Kemlu RI Coba Verifikasi Dokumen AS Soal Operasi Anti-PKI 1965
Rabu, 18 Oktober 2017 - 16:21 WIB
Kemlu RI Coba Verifikasi Dokumen AS Soal Operasi Anti-PKI 1965
A
A
A
JAKARTA - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanantha Nassir menyatakan, pihaknya sudah mengetahui kalau Amerika Serikat (AS) telah merilis dokumen rahasia, yang kebetulan memiliki keterkaitan dengan operasi anti-PKI tahun 1965 lalu.
"Mungkin yang perlu kita tekankan di sini, di banyak negara, termasuk AS, ada dokumen rahasia yang bisa dipublikasikan jika sudah berusia 30 tahun," kata Arrmanantha pada Rabu (18/10).
"Mungkin yang bisa kita sampaikan adalah, pertama-tama saya sendiri belum mengetahui detail laporan. Namun, dari pemberitaan media, ini berisi komunikasi kedubes AS pada saat itu. Yang perlu kita cek adalah akurasi dari laporan tersebut," sambungnya.
Seperti diketahui, ribuan file dari kedubes AS di Jakarta yang mencakup dokumen 1963-1966 diumumkan, Selasa (17/10), setelah sebuah deklasifikasi yang dimulai di bawah pemerintahan Barack Obama.
The Associated Press menelaah dokumen kunci dalam koleksi data sebelum peluncurannya.
Berkas berisi gambaran tentang operasi pembersihan anti-PKI yang telah digambarkan oleh sejarawan dan dalam volume Departemen Luar Negeri AS sebagai “teror”. Dokumen-dokumen itu dideklasifikasi pada tahun 2001, meskipun ada upaya dari CIA pada menit-menit terakhir untuk memblokir distribusinya.
Menurut telaahan dokumen, para pejabat AS merasa putus asa terhadap arus komunis yang tak terbendung pada tahun 1960-an. Namun, mereka menjadi sangat gembira saat jenderal konservatif Indonesia mengenakan darurat militer di Jakarta, merebut radio pemerintah dan bersiap untuk memusnahkan PKI dengan alasan partai itu telah berusaha untuk menggulingkan pemerintah.
Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa pejabat AS memiliki informasi yang kredibel. Informasi itu bertentangan dengan cerita seram soal penculikan dan pembunuhan tujuh jenderal dalam pemberontakan PKI 30 September 1965, yang membuka jalan untuk pertumpahan darah di Indonesia.
Kabel diplomatik 21 Desember 1965 dari sekretaris pertama kedutaan, Mary Vance Trent, ke Departemen Luar Negeri AS menyebut bhwa peristiwa itu sebagai ”peralihan fantastis yang telah terjadi selama 10 minggu yang singkat”. “Ini juga termasuk perkiraan bahwa 100.000 orang telah dieksekusi,” bunyi dokumen AS.
"Mungkin yang perlu kita tekankan di sini, di banyak negara, termasuk AS, ada dokumen rahasia yang bisa dipublikasikan jika sudah berusia 30 tahun," kata Arrmanantha pada Rabu (18/10).
"Mungkin yang bisa kita sampaikan adalah, pertama-tama saya sendiri belum mengetahui detail laporan. Namun, dari pemberitaan media, ini berisi komunikasi kedubes AS pada saat itu. Yang perlu kita cek adalah akurasi dari laporan tersebut," sambungnya.
Seperti diketahui, ribuan file dari kedubes AS di Jakarta yang mencakup dokumen 1963-1966 diumumkan, Selasa (17/10), setelah sebuah deklasifikasi yang dimulai di bawah pemerintahan Barack Obama.
The Associated Press menelaah dokumen kunci dalam koleksi data sebelum peluncurannya.
Berkas berisi gambaran tentang operasi pembersihan anti-PKI yang telah digambarkan oleh sejarawan dan dalam volume Departemen Luar Negeri AS sebagai “teror”. Dokumen-dokumen itu dideklasifikasi pada tahun 2001, meskipun ada upaya dari CIA pada menit-menit terakhir untuk memblokir distribusinya.
Menurut telaahan dokumen, para pejabat AS merasa putus asa terhadap arus komunis yang tak terbendung pada tahun 1960-an. Namun, mereka menjadi sangat gembira saat jenderal konservatif Indonesia mengenakan darurat militer di Jakarta, merebut radio pemerintah dan bersiap untuk memusnahkan PKI dengan alasan partai itu telah berusaha untuk menggulingkan pemerintah.
Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa pejabat AS memiliki informasi yang kredibel. Informasi itu bertentangan dengan cerita seram soal penculikan dan pembunuhan tujuh jenderal dalam pemberontakan PKI 30 September 1965, yang membuka jalan untuk pertumpahan darah di Indonesia.
Kabel diplomatik 21 Desember 1965 dari sekretaris pertama kedutaan, Mary Vance Trent, ke Departemen Luar Negeri AS menyebut bhwa peristiwa itu sebagai ”peralihan fantastis yang telah terjadi selama 10 minggu yang singkat”. “Ini juga termasuk perkiraan bahwa 100.000 orang telah dieksekusi,” bunyi dokumen AS.
(esn)
