Dokumen AS Juga Singgung Peran Ulama dalam Pembantaian Anti-PKI
Kamis, 19 Oktober 2017 - 02:11 WIB
Dokumen AS Juga Singgung Peran Ulama dalam Pembantaian Anti-PKI
A
A
A
JAKARTA - Dokumen atau kabel diplomatik dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta tak hanya mengungkap dukungan Washington terhadap militer Indonesia dalam pembantaian anti-PKI tahun 1965-1966. Dokumen yang dirahasiakan bertahun-tahun itu juga menyinggung peran ulama Islam dalam operasi anti-komunis.
Dokumen itu dirilis pada hari Selasa lalu, di mana seorang konselor urusan politik Amerika menjelaskan tentang penjara-penjara di Indonesia yang dipenuhi para tahanan yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI).
”Banyak provinsi tampaknya berhasil mengatasi masalah ini dengan mengeksekusi tahanan PKI,” bunyi dokumen yang dikirim pada tahun 1965 dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta ke Departemen Luar Negeri AS di Washington.
Baca: Data Ungkap Rincian Baru Dukungan AS dalam Operasi Anti-PKI 1965
Dokumen lain menggambarkan bagaimana para ulama Islam dari organisasi Muslim berpengaruh di Indonesia menasihati para pengikutnya bahwa PKI adalah ateis. ”Anggotanya diklasifikasikan sebagai kafir terendah, penumpahan darahnya sebanding dengan membunuh seekor ayam,” lanjut dokumen diplomatik Amerika tersebut, seperti dikutip New York Times, Kamis (19/10/2017).
Dalam dokumen AS yang diberitakan sebelumnya, Washington mendukung operasi anti-PKI setelah pembunuhan para jenderal terbaik Indonesia yang jasad-jasadnya dibuang di sumur Lubang Buaya pada tahun 1965. Peristiwa itu dikenal sebagai Gerakan 30 September PKI (30/S-PKI).
Dukungan Washington, menurut dokumen diplomatik AS, daftar para pejabat senior PKI yang jadi target, dana, hingga peralatan radio untuk militer Indonesia dalam operasi tersebut.
Baca: Kemlu RI Coba Verifikasi Dokumen AS soal Operasi Anti-PKI 1965
Pada tahun 1965, Indonesia memiliki partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah China dan Uni Soviet (sekarang Rusia). PKI kala itu memiliki anggota dalam jumlah besar. Sedangkan Presiden Soekarno pada waktu itu dikenal sebagai sosok kharismatik, sosialis dan anti-Amerika.
Menurut telaah dokumen, para pejabat AS merasa putus asa terhadap arus komunis yang tak terbendung pada tahun 1960-an. Namun, mereka menjadi sangat gembira saat jenderal konservatif Indonesia memberlakukan darurat militer di Jakarta, merebut radio pemerintah dan bersiap untuk memusnahkan PKI dengan alasan partai itu telah berusaha untuk menggulingkan pemerintah.
Dalam beberapa bulan, tentara menang dalam perebutan kekuasaan yang berujung pada lengsernya Soekarno. Sejak itu, orientasi politik Indonesia geser ke AS dan membuka pasarnya yang besar ke perusahaan-perusahaan Amerika.
Dokumen-dokumen tersebut secara khusus menyebutkan bahwa pembunuhan massal diperintahkan oleh Soeharto, tokoh militer yang dalam beberapa bulan merebut kekuasaan yang kemudian memerintah Indonesia selama lebih dari tiga dekade.
Baca juga: Dokumen Peristiwa 1965 Dibuka, Ryamizard Akan Temui Menhan AS
Salah satu kabel diplomatik bertanggal 21 Desember 1965 yang berasal dari sekretaris pertama kedutaan, Mary Vance Trent, yang ditujukan ke Departemen Luar Negeri AS.
Pembersihan anti-PKI pada tahun itu memicu kontroversi, karena banyak warga sipil ditangkap bahkan dibunuh secara sewenang-wenang hanya dengan tuduhan pro-PKI yang belum dibuktikan di pengadilan.
”Kami tahu tentang hal ini secara lebih umum, tapi bagus untuk memiliki informasi ini dalam warna hitam dan putih sehingga tidak hanya berdasarkan wawancara lisan dengan korban,” kata John Roosa, seorang profesor sejarah di University of British Columbia di Vancouver dan penulis sebuah buku tentang kejadian 1965.
”AS mengikuti apa yang terjadi dengan sangat ketat, dan jika bukan karena dukungannya, Anda dapat membantah bahwa tentara tidak akan pernah merasakan kepercayaan diri untuk mengambil alih kekuasaan,” ujarnya.
Dokumen itu dirilis pada hari Selasa lalu, di mana seorang konselor urusan politik Amerika menjelaskan tentang penjara-penjara di Indonesia yang dipenuhi para tahanan yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI).
”Banyak provinsi tampaknya berhasil mengatasi masalah ini dengan mengeksekusi tahanan PKI,” bunyi dokumen yang dikirim pada tahun 1965 dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta ke Departemen Luar Negeri AS di Washington.
Baca: Data Ungkap Rincian Baru Dukungan AS dalam Operasi Anti-PKI 1965
Dokumen lain menggambarkan bagaimana para ulama Islam dari organisasi Muslim berpengaruh di Indonesia menasihati para pengikutnya bahwa PKI adalah ateis. ”Anggotanya diklasifikasikan sebagai kafir terendah, penumpahan darahnya sebanding dengan membunuh seekor ayam,” lanjut dokumen diplomatik Amerika tersebut, seperti dikutip New York Times, Kamis (19/10/2017).
Dalam dokumen AS yang diberitakan sebelumnya, Washington mendukung operasi anti-PKI setelah pembunuhan para jenderal terbaik Indonesia yang jasad-jasadnya dibuang di sumur Lubang Buaya pada tahun 1965. Peristiwa itu dikenal sebagai Gerakan 30 September PKI (30/S-PKI).
Dukungan Washington, menurut dokumen diplomatik AS, daftar para pejabat senior PKI yang jadi target, dana, hingga peralatan radio untuk militer Indonesia dalam operasi tersebut.
Baca: Kemlu RI Coba Verifikasi Dokumen AS soal Operasi Anti-PKI 1965
Pada tahun 1965, Indonesia memiliki partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah China dan Uni Soviet (sekarang Rusia). PKI kala itu memiliki anggota dalam jumlah besar. Sedangkan Presiden Soekarno pada waktu itu dikenal sebagai sosok kharismatik, sosialis dan anti-Amerika.
Menurut telaah dokumen, para pejabat AS merasa putus asa terhadap arus komunis yang tak terbendung pada tahun 1960-an. Namun, mereka menjadi sangat gembira saat jenderal konservatif Indonesia memberlakukan darurat militer di Jakarta, merebut radio pemerintah dan bersiap untuk memusnahkan PKI dengan alasan partai itu telah berusaha untuk menggulingkan pemerintah.
Dalam beberapa bulan, tentara menang dalam perebutan kekuasaan yang berujung pada lengsernya Soekarno. Sejak itu, orientasi politik Indonesia geser ke AS dan membuka pasarnya yang besar ke perusahaan-perusahaan Amerika.
Dokumen-dokumen tersebut secara khusus menyebutkan bahwa pembunuhan massal diperintahkan oleh Soeharto, tokoh militer yang dalam beberapa bulan merebut kekuasaan yang kemudian memerintah Indonesia selama lebih dari tiga dekade.
Baca juga: Dokumen Peristiwa 1965 Dibuka, Ryamizard Akan Temui Menhan AS
Salah satu kabel diplomatik bertanggal 21 Desember 1965 yang berasal dari sekretaris pertama kedutaan, Mary Vance Trent, yang ditujukan ke Departemen Luar Negeri AS.
Pembersihan anti-PKI pada tahun itu memicu kontroversi, karena banyak warga sipil ditangkap bahkan dibunuh secara sewenang-wenang hanya dengan tuduhan pro-PKI yang belum dibuktikan di pengadilan.
”Kami tahu tentang hal ini secara lebih umum, tapi bagus untuk memiliki informasi ini dalam warna hitam dan putih sehingga tidak hanya berdasarkan wawancara lisan dengan korban,” kata John Roosa, seorang profesor sejarah di University of British Columbia di Vancouver dan penulis sebuah buku tentang kejadian 1965.
”AS mengikuti apa yang terjadi dengan sangat ketat, dan jika bukan karena dukungannya, Anda dapat membantah bahwa tentara tidak akan pernah merasakan kepercayaan diri untuk mengambil alih kekuasaan,” ujarnya.
(mas)
