DPR AS Loloskan Sanksi terhadap Hizbullah

WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) mendukung sanksi baru terhadap milisi Hizbullah Lebanon yang didukung Iran. Sanksi ini sebagai bagian dari upaya untuk mengambil garis keras melawan Teheran tanpa harus merongrong sebuah kesepakatan nuklir internasional.

Tiga tindakan terkait Hizbullah disahkan dengan suara bulat, tanpa pertentangan. DPR akan memberikan suara pada hari Kamis mengenai undang-undang lain, untuk menjatuhkan sanksi tambahan kepada Iran terkait dengan program rudal balistiknya.

Presiden Donald Trump pada 13 Oktober mengatakan dia tidak akan menyatakan bahwa Iran mematuhi sebuah perjanjian internasional mengenai program nuklirnya. Trump juga mengancam bahwa pada akhirnya dia dapat memutuskan kesepakatan tersebut.

Tindakan Trump membuka jendela 60 hari bagi Kongres untuk bertindak guna mengajukan kembali sanksi atas program nuklir Iran yang diangkat berdasarkan kesepakatan tersebut. Namun tidak ada langkah untuk melakukannya di DPR atau Senat.

Staf DPR AS mengatakan bahwa, untuk saat ini, anggota parlemen DPR memfokuskan diri untuk menekan Iran dengan cara lain seperti sanksi Hizbullah dan terkait rudal.

Langkah pertama tindakan terkait Hizbullah yang disahkan pada hari Rabu akan memberlakukan sanksi baru terhadap entitas yang ditemukan untuk mendukung kelompok tersebut, seperti dengan memberikan senjata kepada Hizbullah. Yang kedua memberlakukan sanksi terhadap Iran dan Hizbullah karena menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Yang ketiga adalah sebuah resolusi yang mendesak Uni Eropa untuk menunjuk Hizbullah sebagai organisasi teroris.

AS telah memasukkan Hizbullah sebagai organisasi teroris asing pada tahun 1997. Awal bulan ini, Washington menawarkan hadiah jutaan dolar untuk dua pejabatnya seiring langkah pemerintahan Trump mengembangkan strateginya untuk melawan pengaruh regional Iran yang tengah tumbuh di Timur Tengah.

"Langkah-langkah kritis ini akan memberlakukan sanksi baru untuk memberantas pendanaan Hizbullah, dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan kematian dan penghancurannya," kata Wakil Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Ed Royce, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (26/10/2017).

Namun, memenangkan dukungan internasional untuk kampanye intensif melawan Hizbullah bisa menjadi sulit. Organisasi yang kuat ini adalah bagian dari pemerintah koalisi yang rapuh di Lebanon dan memberikan dukungan besar untuk layanan sosial yang diberikannya.