China Tawarkan Solusi Krisis Rohingya

NAYPYITAW - China menawarkan tiga tahap pendekatan untuk mengatasi krisis pengungsi Rohingya pada para diplomat yang berkumpul di Myanmar, kemarin.

Saat ini lebih dari 600.000 Muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh sejak Agustus lalu. Mereka mengungsi akibat operasi militer Myanmar di negara bagian Rakhine. Berbagai kelompok hak asasi manusia (HAM) menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnik. Komunitas internasional juga mengecam pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang dianggap kurang banyak bertindak dalam mengatasi krisis tersebut.

Suu Kyi membuka Pertemuan Asia-Eropa (ASEAM) untuk para menteri luar negeri (menlu) yang telah dijadwalkan di Myanmar sebelum krisis Rohingya terjadi. ASEM dihadiri para diplomat dari 51 negara dia Asia dan Eropa.

Saat berbicara di ibu kota Naypyitaw, setelah tiba dari Bangladesh, Menlu China Wang Yi menjelaskan, Beijing yakin Myanmar dan Bangladesh dapat bekerja sama mengatasi krisis Rohingya. China menyerukan gencatan senjata di Rakhine sebagai bagian dari upaya mengatasi krisis tersebut.

“Tahap pertama ialah gencatan senjata di lapangan, untuk kembali pada stabilitas dan ketertiban, sehingga semua orang dapat menikmati kedamaian dan tidak lagi dipaksa mengungsi,” ungkap Wang, dikutip kantor berita Reuters.

Wang menambahkan, “Dengan kerja keras semua pihak, saat ini, tujuan tahap pertama telah tercapai dan kuncinya mencegah kekerasan, terutama di sana tidak ada perang.”

Saat pertemuan pada Minggu (19/11/2017), Wang mengatakan pada Presiden Myanmar Htin Kyaw tentang posisi China dalam krisis Rohingya. “Sebagai teman Myanmar dan Bangladesh, China ingin memainkan perna konstruktif untuk menangani isu Rakhine,” papar Wang.

Kunjungan Menlu Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson ke Myanmar pekan lalu juga memiliki poin yang sama. Meski demikian, dia menyerukan perlunya investigasi kredibel atas berbagai laporan kekejaman.

Saat gencatan senjata itu berjalan, Wang menjelaskan, perundingan antara Myanmar dan Bangladesh harus menemukan solusi untuk kembalinya para pengungsi ke Myanmar. Fase terakhir adalah bekerja menuju solusi jangka panjang mengatasi kemiskinan.

Para pejabat Myanmar dan Bangladesh menggelar perundingan bulan lalu untuk proses repatriasi pengungsi Rohingya. Bangladesh berharap perundingan itu akan mencapai level baru dalam beberapa hari mendatang.

Saat berbicara di sela pertemuan ASEM, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini menjelaskan beberapa poin penting untuk mengatasi krisis Rohingya. “Kami yakin bahwa menghentikan kekerasan, aliran pengungsi dan jaminan akses kemanusiaan penuh ke Rakhine serta repatriasi aman dan berkelanjutan bagi para pengungsi akan menjadi kunci utama,” ungkapnya.

Mogherini juga telah mengunjungi Bangladesh pada akhir pekan lalu. “Ada kemungkinan nyata Myanmar dan Bangladesh mencapai memorandum of understanding (MoU) dan kesepakatan untuk repatriasi aman para pengungsi ke Myanmar,” paparnya.

Dia berjanji, Uni Eropa siap membantu proses tersebut. Belum jelas apakah repatriasi pengungsi yang aman itu mungkin dan dapat dilakukan karena saat ini masih ada ribuan perempuan dan anak Rohingya yang terlantar di pantai-pantai Myanmar yang berupaya mengungsi ke Bangladesh. (Syarifudin)