Aliansi Oposisi Malaysia Usung Mahathir Jadi Calon PM

KUALA LUMPUR - Aliansi oposisi Malaysia mendukung mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad sebagai untuk kembali menduduki posisi itu pada pemilihan umum tahun ini. Mahathir adalah sosok otoriter saat memimpin negara itu selama dua dekade dan sekarang menghadapi tugas berat di usianya yang mencapai 92 tahun.

Dengan pemimpin oposisi paling populer di negara itu Anwar Ibrahim di penjara, Mahathir dipandang sebagai ancaman terbesar bagi PM Najib Razak. PM Najib harus mengadakan pemilu pada bulan Agustus mendatang namun diliputi oleh skandal korupsi.

Meski begitu, sebuah survei independen menunjukkan bahwa pihak oposisi akan sulit mengalahkan Najib. Pasalnya, aliansi oposisi dilanda perpecahan dan perubahan batas pemilihan yang tidak menguntungkan.

Mahathir dan mantan musuhnya Anwar Ibrahim telah bergabung untuk melengserkan Najib. Sebuah kemenangan dalam pemilu oleh aliansi oposisi berpotensi membuka jalan bagi Anwar untuk kembali turut serta mengambil alih jabatan sebagai perdana menteri.

Sekretaris jenderal Saifuddin Abdullah mengatakan pada konvensi aliansi oposisi, jika oposisi menang, maka akan segera memulai proses untuk mendapatkan pengampunan kerajaan untuk Anwar sehingga dia bisa menjadi perdana menteri.

Istri Anwar Wan Azizah Wan Ismail akan menjadi kandidat koalisi untuk wakil perdana menteri.

Mahathir, yang selama masa jabatan 22 tahun sebagai perdana menteri mendapatkan reputasi sebagai sosok otoriter yang memberikan sedikit waktu bagi pembangkang mempromosikan nilai-nilai liberal, berdiri untuk menjadi pemimpin tertua di dunia jika oposisi menang.

Namun, oposisi pimpinan Mahathir tampaknya tidak mungkin menggulingkan koalisi Barisan Nasional (BN) yang berkuasa. Hal itu berkaca pada sebuah survei yang dilakukan oleh perusahaan poling independen Merdeka Center pada bulan Desember.

Survei tersebut menunjukkan meskipun andil BN dalam pemungutan suara populer akan menyusut jauh, namun kemungkinan masih dapat memperoleh kembali dua pertiga mayoritas kursi di parlemen.

Direktur Merdeka Centre, Ibrahim Suffian, mengatakan kelompok pimpinan Mahathir berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena perpecahan dalam oposisi dan reduksi dari batasan pemilu yang menurut para kritikus disukai pemerintah yang berkuasa.

Partai Islam Pan-Malaysia (PAS), yang merupakan bagian dari kelompok oposisi pada tahun 2013, tidak lagi menjadi bagian dari perjanjian tersebut.

"Kami sangat skeptis terhadap prospek oposisi jika mereka terus terpecah seperti sekarang," kata Ibrahim seperti dikutip dari Reuters, Senin (8/1/2017).

Pemandangan politik Malaysia telah dibentuk selama hampir dua dekade oleh perseteruan sengit antara Anwar dan Mahathir.

Anwar dulunya adalah anak didik Mahathir, dan bintang politik Malaysia yang sedang naik daun, namun mereka terjerumus pada akhir tahun 1990-an. Anwar dipenjara atas tuduhan sodomi dan korupsi, setelah dipecat sebagai wakil perdana menteri. Dia membantah tuduhan tersebut, menyebut tuduhan itu bermotif politik.

Anwar kemudian memimpin sebuah aliansi oposisi untuk mendapatkan kemenangan pemilu yang menakjubkan pada tahun 2013. Koalisi Najib kehilangan suara terbanyak dalam pemilihan tersebut, namun memenangkan mayoritas kursi di parlemen.

Anwar dinyatakan bersalah dan dipenjara lagi pada tahun 2013 karena sodomi, tuduhan yang dia katakan adalah usaha untuk mengakhiri karirnya.

Hukuman atas tuduhan sodomi tersebut mendiskualifikasi Anwar dari jabatan politik dan dari mengikuti pemilihan berikutnya. Pengampunan dari kerajaan, bagaimanapun, akan membiarkan dia untuk bertarung.

Oposisi terhadap Najib telah membawa Anwar dan Mahathir kembali bersama.

Najib telah terlibat dalam skandal korupsi yang melibatkan dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Dalam tuntutan hukum perdata, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) telah menuduh bahwa sekitar USD4,5 miliar disalahgunakan dari 1MDB.

Badan itu telah membantah melakukan kesalahan dan Najib, yang mendirikan 1MDB, telah menolak semua tuduhan korupsi terhadap dia serta dibebaskan dari kesalahan oleh jaksa agung Malaysia.