Jaksa Penuntut Venezuela: Maduro Bertanggung Jawab Atas 8.000 Pembunuhan
Jaksa Penuntut Venezuela: Maduro Bertanggung Jawab Atas 8.000 Pembunuhan
A
A
A
THE HAGUE - Pengadilan Pidana Internasional diminta untuk membuka penyelidikan terhadap Presiden Nicolas Maduro dan empat pejabat senior lainnya atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Permintaan itu diajukan jaksa penuntut asal Venezuela yang digulingkan rezim Maduro.
Luisa Ortega mengunjungi pengadilan di Den Haag bersama ajudannya dengan membawa berkas-berkas besar. Dia mengatakan bahwa dia menyerahkan ke pengadilan lebih dari 1.000 bukti termasuk laporan forensik, wawancara saksi dan kesaksian ahli yang menghubungkan pasukan keamanan dengan lebih dari 8.000 pembunuhan sejak tahun 2015.
"Nicolas Maduro dan pemerintahnya harus membayar kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan ini, sama seperti mereka juga harus membayar kelaparan, kesengsaraan, dan kesulitan yang mereka timbulkan pada orang-orang Venezuela," katanya kepada wartawan di luar pengadilan dikutip dari Time, Jumat (17/11/2017).
Ortega mengatakan bahwa dia menyeret Maduro Cs ke pengadilan internasional karena tidak mungkin untuk menghukum mereka di Venezuela, di mana dia mengatakan bahwa pengadilan tersebut telah diambil alih oleh partai sosialis yang berkuasa.
Venezuela adalah satu dari lebih 120 negara yang telah meratifikasi perjanjian yang menciptakan Pengadilan Pidana Internasional. Namun, tidak dipungkiri bahwa jaksa penuntut umum, Fatou Bensouda, akan menerima permintaan Ortega. Kantor Bensouda menerima ratusan pengajuan tersebut setiap tahun.
Di masa lalu, kantor kejaksaan menerima komunikasi lain yang menuduh kejahatan oleh pihak berwenang Venezuela terhadap lawan-lawan politik sejak tahun 2002. Pada tahun 2006, jaksa menolak untuk membuka penyelidikan, namun menambahkan bahwa keputusan tersebut dapat dipertimbangkan kembali berdasarkan fakta atau bukti baru.
Lebih dari 120 orang tewas dan ratusan lainnya dipenjara dan terluka selama berbulan-bulan dalam kerusuhan anti-pemerintah yang mengguncang Venezuela awal tahun ini. Beberapa pemerintah asing dan PBB telah mengkritik tindakan keras pasukan keamanan terhadap para pemrotes, dengan alasan kekuatan yang berlebihan.
Ortega telah memimpin sebuah kampanye dari pengasingan untuk mendiskreditkan pemerintahan sosialis Maduro atas pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi oleh pejabat senior.
Ortega melarikan diri dari Venezuela pada bulan Agustus setelah dilengserkan dari jabatannya oleh majelis konstitusi baru yang setia kepada Maduro. Secara hukum hanya majelis nasional, satu dari sedikit institusi yang berada di tangan oposisi, dapat menghapus pejabat penegakan hukum tertinggi di negara tersebut dan banyak pemerintah asing, termasuk AS, menolak untuk mengakui penggantinya.
Luisa Ortega mengunjungi pengadilan di Den Haag bersama ajudannya dengan membawa berkas-berkas besar. Dia mengatakan bahwa dia menyerahkan ke pengadilan lebih dari 1.000 bukti termasuk laporan forensik, wawancara saksi dan kesaksian ahli yang menghubungkan pasukan keamanan dengan lebih dari 8.000 pembunuhan sejak tahun 2015.
"Nicolas Maduro dan pemerintahnya harus membayar kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan ini, sama seperti mereka juga harus membayar kelaparan, kesengsaraan, dan kesulitan yang mereka timbulkan pada orang-orang Venezuela," katanya kepada wartawan di luar pengadilan dikutip dari Time, Jumat (17/11/2017).
Ortega mengatakan bahwa dia menyeret Maduro Cs ke pengadilan internasional karena tidak mungkin untuk menghukum mereka di Venezuela, di mana dia mengatakan bahwa pengadilan tersebut telah diambil alih oleh partai sosialis yang berkuasa.
Venezuela adalah satu dari lebih 120 negara yang telah meratifikasi perjanjian yang menciptakan Pengadilan Pidana Internasional. Namun, tidak dipungkiri bahwa jaksa penuntut umum, Fatou Bensouda, akan menerima permintaan Ortega. Kantor Bensouda menerima ratusan pengajuan tersebut setiap tahun.
Di masa lalu, kantor kejaksaan menerima komunikasi lain yang menuduh kejahatan oleh pihak berwenang Venezuela terhadap lawan-lawan politik sejak tahun 2002. Pada tahun 2006, jaksa menolak untuk membuka penyelidikan, namun menambahkan bahwa keputusan tersebut dapat dipertimbangkan kembali berdasarkan fakta atau bukti baru.
Lebih dari 120 orang tewas dan ratusan lainnya dipenjara dan terluka selama berbulan-bulan dalam kerusuhan anti-pemerintah yang mengguncang Venezuela awal tahun ini. Beberapa pemerintah asing dan PBB telah mengkritik tindakan keras pasukan keamanan terhadap para pemrotes, dengan alasan kekuatan yang berlebihan.
Ortega telah memimpin sebuah kampanye dari pengasingan untuk mendiskreditkan pemerintahan sosialis Maduro atas pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi oleh pejabat senior.
Ortega melarikan diri dari Venezuela pada bulan Agustus setelah dilengserkan dari jabatannya oleh majelis konstitusi baru yang setia kepada Maduro. Secara hukum hanya majelis nasional, satu dari sedikit institusi yang berada di tangan oposisi, dapat menghapus pejabat penegakan hukum tertinggi di negara tersebut dan banyak pemerintah asing, termasuk AS, menolak untuk mengakui penggantinya.
(ian)
Explore More