Turki Sambut Baik Rekonsiliasi Hamas-Fatah
A
A
A
ANKARA - Juru Bicara Presiden Ibrahim Kalin menyambut baik kesepakatan rekonsiliasi Palestina. Dua kelompok yang selama ini bersebrangan, Hamas dan Fatah, telah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi yang disponsori oleh Mesir.
"Kesepakatan rekonsiliasi ini mengakhiri konflik di antara saudara-saudara kita di Palestina," kata Kalin dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (15/10/2017).
Ia menambahkan bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan selalu mendukung perundingan tersebut, dan telah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Hamas dan Fatah.
Pertemuan terakhir dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas diadakan Agustus ini di ibukota Turki Ankara.
Kalin mendesak organisasi internasional, terutama PBB, untuk mengakhiri krisis kemanusiaan ini, menghidupkan kembali proses perdamaian dan mengambil langkah menuju solusi dua negara.
"Israel harus mengakhiri pengepungannya di tanah Palestina dan menghindari gerakan yang akan membahayakan proses rekonsiliasi," tegasnya.
Pada hari Kamis, Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi penting di Kairo yang bertujuan mengakhiri sepuluh tahun perpecahan politik antar-Palestina yang melumpuhkan.
Berdasarkan ketentuan kesepakatan tersebut, pemerintah persatuan Palestina yang berbasis di Ramallah akan memikul tanggung jawab politik dan administratif untuk Jalur Gaza selambat-lambatnya 1 Desember.
Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diblokir tetap terbagi secara politis sejak 2007, saat Hamas merebut kendali jalur Fatah setelah beberapa hari melakukan pertempuran jalanan berdarah.
Pendudukan Hamas terhadap Gaza pada tahun 2007 mengakhiri dengan cepat pemerintahan persatuan yang dibentuk sebelumnya setelah Hamas menyapu pemilihan legislatif Palestina pada 2006.
"Kesepakatan rekonsiliasi ini mengakhiri konflik di antara saudara-saudara kita di Palestina," kata Kalin dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (15/10/2017).
Ia menambahkan bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan selalu mendukung perundingan tersebut, dan telah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Hamas dan Fatah.
Pertemuan terakhir dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas diadakan Agustus ini di ibukota Turki Ankara.
Kalin mendesak organisasi internasional, terutama PBB, untuk mengakhiri krisis kemanusiaan ini, menghidupkan kembali proses perdamaian dan mengambil langkah menuju solusi dua negara.
"Israel harus mengakhiri pengepungannya di tanah Palestina dan menghindari gerakan yang akan membahayakan proses rekonsiliasi," tegasnya.
Pada hari Kamis, Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi penting di Kairo yang bertujuan mengakhiri sepuluh tahun perpecahan politik antar-Palestina yang melumpuhkan.
Berdasarkan ketentuan kesepakatan tersebut, pemerintah persatuan Palestina yang berbasis di Ramallah akan memikul tanggung jawab politik dan administratif untuk Jalur Gaza selambat-lambatnya 1 Desember.
Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diblokir tetap terbagi secara politis sejak 2007, saat Hamas merebut kendali jalur Fatah setelah beberapa hari melakukan pertempuran jalanan berdarah.
Pendudukan Hamas terhadap Gaza pada tahun 2007 mengakhiri dengan cepat pemerintahan persatuan yang dibentuk sebelumnya setelah Hamas menyapu pemilihan legislatif Palestina pada 2006.
(ian)