Ditentang Kongres AS, Arab Saudi Tetap Beli Amunisi dari AS
Jum'at, 24 November 2017 - 09:52 WIB
Ditentang Kongres AS, Arab Saudi Tetap Beli Amunisi dari AS
A
A
A
RIYADH - Arab Saudi sepakat membeli amunisi kendali presisi dari kontraktor pertahanan Amerika Serikat (AS), Raytheon Co dan Boeing Co senilai sekitar USD7 miliar atau Rp95 triliun.
Sumber yang mengetahui kesepakatan itu mengungkapkan hal itu kemarin. Beberapa anggota parlemen AS mungkin keberatan karena senjata AS berkontribusi pada kematian warga sipil dalam kampanye militer Saudi di Yaman.
“Kesepakatan ini bagian dari kesepakatan persenjataan senilai USD110 miliar yang dibuat saat Presiden AS Donald Trump mengunjungi Arab Saudi pada Mei,” ungkap sumber itu pada kantor berita Reuters kemarin. Kedua perusahaan menolak berkomentar tentang penjualan senjata itu.
Penjualan senjata ke Saudi dan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) menjadi bahan perdebatan di Kongres AS. Departemen Luar Negeri (Deplu) AS belum secara resmi menginformasikan Kongres tentang kesepakatan senjata itu.
“Kami tidak berkomentar untuk mengonfirmasi atau menyangkal penjualan itu hingga mereka secara resmi menginformasikan pada Kongres,” kata pejabat Deplu AS tersebut. Dia menambahkan, pemerintah AS akan memperhitungkan berbagai faktor, termasuk keseimbangan regional dan hak asasi manusia (HAM) serta dampak pada basis industri pertahanan AS.
Perang sipil Yaman terjadi antara pemberontak Houthi yang didukung Iran melawan pemerintah Yaman yang didukung koalisi Arab pimpinan Saudi. Hampir 4.800 warga sipil tewas sejak Maret 2015, berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Maret.
Saudi menyangkal serangan yang menewaskan warga sipil atau beralasan ada para pemberontak di wilayah yang menjadi target serangan. Saudi juga menyatakan telah berupaya mengurangi korban warga sipil. Duta Besar Arab Saudi untuk AS Pangeran Khalid bin Salman menolak berkomentar tentang pembelian senjata itu.
Dia hanya mengatakan negaranya akan mengikuti berbagai kesepakatan yang ditandatangani selama kunjungan Trump. Pangeran Khalid menjelaskan, Saudi selalu memilih AS untuk pembelian senjata.
“Pilihan pasar Arab Saudi tetap satu dan berkomitmen membela keamanannya,” ucapnya. Trump menilai penjualan senjata sebagai cara menciptakan lapangan kerja di AS. Dia telah mengumumkan miliaran dolar penjualan senjata sejak menjabat pada Januari.
Pejabat pemerintah AS menjelaskan, kesepakatan ini mencakup periode 10 tahun dan dapat memerlukan beberapa tahun sebelum pengiriman senjata itu dilakukan. Kesepakatan ini dapat ditolak di Kongres.
Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat dari Partai Republik Bob Corker mengumumkan, Juni lalu dia akan menghalangi penjualan senjata ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan anggota GCC lain terkait konflik dengan Qatar.
Pada November 2016, pemerintahan Presiden AS Barack Obama menghentikan penjualan senjata kendali presisi senilai USD1,29 miliar karena khawatir dampaknya pada korban warga sipil di Yaman. (Syarifudin)
Sumber yang mengetahui kesepakatan itu mengungkapkan hal itu kemarin. Beberapa anggota parlemen AS mungkin keberatan karena senjata AS berkontribusi pada kematian warga sipil dalam kampanye militer Saudi di Yaman.
“Kesepakatan ini bagian dari kesepakatan persenjataan senilai USD110 miliar yang dibuat saat Presiden AS Donald Trump mengunjungi Arab Saudi pada Mei,” ungkap sumber itu pada kantor berita Reuters kemarin. Kedua perusahaan menolak berkomentar tentang penjualan senjata itu.
Penjualan senjata ke Saudi dan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) menjadi bahan perdebatan di Kongres AS. Departemen Luar Negeri (Deplu) AS belum secara resmi menginformasikan Kongres tentang kesepakatan senjata itu.
“Kami tidak berkomentar untuk mengonfirmasi atau menyangkal penjualan itu hingga mereka secara resmi menginformasikan pada Kongres,” kata pejabat Deplu AS tersebut. Dia menambahkan, pemerintah AS akan memperhitungkan berbagai faktor, termasuk keseimbangan regional dan hak asasi manusia (HAM) serta dampak pada basis industri pertahanan AS.
Perang sipil Yaman terjadi antara pemberontak Houthi yang didukung Iran melawan pemerintah Yaman yang didukung koalisi Arab pimpinan Saudi. Hampir 4.800 warga sipil tewas sejak Maret 2015, berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Maret.
Saudi menyangkal serangan yang menewaskan warga sipil atau beralasan ada para pemberontak di wilayah yang menjadi target serangan. Saudi juga menyatakan telah berupaya mengurangi korban warga sipil. Duta Besar Arab Saudi untuk AS Pangeran Khalid bin Salman menolak berkomentar tentang pembelian senjata itu.
Dia hanya mengatakan negaranya akan mengikuti berbagai kesepakatan yang ditandatangani selama kunjungan Trump. Pangeran Khalid menjelaskan, Saudi selalu memilih AS untuk pembelian senjata.
“Pilihan pasar Arab Saudi tetap satu dan berkomitmen membela keamanannya,” ucapnya. Trump menilai penjualan senjata sebagai cara menciptakan lapangan kerja di AS. Dia telah mengumumkan miliaran dolar penjualan senjata sejak menjabat pada Januari.
Pejabat pemerintah AS menjelaskan, kesepakatan ini mencakup periode 10 tahun dan dapat memerlukan beberapa tahun sebelum pengiriman senjata itu dilakukan. Kesepakatan ini dapat ditolak di Kongres.
Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat dari Partai Republik Bob Corker mengumumkan, Juni lalu dia akan menghalangi penjualan senjata ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan anggota GCC lain terkait konflik dengan Qatar.
Pada November 2016, pemerintahan Presiden AS Barack Obama menghentikan penjualan senjata kendali presisi senilai USD1,29 miliar karena khawatir dampaknya pada korban warga sipil di Yaman. (Syarifudin)
(nfl)
