Hamas: Pengakuan Yerusalem Tipuan untuk Hancurkan Palestina
Rabu, 27 Desember 2017 - 16:35 WIB
Hamas: Pengakuan Yerusalem Tipuan untuk Hancurkan Palestina
A
A
A
YERUSALEM - Pemimpin Hamas, Ismail Haniya, mengeluarkan peringatan terhadap upaya perdamaian Amerika Serikat (AS) yang disebut sebagai kesepakatan abad ini. Ia mengatakan AS telah menawarkan sebuah pinggiran Yerusalem, Abu Dis, sebagai alternatif bagi Yerusalem Timur untuk Ibu Kota negara Palestina di masa depan.
Berbicara dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin klan Palestina di Jalur Gaza, Haniya memberi label keputusan Presiden Donald Trump baru-baru ini untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel sebuah tipuan untuk menghancurkan tujuan Palestina sesuai dengan apa yang disebut sebagai kesepakatan abad ini.
"AS masih menawarkan kesepakatan dan terus berada di pihak Otoritas Palestina (PA) dengan cara apa pun, untuk memberi mereka Ibu Kota atau entitas di daerah Abu Dis, jauh dari Yerusalem, dengan jembatan yang menghubungkan ke Masjid al-Aqsa yang memungkinkan kebebasan untuk sholat," katanya seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (27/12/2017).
Haniya mengatakan beberapa pasukan regional berusaha untuk membagi Tepi Barat menjadi tiga bagian, selain menciptakan entitas politik di Jalur Gaza dengan kekuatan penguasaannya sendiri. Haniya juga memperingatkan pemain lokal, regional dan internasional untuk tidak menerapkan rencana AS bagi Timur Tengah, yang belum dipublikasikan.
Jared Kushner, menantu Trump dan penasihat White House, telah mempelopori upaya untuk mengukur kemungkinan melanjutkan proses perdamaian Israel-Palestina.
Haniya mengatakan keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel memperkenalkan risiko baru yang dapat mempengaruhi sifat hubungan antara Palestina dan Yordania. Ia mengutip laporan diskusi mengenai sebuah alternatif tanah air untuk warga Palestina dan sebuah konfederasi antara Yordania dan Palestina.
Haniya mengatakan telah berbicara dengan Raja Abdullah dari Yordania tentang apa yang ia lihat sebagai bahaya yang timbul dari keputusan Yerusalem, proyek pemukiman kembali dan alternatif tanah air.
Ia juga meminta warga Palestina untuk melanjutkan "pemberontakan" mereka terhadap keputusan Trump, dan untuk gerakan populer di ibu kota Arab dan Muslim untuk melakukan demonstrasi mereka.
Menghadapi proses rekonsiliasi yang sedang berlangsung antara dua kelompok utama Palestina, Fatah dan Hamas, Haniya mengatakan bahwa masalah politik internal perlu ditangani dengan cepat agar pemerintah yang bersatu mencurahkan perhatiannya pada isu-isu nasional utama.
Dia juga mengeluarkan sebuah peringatan mengenai konsekuensi "kuburan" yang potensial dari lambannya pelaksanaan perjanjian rekonsiliasi yang ditengahi Mesir, yang ditandatangani pada bulan Oktober di Kairo oleh perwakilan Fatah dan Hamas.
Sementara itu Yahya Sinwar, perdana menteri pemerintah Hamas, menyerukan upaya untuk mendukung upaya rekonsiliasi yang ditujukan untuk mempersatukan dalam pertempuran di Yerusalem.
Ia juga menuntut agar pimpinan Palestina membentuk kerangka kepemimpinan terpadu Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di hadapan semua orang Palestina.
Berbicara dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin klan Palestina di Jalur Gaza, Haniya memberi label keputusan Presiden Donald Trump baru-baru ini untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel sebuah tipuan untuk menghancurkan tujuan Palestina sesuai dengan apa yang disebut sebagai kesepakatan abad ini.
"AS masih menawarkan kesepakatan dan terus berada di pihak Otoritas Palestina (PA) dengan cara apa pun, untuk memberi mereka Ibu Kota atau entitas di daerah Abu Dis, jauh dari Yerusalem, dengan jembatan yang menghubungkan ke Masjid al-Aqsa yang memungkinkan kebebasan untuk sholat," katanya seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (27/12/2017).
Haniya mengatakan beberapa pasukan regional berusaha untuk membagi Tepi Barat menjadi tiga bagian, selain menciptakan entitas politik di Jalur Gaza dengan kekuatan penguasaannya sendiri. Haniya juga memperingatkan pemain lokal, regional dan internasional untuk tidak menerapkan rencana AS bagi Timur Tengah, yang belum dipublikasikan.
Jared Kushner, menantu Trump dan penasihat White House, telah mempelopori upaya untuk mengukur kemungkinan melanjutkan proses perdamaian Israel-Palestina.
Haniya mengatakan keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel memperkenalkan risiko baru yang dapat mempengaruhi sifat hubungan antara Palestina dan Yordania. Ia mengutip laporan diskusi mengenai sebuah alternatif tanah air untuk warga Palestina dan sebuah konfederasi antara Yordania dan Palestina.
Haniya mengatakan telah berbicara dengan Raja Abdullah dari Yordania tentang apa yang ia lihat sebagai bahaya yang timbul dari keputusan Yerusalem, proyek pemukiman kembali dan alternatif tanah air.
Ia juga meminta warga Palestina untuk melanjutkan "pemberontakan" mereka terhadap keputusan Trump, dan untuk gerakan populer di ibu kota Arab dan Muslim untuk melakukan demonstrasi mereka.
Menghadapi proses rekonsiliasi yang sedang berlangsung antara dua kelompok utama Palestina, Fatah dan Hamas, Haniya mengatakan bahwa masalah politik internal perlu ditangani dengan cepat agar pemerintah yang bersatu mencurahkan perhatiannya pada isu-isu nasional utama.
Dia juga mengeluarkan sebuah peringatan mengenai konsekuensi "kuburan" yang potensial dari lambannya pelaksanaan perjanjian rekonsiliasi yang ditengahi Mesir, yang ditandatangani pada bulan Oktober di Kairo oleh perwakilan Fatah dan Hamas.
Sementara itu Yahya Sinwar, perdana menteri pemerintah Hamas, menyerukan upaya untuk mendukung upaya rekonsiliasi yang ditujukan untuk mempersatukan dalam pertempuran di Yerusalem.
Ia juga menuntut agar pimpinan Palestina membentuk kerangka kepemimpinan terpadu Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di hadapan semua orang Palestina.
(ian)
