Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
AS Setuju Jual Rudal Anti Balistik ke Jepang
AS Setuju Jual Rudal Anti Balistik ke Jepang
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menyetujui penjualan rudal anti-balistik ke Jepang untuk mempertahankan diri terhadap ancaman nuklir dan rudal yang terus berlanjut dari Korea Utara. Hal tersebut diungkapkan oleh seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS.
Berita tentang penjualan tersebut dilakukan saat Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) mengadakan pembicaraan pertama mereka dalam lebih dari dua tahun yang bertujuan untuk memecahkan krisis mengenai program rudal nuklir Pyongyang.
Kesepakatan rudal tersebut menyusul peluncuran rudal Korut yang meningkat, beberapa di antaranya terbang di atas wilayah Jepang, serta uji coba nuklir keenam dan paling kuat. Tindakan ini telah mendorong sebuah kampanye yang dipimpin AS untuk menguatkan sanksi PBB, yang oleh Pyongyang disebut sebagai tindakan perang.
Departemen Luar Negeri pada hari Selasa meminta Kongres untuk menyetujui penjualan rudal senilai USD133 juta dari empat rudal dan perangkat keras terkait, yang dapat diluncurkan dari kapal perusak di laut atau dari sistem berbasis darat.
"Penjualan rudal anti-balistik mengikuti komitmen Presiden Trump untuk memberikan kemampuan pertahanan tambahan kepada sekutu-sekutu perjanjian yang terancam oleh perilaku provokatif DPRK," kata pejabat tersebut, menggunakan inisial untuk Korea Utara seperti dikutip dari Reuters, Rabu (10/1/2018).
Jepang secara resmi memutuskan pada bulan Desember bahwa pihaknya akan memperluas sistem pertahanan rudal balistiknya dengan stasiun radar Aegis berbasis di AS dan rudal pencegat.
Proposal untuk membangun dua baterai Aegis Ashore tanpa rudal kemungkinan akan menghabiskan biaya setidaknya USD2 miliar dan kemungkinan tidak beroperasi sampai 2023 paling awal, sumber yang mengetahui rencana tersebut menyampaikan kepada Reuters pada bulan Desember.
Baca Juga: Jepang Setuju Beli dan Sebar Sistem Anti-Rudal Aegis AS
Menteri Pertahanan AS James Mattis dan Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera, dalam sebuah pembicaraan telepon, mengecam perilaku Korut yang sembrono dan tidak sah, menurut sebuah pernyataan Pentagon.
Berita tentang penjualan tersebut dilakukan saat Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) mengadakan pembicaraan pertama mereka dalam lebih dari dua tahun yang bertujuan untuk memecahkan krisis mengenai program rudal nuklir Pyongyang.
Kesepakatan rudal tersebut menyusul peluncuran rudal Korut yang meningkat, beberapa di antaranya terbang di atas wilayah Jepang, serta uji coba nuklir keenam dan paling kuat. Tindakan ini telah mendorong sebuah kampanye yang dipimpin AS untuk menguatkan sanksi PBB, yang oleh Pyongyang disebut sebagai tindakan perang.
Departemen Luar Negeri pada hari Selasa meminta Kongres untuk menyetujui penjualan rudal senilai USD133 juta dari empat rudal dan perangkat keras terkait, yang dapat diluncurkan dari kapal perusak di laut atau dari sistem berbasis darat.
"Penjualan rudal anti-balistik mengikuti komitmen Presiden Trump untuk memberikan kemampuan pertahanan tambahan kepada sekutu-sekutu perjanjian yang terancam oleh perilaku provokatif DPRK," kata pejabat tersebut, menggunakan inisial untuk Korea Utara seperti dikutip dari Reuters, Rabu (10/1/2018).
Jepang secara resmi memutuskan pada bulan Desember bahwa pihaknya akan memperluas sistem pertahanan rudal balistiknya dengan stasiun radar Aegis berbasis di AS dan rudal pencegat.
Proposal untuk membangun dua baterai Aegis Ashore tanpa rudal kemungkinan akan menghabiskan biaya setidaknya USD2 miliar dan kemungkinan tidak beroperasi sampai 2023 paling awal, sumber yang mengetahui rencana tersebut menyampaikan kepada Reuters pada bulan Desember.
Baca Juga: Jepang Setuju Beli dan Sebar Sistem Anti-Rudal Aegis AS
Menteri Pertahanan AS James Mattis dan Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera, dalam sebuah pembicaraan telepon, mengecam perilaku Korut yang sembrono dan tidak sah, menurut sebuah pernyataan Pentagon.
(ian)
Explore More