Kelompok HAM: Venezuela Perlakukan Demonstran dengan Kejam
Rabu, 29 November 2017 - 16:18 WIB
Kelompok HAM: Venezuela Perlakukan Demonstran dengan Kejam
A
A
A
CARACAS - Dua kelompok hak asasi manusia (HAM) menyatakan Venezuela secara sistematis memperlakukan pemrotes anti pemerintah dengan kejam. Perlakuan itu termasuk pemukulan, penembakan gas air mata di daerah yang tertutup, dan memaksa tahanan untuk makan makanan yang tercemar kotoran.
Dalam sebuah laporan gabungan, Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di New York dan Forum Penal yang berbasis di Venezuela, mendokumentasikan 88 kasus dari penggunaan kekerasan yang berlebihan selama demonstrasi untuk memprotes penahanan sewenang-wenang antara bulan April dan September 2017. Laporan itu menyatakan sekitar 5.400 orang ditahan, dengan setidaknya 757 diadili di pengadilan militer.
"Penyalahgunaan yang meluas terhadap lawan pemerintah di Venezuela, termasuk kasus penyiksaan yang mengerikan, dan kekebalan hukum mutlak bagi penyerang menunjukkan tanggung jawab pemerintah di tingkat tertinggi," kata pengacara Chili Jose Miguel Vivanco, direktur Amerika Human Rights Watch seperti dilansir dari Reuters, Rabu (29/11/2017).
Dalam satu kasus yang dikutip, agen intelijen diduga telah menggantung seorang kritikus pemerintah berusia 34 tahun dari langit-langit dan menyetrumnya saat menginterogasi. Pria yang namanya tidak diungkapkan itu akhirnya dibebaskan dan meninggalkan Venezuela.
Dalam kasus lain, seorang berusia 32 tahun yang ditahan dalam sebuah demonstrasi di negara Carabobo diduga dipukuli selama berjam-jam oleh tentara Garda Nasional. Mereka juga mengancam akan memperkosa putrinya. Dia mengatakan pejabat juga menembakkan gas air mata ke dalam selnya.
Korban lain yang diwawancarai menceritakan bahwa mereka diborgol ke bangku logam, dipukul dengan tongkat, dan menyaksikan seorang pria diperkosa dengan sapu. Sedikitnya 15 tahanan di Carabobo mengatakan bahwa para pejabat memaksa mereka untuk memakan kotoran manusia yang dicampur dengan pasta mentah.
"Pemerintah gagal untuk mengakui pelanggaran tersebut," bunyi laporan tersebut, menambahkan bahwa alih-alih membenarkan para pejabat malah sering meremehkan pelanggaran atau mengeluarkan penolakan yang tidak masuk akal dan mustahil.
Pemerintah Maduro mengatakan bahwa Human Rights Watch berada dalam persekutuan dengan konspirasi yang didanai Washington untuk menyabot sosialisme di Amerika Latin. Aktivis hak berada di perkumpulan dengan oposisi dan media asing yang selalu tunduk, kata pejabat, dan mengecilkan kekerasan oposisi, termasuk membuat seorang pria terbakar saat demonstrasi dan menargetkan polisi dengan bahan peledak.
Kedua kelompok hak asasi manusia tersebut mengatakan bahwa ada kasus pemrotes yang melemparkan batu dan bom molotov ke pasukan keamanan, namun pelanggaran oleh pihak berwenang tersebut jauh melampaui upaya untuk memadamkan kerusuhan.
Presiden sayap kiri yang tidak populer Nicolas Maduro menghadapi demonstrasi selam empat bulan terakhir. Para demonstran menuntut pemilihan umum dipercepat, bantuan kemanusiaan untuk memerangi kekurangan pangan dan obat-obatan, penghormatan terhadap kongres yang dipimpin oposisi, dan kebebasan untuk aktivis yang dipenjara.
Demonstran mengatakan tentara Garda Nasional dengan tangan besi membatasi hak mereka untuk melakukan demonstrasi, sementara Maduro mengatakan bahwa pemerintahannya menghadapi "pemberontakan bersenjata" yang didukung AS.
Lebih dari 120 orang tewas dalam kerusuhan tersebut, dengan korban termasuk demonstran, pendukung pemerintah, pejabat keamanan, dan pengamat.
Dalam sebuah laporan gabungan, Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di New York dan Forum Penal yang berbasis di Venezuela, mendokumentasikan 88 kasus dari penggunaan kekerasan yang berlebihan selama demonstrasi untuk memprotes penahanan sewenang-wenang antara bulan April dan September 2017. Laporan itu menyatakan sekitar 5.400 orang ditahan, dengan setidaknya 757 diadili di pengadilan militer.
"Penyalahgunaan yang meluas terhadap lawan pemerintah di Venezuela, termasuk kasus penyiksaan yang mengerikan, dan kekebalan hukum mutlak bagi penyerang menunjukkan tanggung jawab pemerintah di tingkat tertinggi," kata pengacara Chili Jose Miguel Vivanco, direktur Amerika Human Rights Watch seperti dilansir dari Reuters, Rabu (29/11/2017).
Dalam satu kasus yang dikutip, agen intelijen diduga telah menggantung seorang kritikus pemerintah berusia 34 tahun dari langit-langit dan menyetrumnya saat menginterogasi. Pria yang namanya tidak diungkapkan itu akhirnya dibebaskan dan meninggalkan Venezuela.
Dalam kasus lain, seorang berusia 32 tahun yang ditahan dalam sebuah demonstrasi di negara Carabobo diduga dipukuli selama berjam-jam oleh tentara Garda Nasional. Mereka juga mengancam akan memperkosa putrinya. Dia mengatakan pejabat juga menembakkan gas air mata ke dalam selnya.
Korban lain yang diwawancarai menceritakan bahwa mereka diborgol ke bangku logam, dipukul dengan tongkat, dan menyaksikan seorang pria diperkosa dengan sapu. Sedikitnya 15 tahanan di Carabobo mengatakan bahwa para pejabat memaksa mereka untuk memakan kotoran manusia yang dicampur dengan pasta mentah.
"Pemerintah gagal untuk mengakui pelanggaran tersebut," bunyi laporan tersebut, menambahkan bahwa alih-alih membenarkan para pejabat malah sering meremehkan pelanggaran atau mengeluarkan penolakan yang tidak masuk akal dan mustahil.
Pemerintah Maduro mengatakan bahwa Human Rights Watch berada dalam persekutuan dengan konspirasi yang didanai Washington untuk menyabot sosialisme di Amerika Latin. Aktivis hak berada di perkumpulan dengan oposisi dan media asing yang selalu tunduk, kata pejabat, dan mengecilkan kekerasan oposisi, termasuk membuat seorang pria terbakar saat demonstrasi dan menargetkan polisi dengan bahan peledak.
Kedua kelompok hak asasi manusia tersebut mengatakan bahwa ada kasus pemrotes yang melemparkan batu dan bom molotov ke pasukan keamanan, namun pelanggaran oleh pihak berwenang tersebut jauh melampaui upaya untuk memadamkan kerusuhan.
Presiden sayap kiri yang tidak populer Nicolas Maduro menghadapi demonstrasi selam empat bulan terakhir. Para demonstran menuntut pemilihan umum dipercepat, bantuan kemanusiaan untuk memerangi kekurangan pangan dan obat-obatan, penghormatan terhadap kongres yang dipimpin oposisi, dan kebebasan untuk aktivis yang dipenjara.
Demonstran mengatakan tentara Garda Nasional dengan tangan besi membatasi hak mereka untuk melakukan demonstrasi, sementara Maduro mengatakan bahwa pemerintahannya menghadapi "pemberontakan bersenjata" yang didukung AS.
Lebih dari 120 orang tewas dalam kerusuhan tersebut, dengan korban termasuk demonstran, pendukung pemerintah, pejabat keamanan, dan pengamat.
(ian)
