinkan pejabat senior pemerintah AS melakukan perjalanan ke Taiwan untuk bertemu dengan rekan-rekan mereka di Taiwan.
China selama ini menganggap Taiwan sebagai "provinsi bandel" dan menjadi bagian dari negara itu. Karenanya, Beijing beranggapan Taiwan tidak memenuhi syarat untuk melakukan hubungan negara dengan negara. China bahkan tidak segan-segan menggunakan kekuatan militernya untuk membawa pulau in berada di bawah kendalinya.
China semakin menunjukkan sikap permusuhannya dengan Taiwan sejak Tsai Ing-wen terpilih sebagai Presiden pada tahun 2016. Tsai adalah politisi dari Partai Progresif Demokratik yang pro kemerdekaan.
China mencurigai Tsai ingin mendorong kemerdekaan formal, sebuah garis batas bagi pemimpin Partai Komunis di Beijing, meskipun dia mengatakan bahwa dia ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk menjamin perdamaian.
AS sendiri tidak memiliki hubungan formal dengan Taiwan namun terikat oleh undang-undang untuk membantunya mempertahankan diri dan merupakan sumber utama senjata Taiwan. China secara teratur mengatakan bahwa Taiwan adalah isu paling sensitif dalam hubungannya dengan Washington.
RUU tersebut telah diloloskan oleh Komite Senat Hubungan Luar Negeri AS minggu ini dan sekarang akan dilayangkan ke Senat.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang mengatakan, meskipun klausul dalam RUU tersebut tidak mengikat secara hukum namun itu merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip satu China.
"Jika dilalui dan diberlakukan, hal itu akan menyebabkan gangguan serius pada hubungan China-AS dan situasi di Selat Taiwan," kata Geng dalam sebuah konferensi pers harian di Beijing.
"China sangat tidak puas dan sangat menentang hal ini dan telah mengajukan pernyataan tegas kepada pihak AS", tambahnya.
"Prinsip 'Satu China' adalah basis politik hubungan Chia-AS," tegsnya seperti dikutip dari Reuters, Jumat (9/2/2018).
Geng mengatakan AS harus berpegang pada janji-janji yang dibuatnya kepada China tentang Taiwan, menghentikan pembahasan RUU ini dan melindungi hubungan antara kedua negara dan stabilitas di Selat Taiwan.
Taiwan telah menyambut baik rancangan undang-undang tersebut. UU tersebut akan memungkinkan pejabat senior pemerintah AS melakukan perjalanan ke Taiwan untuk bertemu dengan rekan-rekan mereka di Taiwan.
China selama ini menganggap Taiwan sebagai "provinsi bandel" dan menjadi bagian dari negara itu. Karenanya, Beijing beranggapan Taiwan tidak memenuhi syarat untuk melakukan hubungan negara dengan negara. China bahkan tidak segan-segan menggunakan kekuatan militernya untuk membawa pulau in berada di bawah kendalinya.
China semakin menunjukkan sikap permusuhannya dengan Taiwan sejak Tsai Ing-wen terpilih sebagai Presiden pada tahun 2016. Tsai adalah politisi dari Partai Progresif Demokratik yang pro kemerdekaan.
China mencurigai Tsai ingin mendorong kemerdekaan formal, sebuah garis batas bagi pemimpin Partai Komunis di Beijing, meskipun dia mengatakan bahwa dia ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk menjamin perdamaian.
AS sendiri tidak memiliki hubungan formal dengan Taiwan namun terikat oleh undang-undang untuk membantunya mempertahankan diri dan merupakan sumber utama senjata Taiwan. China secara teratur mengatakan bahwa Taiwan adalah isu paling sensitif dalam hubungannya dengan Washington.
(ian)
