China Larang Anak-anak Muslim Hadiri Acara Keagamaan
Kamis, 18 Januari 2018 - 00:24 WIB
China Larang Anak-anak Muslim Hadiri Acara Keagamaan
A
A
A
BEIJING - Otoritas pendidik di sebuah daerah berpenduduk mayoritas Muslim di China telah melarang anak-anak menghadiri acara keagamaan selama liburan musim dingin mereka. Larangan ini sebagai bagian dari tindakan keras negara terhadap pendidikan agama.
Biro pendidikan distrik Linxia di provinsi Gansu, China Barat, memuat pemberitahuan online yang merinci bahwa anak-anak sekolah dilarang memasuki gedung-gedung keagamaan, dan juga membaca tulisan suci di kelas atau di gedung-gedung keagamaan. Pihak berwenang menambahkan bahwa siswa dan guru harus memperhatikan pengumuman tersebut, dan bekerja untuk memperkuat ideologi dan propaganda politik, seperti dikutip dari Al Araby, Kamis (18/1/2018).
Provinsi Gansu adalah rumah bagi banyak Muslim Tionghoa dari kelompok etnis Hui, banyak yang memiliki keturunan Arab atau Persia yang berasal dari Jalan Sutra dan dinasti Mongol.
Pemerintah China melakukan tindakan keras terhadap praktik keagamaan dan pendidikan agama.
Pekan lalu pemerintah China menghancurkan sebuah gereja evangelis yang terkenal di Provinsi Shanxi, China utara, karena partai Komunis berusaha untuk mengendalikan politik dan sosial secara total.
Baca juga:
Otoritas China Hancurkan Gereja Evangelis yang Terkenal
Ketegangan antara negara China dan komunitas Muslim sangat terasa, terutama di provinsi Xinjiang di China barat laut, di mana terjadi gerakan separatis di kalangan Muslim Uighur yang berbahasa Turki yang berulang kali ditindas oleh pihak berwenang. Anak-anak di Xinjiang juga dilarang menghadiri acara keagamaan.
Pada bulan Mei tahun lalu, pihak berwenang melarang orang tua Muslim untuk memberi anak-anak mereka nama-nama bayi Islam, seperti Muhammad dan Jihad. Namun batasan sosial Islamofobia menyelimuti lebih dalam dari ini.
Laporan tahunan 2016-2017 Amnesty International mengklaim bahwa di Xinjiang, pemerintah terus melanggar hak kebebasan beragama, dan menindak semua pertemuan keagamaan yang tidak sah, terlepas dari klaim pemerintah tentang kemajuan dalam menjaga stabilitas sosial.
Secara resmi, hukum China memberikan kebebasan beragama untuk semua orang. Namun, peraturan tentang pendidikan dan perlindungan anak di bawah umur juga mendikte bahwa pendidikan agama tidak dapat mengganggu pendidikan negara, atau terbiasa memaksa anak untuk percaya.
Pemerintah mengumumkan peraturan baru tentang urusan agama pada bulan Oktober tahun lalu, yang akan mulai berlaku bulan Februari. Undang-undang baru ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pendidikan agama, serta peraturan regulasi keagamaan yang berkembang.
Biro pendidikan distrik Linxia di provinsi Gansu, China Barat, memuat pemberitahuan online yang merinci bahwa anak-anak sekolah dilarang memasuki gedung-gedung keagamaan, dan juga membaca tulisan suci di kelas atau di gedung-gedung keagamaan. Pihak berwenang menambahkan bahwa siswa dan guru harus memperhatikan pengumuman tersebut, dan bekerja untuk memperkuat ideologi dan propaganda politik, seperti dikutip dari Al Araby, Kamis (18/1/2018).
Provinsi Gansu adalah rumah bagi banyak Muslim Tionghoa dari kelompok etnis Hui, banyak yang memiliki keturunan Arab atau Persia yang berasal dari Jalan Sutra dan dinasti Mongol.
Pemerintah China melakukan tindakan keras terhadap praktik keagamaan dan pendidikan agama.
Pekan lalu pemerintah China menghancurkan sebuah gereja evangelis yang terkenal di Provinsi Shanxi, China utara, karena partai Komunis berusaha untuk mengendalikan politik dan sosial secara total.
Baca juga:
Otoritas China Hancurkan Gereja Evangelis yang Terkenal
Ketegangan antara negara China dan komunitas Muslim sangat terasa, terutama di provinsi Xinjiang di China barat laut, di mana terjadi gerakan separatis di kalangan Muslim Uighur yang berbahasa Turki yang berulang kali ditindas oleh pihak berwenang. Anak-anak di Xinjiang juga dilarang menghadiri acara keagamaan.
Pada bulan Mei tahun lalu, pihak berwenang melarang orang tua Muslim untuk memberi anak-anak mereka nama-nama bayi Islam, seperti Muhammad dan Jihad. Namun batasan sosial Islamofobia menyelimuti lebih dalam dari ini.
Laporan tahunan 2016-2017 Amnesty International mengklaim bahwa di Xinjiang, pemerintah terus melanggar hak kebebasan beragama, dan menindak semua pertemuan keagamaan yang tidak sah, terlepas dari klaim pemerintah tentang kemajuan dalam menjaga stabilitas sosial.
Secara resmi, hukum China memberikan kebebasan beragama untuk semua orang. Namun, peraturan tentang pendidikan dan perlindungan anak di bawah umur juga mendikte bahwa pendidikan agama tidak dapat mengganggu pendidikan negara, atau terbiasa memaksa anak untuk percaya.
Pemerintah mengumumkan peraturan baru tentang urusan agama pada bulan Oktober tahun lalu, yang akan mulai berlaku bulan Februari. Undang-undang baru ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pendidikan agama, serta peraturan regulasi keagamaan yang berkembang.
(ian)
