AS Kembangkan Sistem Pertahanan Rudal Berbasis Luar Angkasa
Sabtu, 18 November 2017 - 11:03 WIB
AS Kembangkan Sistem Pertahanan Rudal Berbasis Luar Angkasa
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menyiapkan dana cukup besar untuk kemampuan pertahanan rudal balistik berbasis ruang angkasa (BMD). Hal itu tertuang dalam versi terbaru dari undang-undang alokasi fiskal 2018, menurut sebuah laporan baru.
"Pembuat undang-undang membayangkan pengembangan lapisan sensor berbasis ruang angkasa untuk mendeteksi rudal balistik antar benua (ICBM) serta pencegat untuk menetralkan ancaman," bunyi laporan C4ISRNet yang dikutip Sputnik, Sabtu (18/11/2017). Lapisan pencegatan perlu mencapai kemampuan operasional pada tanggal yang paling awal, bunyi undang-undang tersebut.
"Badan Pertahanan Rudal AS akan ditugaskan untuk memproduksi arsitektur sensor yang sangat dapat diandalkan dan hemat biaya. Sensor ini mampu melakukan melacak secara presisi rudal yang menjadi ancaman, pemisahan hulu ledak, dan menilai pemusnahan yang efektif," ketentuan alokasi yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut.
Langkah yang dapat dijalankan untuk rencana program ini perlu disampaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak diundangkannya undang-undang tersebut.
Selanjutnya, struktur pertahanan rudal yang baru harus sepenuhnya terintegrasi dengan lapisan BMD yang ada: pertahanan rudal Patriot, sistem Pertahanan Ketinggian Tinggi Tingkat Tinggi (THAAD), dan sistem Aegis berbasis laut.
Mempersenjatai ruang angkasa telah lama menjadi sumber ketegangan di masyarakat internasional. Perjanjian Luar Angkasa Internasional tahun 1967 berusaha menciptakan kerangka hukum seputar pengendalian senjata di luar angkasa.
Ketentuan pengendalian senjata utama melarang penempatan senjata pemusnah massal di orbit Bumi dan memasang aset militer di bulan atau benda langit lainnya. Namun, perjanjian tersebut secara eksplisit tidak melarang penempatan senjata konvensional di orbit, seperti pencegat kinetik. Tidak jelas pencegat macam apa yang akan AS tambahkan ke lapisan pertahanan rudal berbasis ruang angkasa.
Pemerintah AS saat ini hanya mendanai proyek ini sampai 8 Desember dalam sebuah resolusi yang terus berlanjut - yang pada dasarnya merupakan tindakan pendanaan sementara. Jika ukuran alokasi fiskal tidak ditandatangani pada 8 Desember, pemerintah AS harus menutupnya.
"Pembuat undang-undang membayangkan pengembangan lapisan sensor berbasis ruang angkasa untuk mendeteksi rudal balistik antar benua (ICBM) serta pencegat untuk menetralkan ancaman," bunyi laporan C4ISRNet yang dikutip Sputnik, Sabtu (18/11/2017). Lapisan pencegatan perlu mencapai kemampuan operasional pada tanggal yang paling awal, bunyi undang-undang tersebut.
"Badan Pertahanan Rudal AS akan ditugaskan untuk memproduksi arsitektur sensor yang sangat dapat diandalkan dan hemat biaya. Sensor ini mampu melakukan melacak secara presisi rudal yang menjadi ancaman, pemisahan hulu ledak, dan menilai pemusnahan yang efektif," ketentuan alokasi yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut.
Langkah yang dapat dijalankan untuk rencana program ini perlu disampaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak diundangkannya undang-undang tersebut.
Selanjutnya, struktur pertahanan rudal yang baru harus sepenuhnya terintegrasi dengan lapisan BMD yang ada: pertahanan rudal Patriot, sistem Pertahanan Ketinggian Tinggi Tingkat Tinggi (THAAD), dan sistem Aegis berbasis laut.
Mempersenjatai ruang angkasa telah lama menjadi sumber ketegangan di masyarakat internasional. Perjanjian Luar Angkasa Internasional tahun 1967 berusaha menciptakan kerangka hukum seputar pengendalian senjata di luar angkasa.
Ketentuan pengendalian senjata utama melarang penempatan senjata pemusnah massal di orbit Bumi dan memasang aset militer di bulan atau benda langit lainnya. Namun, perjanjian tersebut secara eksplisit tidak melarang penempatan senjata konvensional di orbit, seperti pencegat kinetik. Tidak jelas pencegat macam apa yang akan AS tambahkan ke lapisan pertahanan rudal berbasis ruang angkasa.
Pemerintah AS saat ini hanya mendanai proyek ini sampai 8 Desember dalam sebuah resolusi yang terus berlanjut - yang pada dasarnya merupakan tindakan pendanaan sementara. Jika ukuran alokasi fiskal tidak ditandatangani pada 8 Desember, pemerintah AS harus menutupnya.
(ian)
