Prayuth Chan-Ocha Tegaskan Thailand Gelar Pemilu November 2018
Rabu, 11 Oktober 2017 - 17:00 WIB
Prayuth Chan-Ocha Tegaskan Thailand Gelar Pemilu November 2018
A
A
A
PERDANA Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-Ocha menegaskan pemerintahannya akan menggelar pemilu pada November 2018. Hal itu merupakan janji demokrasi yang ingin diwujudkan Prayuth setelah dia melakukan kudeta militer pada 2014 silam.
Prayuth yang memimpin pemerintahan junta militer mengungkapkan tanggal kepastian pemilu akan diumumkan pada Juni mendatang. Sebelumnya, junta militer telah mengumumkan tanggal pemilu sebanyak dua kali. Namun, faktor keamanan dan perubahan konstitusi menyebabkan tanggal pemilu selalu berubah.
”Sekitar Juni mendatang, kita akan mengumumkan tanggal pemilu,” ujar Prayuth di Bangkok dilansir Reuters, Selasa (10/10/2017). ”Pada November, kita akan menggelar pemilu,” tuturnya.
Mantan panglima militer yang memimpin kudeta pada Mei 2014 itu mendapatkan kritik pedas dari negara-negara Barat. Banyak pemimpin Barat mendesak Thailand mengakhiri kediktatoran. Namun, Pra yuth menegaskan, kudeta diperlukan untuk mengakhiri ketegangan politik dan mengikis habis akar korupsi di Thailand. Pada April lalu, Raja Maha Vajiralongkorn telah menandatangani konstitusi yang dibuat militer.
Hal itu menjadi awalan da lam proses demokrasi yang dijanjikan junta. Konstitusi baru itu memberikan kesempatan sistem pemilu proporsional untuk mengurangi pengaruh partai politik besar. Namun, banyak kritik menyatakan sistem itu memperketat peran militer. Analis memperkirakan aktivitas politik melambat setelah pemakanan Raja Bhumibol Adul yadej pada bulan ini setelah setahun berduka.
"Prayuth ingin menunda pemilu, tapi dia mengetahui setelah kremasi raja akan ada tekanan untuk menggelar pemilu,” ujar analis dari Siam Intelligence Unit, Kan Yuenyong. Dia mengungkapkan, pengumuman pemilu pada November tahun depan akan mengurangi tekanan dari berbagai pihak.
Prayuth yang memimpin pemerintahan junta militer mengungkapkan tanggal kepastian pemilu akan diumumkan pada Juni mendatang. Sebelumnya, junta militer telah mengumumkan tanggal pemilu sebanyak dua kali. Namun, faktor keamanan dan perubahan konstitusi menyebabkan tanggal pemilu selalu berubah.
”Sekitar Juni mendatang, kita akan mengumumkan tanggal pemilu,” ujar Prayuth di Bangkok dilansir Reuters, Selasa (10/10/2017). ”Pada November, kita akan menggelar pemilu,” tuturnya.
Mantan panglima militer yang memimpin kudeta pada Mei 2014 itu mendapatkan kritik pedas dari negara-negara Barat. Banyak pemimpin Barat mendesak Thailand mengakhiri kediktatoran. Namun, Pra yuth menegaskan, kudeta diperlukan untuk mengakhiri ketegangan politik dan mengikis habis akar korupsi di Thailand. Pada April lalu, Raja Maha Vajiralongkorn telah menandatangani konstitusi yang dibuat militer.
Hal itu menjadi awalan da lam proses demokrasi yang dijanjikan junta. Konstitusi baru itu memberikan kesempatan sistem pemilu proporsional untuk mengurangi pengaruh partai politik besar. Namun, banyak kritik menyatakan sistem itu memperketat peran militer. Analis memperkirakan aktivitas politik melambat setelah pemakanan Raja Bhumibol Adul yadej pada bulan ini setelah setahun berduka.
"Prayuth ingin menunda pemilu, tapi dia mengetahui setelah kremasi raja akan ada tekanan untuk menggelar pemilu,” ujar analis dari Siam Intelligence Unit, Kan Yuenyong. Dia mengungkapkan, pengumuman pemilu pada November tahun depan akan mengurangi tekanan dari berbagai pihak.
(amm)
