KPK Saudi Sita Aset Koruptor Rp1.351 Triliun
Sabtu, 25 November 2017 - 12:01 WIB
KPK Saudi Sita Aset Koruptor Rp1.351 Triliun
A
A
A
RIYADH - Pemberantasan korupsi yang dipimpin Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman patut ditiru.
Komisi Antikorupsi (KPK) Saudi berhasil menyita aset senilai USD100 miliar (Rp1.351 triliun) dari para pangeran dan pengusaha yang ditangkap atas dugaan korupsi. Pangeran Mohammed, 32, ingin membuktikan bahwa pemberantasan korupsi yang dijalankannya berhasil menarik kembali uang yang telah di korupsi ke kas negara.
Proses itu dilakukan tidak berbelit-belit dan tanpa melalui pembuktian hukum di pengadilan. Model pemberantasan korupsi ala Pangeran Mohammed itu menuai pujian di dalam negeri dan luar negeri. ”Jaksa penuntut meyakini bahwa jumlah dana yang disita (dari para koruptor) mencapai USD100 miliar,” ujar Pangeran Mohammed dalam wawancara dengan kolumnis New York Times Thomas L Friedman.
Dia juga mengungkapkan, para pangeran dan pengusaha yang masih ditahan di Hotel Ritz-Carlton Riyadh juga sudah menyatakan janji setia kepadanya serta mendukung reformasi yang diterapkan di Saudi. Semua miliarder dan pangeran yang dituduh korupsi ditangkap, disampaikan kepada mereka bukti, dan diberikan pilihan yang harus mereka lakukan.
Pangeran Mohammed menjelaskan, 95% tersangka korupsi itu sepakat untuk menyerahkan harta yang dikorupsi. Mereka menandatangani penyerahan uang hasil korupsi baik tunai atau berupa saham dari bisnis mereka kepada Ke menterian Ke uang an Saudi. ”Hanya 1% tersangka yang mampu membukti kan mereka tidak bersalah,” ujar Mohammed.
Sebanyak 4% tersangka lain masih ngotot bahwa mereka tidak melakukan korupsi dan akan melanjutkan kasus ini ke pengadilan bersama para pengacaranya. Kinerja KPK Saudi ini memang luar biasa. Belum juga sebulan dibentuk, mereka mampu me ngembalikan uang negara yang dikorupsi Rp1.351 triliun.
Bandingkan dengan KPK RI yang sudah berdiri sejak tahun 2002. Menurut data Unit Pelacakan Aset Pengelola Barang Bukti dan Eksekusi KPK (Labuksi), dalam kurun wak tu 12 tahun, mulai 2005-2017, KPK hanya berhasil mengembalikan kerugian negara hampir Rp2 triliun, tepatnya Rp1.917.509.443.183.
Jum lah tersebut didapat KPK RI dari barang bukti dan sitaan yang sudah dilelang oleh lembaga antirasuah hingga Juni 2017. Tak mengherankan jika pem berantasan korupsi yang dilakukan Pangeran Mohammed juga diklaim mendapatkan dukungan sepenuhnya dari anggota keluarga kerajaan.
Dia menegaskan Saudi telah mengalami penderitaan akibat korupsi sejak 1980-an hingga sekarang. Kalkulasi dari para pakar menyatakan 10% belanja pemerintah dikorupsi setiap tahun dari tingkat tertinggi hingga level terbawah. ”Selama bertahun-tahun, pemerintahan Saudi meluncurkan lebih dari satu kali perang melawan korupsi.
Tapi semuanya gagal. Kenapa gagal? Mereka memulai pemberantasan korupsi dari bawah,” ujar Pangeran Mohammed. Nah, belajar dari situ, dia akhirnya memulai langkah pemberantasan korupsi langsung dari tataran paling atas, yakni para pangeran yang korupsi dan pengusaha yang bermain dengan para pejabat. Ditegaskan Mohammed, sesuai dengan undang-undang Saudi, jaksa penuntut umum bekerja independen.
”Kita tidak mengintervensi pekerjaan mereka. Raja pun tidak bisa memengaruhi mereka,” paparnya. Dari kebijakan barunya ini pula, tidak ada industri Saudi yang bangkrut akibat proses hukum tersebut dan tidak menyebabkan pengangguran.
Pangeran Mohammed menjelaskan, ketika ayahnya, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, berkuasa, dia meng anggap bahwa korupsi adalah permasalahan utama Saudi. Korupsi telah menjadi beban dan merusak reputasi negara. Baik Raja Salman maupun putranya pun menjadikan pemberan tasan korupsi sebagai agenda utama pemerintahan.
”Ayah saya melihat tidak ada jalan lain kita bertahan di G-20 dan tingkat pertumbuhan korupsi (semakin meningkat). Pada awal 2015, salah satu perintahnya (Raja Salman) adalah memerintahkan pembentukan tim untuk mengumpulkan informasi tentang korupsi pa da jajaran atas,” ujar Pangeran Mohammed.
Selama dua tahun, menurut dia, tim tersebut bekerja untuk mencari informasi akurat yang akhirnya mengerucut pada 200 nama mulai para pangeran hingga pengusaha. Pangeran Mohammed menegaskan sangat mustahil untuk memberantas seluruh korupsi di Saudi.
Tapi penangkapan pangeran dan miliarder serta penyitaan uang itu akan mengirimkan sinyal kepada seluruh warga Saudi kalau korupsi tidak bisa ditolerir di negara itu. Dia juga meyakinkan bah wa penangkapan massal para tersangka koruptor itu juga menunjukkan tidak ada ruang korupsi di Saudi.
”Kalian (koruptor) tidak akan bisa melarikan diri,” ancam Pangeran Mohammed. Dia menjelaskan rakyat Sau di telah merasakan dam pak dari pemberantasan korupsi. Namun, pengusaha Saudi yang menyuap kepada birokrat untuk mendapatkan layan an lebih tidak akan dituntut. ”Kita fokus pada korupsi uang pemerintah dan kita akan menyita uang korupsi itu,” ujarnya.
Dampak utama pembrantasan korupsi yang dipimpin Mo hammed adalah menjamin pen g usaha Saudi tidak perlu lagi menyuap untuk mendapatkan pelayanan bisnis. Kemudian, investor asing juga tidak perlu khawatir untuk menanamkan investasinya di Saudi.
Seperti diberitakan awal November lalu, Otoritas Saudi menangkap sekitar 200 pangeran, menteri, dan pengusaha yang diduga terkait dengan korupsi. Manuver Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud tersebut di nilai sebagai upaya untuk mengonsolidasikan kekuasaan putra mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman,32.
Penangkapan massal itu berlangsung setelah Raja Salman mengumumkan berdirinya komite antikorupsi yang dipimpin langsung sang putra mahkota. Salah satu pangeran sekaligus pengusaha terkenal yang di tangkap adalah Pangeran Al-waleed bin Talal.
Dia merupakan salah satu pengusaha Arab yang terkenal di dunia internasional karena investasinya di Citigroup, Twitter, serta berbagai saham di News Corp milik Rupert Murdoch. Pangeran lainnya yang ditangkap adalah Pangeran Miteb bin Abdullah yang juga pemimpin Garda Nasional.
Dia juga memiliki ikatan kekuasaan yang mengakar dikalangan suku-suku Arab. Pangeran Miteb juga dikenal sebagai putra kesayangan mendiang Raja Abdullah. Tokoh-tokoh lain yang di tangkap adalah mantan Menteri Keuangan Ibrahim al-Assaf, man tan anggota dewan perusahaan minyak nasional Saudi Aramco; Menteri Ekonomi Adel Fakieh yang memainkan peranan penting dalam reformasi, mantan Gubernur Riyadh Pangeran Turki bin Abdullah, dan Khalid al-Tuwaijiri yang memimpin Pengadilan Kerajaan pada masa Raja Abdullah.
Semakin Moderat Tampilnya Pangeran Mohammed sebagai calon pemim pin masa depan Saudi telah menunjukkan pergeseran dari ideologi konservatif menja di moderat. Dia membatalkan banyak kebijakan yang terlalu tradisional. Dia mengizinkan perempuan untuk mengendarai mobil.
Dia juga memperbolehkan perempuan hadir dalam pertandingan olah raga di stadion. Saudi dulu yang dikenal sangat tertutup terhadap investor juga dirombak total. Pangeran Mohammed meluncurkan Visi 2030 untuk mengurangi ke tergantungan Saudi dari minyak dan melakukan diversifikasi ekonomi.
Tujuan utama Visi 2030 adalah memperkuat ekonomi dan menarik investasi asing. Visi 2030 itu di jabarkan dalam 80 proyek, di mana setiap proyek bernilai USD3,7 juta (Rp50 miliar) hingga USD20 juta (Rp270 miliar). Pangeran Mohammed juga ingin menjadikan rakyat Saudi sebagai target dan tujuan utama dalam Visi 2030.
Dia akan membangun berbagai sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pariwisata. Tidak kalah penting, Saudi juga akan meningkatkan belanja militer untuk memperkuat pertahanan. Ketika ditanya tentang langkah Saudi menjadi lebih moderat dan toleran, Pangeran Mohammed meminta agar tidak ditulis bahwa pihaknya sedang menginterpretasikan Islam.
”Kita memperbarui Islam kembali keasalnya sesuai dengan sunah Nabi Muhammad SAW dan kehidupan Saudi sebelum 1979,” tegasnya. Pada saat sebelum 1979, Mohammed mengungkapkan Saudi memiliki teater, panggung musik, perempuan dan lelaki bercampur, serta penghormatan kepada warga Kristen dan Yahudi. ”Hakim komersial pertama di Madinah adalah seorang perempuan,” ujarnya. (Andika Hendra)
Komisi Antikorupsi (KPK) Saudi berhasil menyita aset senilai USD100 miliar (Rp1.351 triliun) dari para pangeran dan pengusaha yang ditangkap atas dugaan korupsi. Pangeran Mohammed, 32, ingin membuktikan bahwa pemberantasan korupsi yang dijalankannya berhasil menarik kembali uang yang telah di korupsi ke kas negara.
Proses itu dilakukan tidak berbelit-belit dan tanpa melalui pembuktian hukum di pengadilan. Model pemberantasan korupsi ala Pangeran Mohammed itu menuai pujian di dalam negeri dan luar negeri. ”Jaksa penuntut meyakini bahwa jumlah dana yang disita (dari para koruptor) mencapai USD100 miliar,” ujar Pangeran Mohammed dalam wawancara dengan kolumnis New York Times Thomas L Friedman.
Dia juga mengungkapkan, para pangeran dan pengusaha yang masih ditahan di Hotel Ritz-Carlton Riyadh juga sudah menyatakan janji setia kepadanya serta mendukung reformasi yang diterapkan di Saudi. Semua miliarder dan pangeran yang dituduh korupsi ditangkap, disampaikan kepada mereka bukti, dan diberikan pilihan yang harus mereka lakukan.
Pangeran Mohammed menjelaskan, 95% tersangka korupsi itu sepakat untuk menyerahkan harta yang dikorupsi. Mereka menandatangani penyerahan uang hasil korupsi baik tunai atau berupa saham dari bisnis mereka kepada Ke menterian Ke uang an Saudi. ”Hanya 1% tersangka yang mampu membukti kan mereka tidak bersalah,” ujar Mohammed.
Sebanyak 4% tersangka lain masih ngotot bahwa mereka tidak melakukan korupsi dan akan melanjutkan kasus ini ke pengadilan bersama para pengacaranya. Kinerja KPK Saudi ini memang luar biasa. Belum juga sebulan dibentuk, mereka mampu me ngembalikan uang negara yang dikorupsi Rp1.351 triliun.
Bandingkan dengan KPK RI yang sudah berdiri sejak tahun 2002. Menurut data Unit Pelacakan Aset Pengelola Barang Bukti dan Eksekusi KPK (Labuksi), dalam kurun wak tu 12 tahun, mulai 2005-2017, KPK hanya berhasil mengembalikan kerugian negara hampir Rp2 triliun, tepatnya Rp1.917.509.443.183.
Jum lah tersebut didapat KPK RI dari barang bukti dan sitaan yang sudah dilelang oleh lembaga antirasuah hingga Juni 2017. Tak mengherankan jika pem berantasan korupsi yang dilakukan Pangeran Mohammed juga diklaim mendapatkan dukungan sepenuhnya dari anggota keluarga kerajaan.
Dia menegaskan Saudi telah mengalami penderitaan akibat korupsi sejak 1980-an hingga sekarang. Kalkulasi dari para pakar menyatakan 10% belanja pemerintah dikorupsi setiap tahun dari tingkat tertinggi hingga level terbawah. ”Selama bertahun-tahun, pemerintahan Saudi meluncurkan lebih dari satu kali perang melawan korupsi.
Tapi semuanya gagal. Kenapa gagal? Mereka memulai pemberantasan korupsi dari bawah,” ujar Pangeran Mohammed. Nah, belajar dari situ, dia akhirnya memulai langkah pemberantasan korupsi langsung dari tataran paling atas, yakni para pangeran yang korupsi dan pengusaha yang bermain dengan para pejabat. Ditegaskan Mohammed, sesuai dengan undang-undang Saudi, jaksa penuntut umum bekerja independen.
”Kita tidak mengintervensi pekerjaan mereka. Raja pun tidak bisa memengaruhi mereka,” paparnya. Dari kebijakan barunya ini pula, tidak ada industri Saudi yang bangkrut akibat proses hukum tersebut dan tidak menyebabkan pengangguran.
Pangeran Mohammed menjelaskan, ketika ayahnya, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, berkuasa, dia meng anggap bahwa korupsi adalah permasalahan utama Saudi. Korupsi telah menjadi beban dan merusak reputasi negara. Baik Raja Salman maupun putranya pun menjadikan pemberan tasan korupsi sebagai agenda utama pemerintahan.
”Ayah saya melihat tidak ada jalan lain kita bertahan di G-20 dan tingkat pertumbuhan korupsi (semakin meningkat). Pada awal 2015, salah satu perintahnya (Raja Salman) adalah memerintahkan pembentukan tim untuk mengumpulkan informasi tentang korupsi pa da jajaran atas,” ujar Pangeran Mohammed.
Selama dua tahun, menurut dia, tim tersebut bekerja untuk mencari informasi akurat yang akhirnya mengerucut pada 200 nama mulai para pangeran hingga pengusaha. Pangeran Mohammed menegaskan sangat mustahil untuk memberantas seluruh korupsi di Saudi.
Tapi penangkapan pangeran dan miliarder serta penyitaan uang itu akan mengirimkan sinyal kepada seluruh warga Saudi kalau korupsi tidak bisa ditolerir di negara itu. Dia juga meyakinkan bah wa penangkapan massal para tersangka koruptor itu juga menunjukkan tidak ada ruang korupsi di Saudi.
”Kalian (koruptor) tidak akan bisa melarikan diri,” ancam Pangeran Mohammed. Dia menjelaskan rakyat Sau di telah merasakan dam pak dari pemberantasan korupsi. Namun, pengusaha Saudi yang menyuap kepada birokrat untuk mendapatkan layan an lebih tidak akan dituntut. ”Kita fokus pada korupsi uang pemerintah dan kita akan menyita uang korupsi itu,” ujarnya.
Dampak utama pembrantasan korupsi yang dipimpin Mo hammed adalah menjamin pen g usaha Saudi tidak perlu lagi menyuap untuk mendapatkan pelayanan bisnis. Kemudian, investor asing juga tidak perlu khawatir untuk menanamkan investasinya di Saudi.
Seperti diberitakan awal November lalu, Otoritas Saudi menangkap sekitar 200 pangeran, menteri, dan pengusaha yang diduga terkait dengan korupsi. Manuver Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud tersebut di nilai sebagai upaya untuk mengonsolidasikan kekuasaan putra mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman,32.
Penangkapan massal itu berlangsung setelah Raja Salman mengumumkan berdirinya komite antikorupsi yang dipimpin langsung sang putra mahkota. Salah satu pangeran sekaligus pengusaha terkenal yang di tangkap adalah Pangeran Al-waleed bin Talal.
Dia merupakan salah satu pengusaha Arab yang terkenal di dunia internasional karena investasinya di Citigroup, Twitter, serta berbagai saham di News Corp milik Rupert Murdoch. Pangeran lainnya yang ditangkap adalah Pangeran Miteb bin Abdullah yang juga pemimpin Garda Nasional.
Dia juga memiliki ikatan kekuasaan yang mengakar dikalangan suku-suku Arab. Pangeran Miteb juga dikenal sebagai putra kesayangan mendiang Raja Abdullah. Tokoh-tokoh lain yang di tangkap adalah mantan Menteri Keuangan Ibrahim al-Assaf, man tan anggota dewan perusahaan minyak nasional Saudi Aramco; Menteri Ekonomi Adel Fakieh yang memainkan peranan penting dalam reformasi, mantan Gubernur Riyadh Pangeran Turki bin Abdullah, dan Khalid al-Tuwaijiri yang memimpin Pengadilan Kerajaan pada masa Raja Abdullah.
Semakin Moderat Tampilnya Pangeran Mohammed sebagai calon pemim pin masa depan Saudi telah menunjukkan pergeseran dari ideologi konservatif menja di moderat. Dia membatalkan banyak kebijakan yang terlalu tradisional. Dia mengizinkan perempuan untuk mengendarai mobil.
Dia juga memperbolehkan perempuan hadir dalam pertandingan olah raga di stadion. Saudi dulu yang dikenal sangat tertutup terhadap investor juga dirombak total. Pangeran Mohammed meluncurkan Visi 2030 untuk mengurangi ke tergantungan Saudi dari minyak dan melakukan diversifikasi ekonomi.
Tujuan utama Visi 2030 adalah memperkuat ekonomi dan menarik investasi asing. Visi 2030 itu di jabarkan dalam 80 proyek, di mana setiap proyek bernilai USD3,7 juta (Rp50 miliar) hingga USD20 juta (Rp270 miliar). Pangeran Mohammed juga ingin menjadikan rakyat Saudi sebagai target dan tujuan utama dalam Visi 2030.
Dia akan membangun berbagai sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pariwisata. Tidak kalah penting, Saudi juga akan meningkatkan belanja militer untuk memperkuat pertahanan. Ketika ditanya tentang langkah Saudi menjadi lebih moderat dan toleran, Pangeran Mohammed meminta agar tidak ditulis bahwa pihaknya sedang menginterpretasikan Islam.
”Kita memperbarui Islam kembali keasalnya sesuai dengan sunah Nabi Muhammad SAW dan kehidupan Saudi sebelum 1979,” tegasnya. Pada saat sebelum 1979, Mohammed mengungkapkan Saudi memiliki teater, panggung musik, perempuan dan lelaki bercampur, serta penghormatan kepada warga Kristen dan Yahudi. ”Hakim komersial pertama di Madinah adalah seorang perempuan,” ujarnya. (Andika Hendra)
(nfl)
