PBB Peringatkan Dampak Penghentian Bantuan AS ke Palestina

NEW YORK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkhawatirkan keputusan Amerika Serikat (AS) menghentikan pendanaan lebih dari setengah bantuan ke badan yang membangun pengungsi Palestina (UNRWA).

Kebijakan AS ter sebut dinilai akan mengancam nasib jutaan pengungsi Palestina. Washington akan me nye rahkan USD60 juta (Rp801 miliar) pembayaran bantuan ke UNRWA, tapi menahan USD65 juta (Rp868 miliar) dana lainnya hingga lembaga itu melakukan reformasi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres menyatakan pihaknya terpaksa menghentikan layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial kepada pengungsi Palestina.

”Martabat dan keamanan jutaan peng ungsi di pertaruhkan,” papar pernyataan UNRWA seperti dikutip BBC kemarin. Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menuduh AS menargetkan segmen rakyat Palestina paling rentan. Awal bulan ini, Presiden AS Donald Trump mengancam memutus bantuan untuk Palestina karena di anggap tidak mau bernegosiasi dengan Israel.

Akhir pekan lalu Presiden Palestina Mahmoud Abbas m nyerang upaya perdamaian AS. Menurut Abbas, dia tidak akan lagi menerima AS sebagai mediator setelah Washington mengakui Yerusalem ibukota Israel. AS merupakan pendonor tunggal terbesar untuk UNRWA dengan menyediakan USD368 juta pada 2016 dan mendanai hampir 30% operasionalnya untuk mem bantu sekitar 5 juta pengungsi di segenap penjuru Timur Tengah.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS Heather Nauert menyatakan, Pemerintah AS berkomitmen secara sukarela memberikan USD60 juta untuk 2018 sehingga UNRWA tidak kehabisan dana serta fasilitas sekolah dan layanan kesehatan tidak tutup. ”Tambahan USD65 juta akan ditahan untuk pertimbangan selanjutnya, tapi tidak di batalkan,” ungkap Nauert.

Dia menjelaskan, AS akan melihat sejumlah revisi yang dibuat tentang bagaimana UNRWA beroperasi untuk menjamin bahwa dana itu dibelanjakan dengan baik sehingga orang mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Nauert tidak menyebut apakah bantuan bilateral AS kepada Palestina juga berisiko dihentikan.

Jumlah itu mencapai USD260 juta pa da 2016 dengan sebagian besar dana digunakan ke berbagai proyek yang di lakukan US Agency for International Development (USAID). Secara kontras, Israel menerima lebih dari USD3 miliar bantuan militer pertahun dari AS.

Komisioner Umum UNRWA Pierre Krahenbuhl memperingatkan, lembaga tersebut sekarang menghadapi krisis keuangan paling dramatis dalam 69 tahun sejarahnya. ”Dengan hubungan panjang, saling percaya, dan bersejarah antara AS dan UNRWA, pengurangan kontribusi ini mengancam salah satu terobosan pembangunan kemanusiaan paling sukses dan inovatif di Timur Tengah,” ujarnya.

Dia meminta negara anggota PBB lainnya untuk meningkatkan kontribusi dalam merespons langkah AS. Yang di pertaruhkan adalah akses 525.000 anak laki-laki dan perempuan pada 700 sekolah UNRWA serta masa depan mereka. ”Yang dipertaruhkan ialah martabat dan keamanan manusia jutaan pengungsi Palestina, yang memerlukan bantuan makanan darurat dan dukungan lain di Yordania, Lebanon, Suriah, dan Tepi Barat serta Jalur Gaza.

Yang dipertaruhkan ialah akses pengungsi pada layanan kesehatan pokok, termasuk layanan prakelahiran, dan layanan penyelamat nyawa lainnya,” paparnya. Anggota Komite Eksekutif PLO Hanan Ashrawi menuduh Pemerintah AS berupaya melucuti UNRWA atas perintah Israel.

”Pemerintahan ini menarget kan segmen paling rentan rakyat Palestina dan hak pengungsi pada pendidikan, kesehatan, penampungan dan kehidupan bermartabat,” katanya. ”Ini juga menciptakan kondisi yang memicu kekacauan diberbagai penjuru kawasan,” tambahnya. (Syarifudin)