Menlu Norwegia: Selama Negara Lain Miliki Nuklir, NATO Harus Punya
Minggu, 08 Oktober 2017 - 00:56 WIB
Menlu Norwegia: Selama Negara Lain Miliki Nuklir, NATO Harus Punya
A
A
A
OSLO - Menteri Luar Negeri (Menlu) Norwegia Borge Brende tidak mendukung Perjanjian Pelucutan Senjata Nuklir PBB, karena tidak satu pun negara bersenjata nuklir yang terlibat di dalamnya. Menurutnya, selama negara lain memiliki senjata nuklir, NATO juga harus memilikinya.
Komentar Menlu Brende disampaikan pada hari Sabtu saat dia berbicara tentang Hadiah Nobel Perdamaian 2017 yang diberikan kepada kelompok Kampanye Internasional untuk Penghapusan Senjata Nuklir (ICAN) di Oslo.
”Perdana Menteri (Erna Solberg) dan saya telah memberi selamat kepada ICAN, namun kami tidak dapat mendukung larangan PBB untuk menggunakan senjata nuklir jika tidak ada negara senjata nuklir yang terlibat (dalam perjanjian larangan),” kata Brende kepada stasiun TV2, yang dikutip media Norwegia, Adressa, Minggu (8/10/2017).
ICAN secara resmi diluncurkan pada tahun 2007 dengan tujuan untuk mempromosikan cita-cita yang digariskan dalam Traktat PBB mengenai Larangan Senjata Nuklir. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh lebih dari 50 negara pada bulan September 2017.
AS, Inggris, Prancis, China, Israel, dan Rusia termasuk di antara negara-negara bersenjata nuklir yang tidak menandatangani perjanjian itu.
”Jika Norwegia, sebagai anggota NATO, memilih sebuah larangan, itu berarti Norwegia harus mengatakan bahwa NATO harus menghapus strategi nuklirnya sambil melihat negara lain yang memiliki senjata nuklir (menghapusnya). Selama negara lain memiliki senjata nuklir, NATO harus memilikinya,” kata Brende.
Brende melanjutkan, komunitas global harus khawatir tentang Korea Utara dan ambisi nuklirnya.
”Apa yang harus kita fokuskan adalah bahwa aktor Korea Utara Kim Jong-un dan aktor non-negara yang tidak mendapatkan senjata nuklir. Ini bukan proliferasi yang penting,” kata Brende.
Ketua Komite Nobel Berit Reiss-Andersen mengatakan kepada kantor berita Norwegia, NTB, sangat tidak setuju dengan pendapat Menlu Brende.
”Semuanya menunjukkan bahwa larangan tersebut merupakan bagian dari solusi terhadap krisis (nuklir),” kata Reiss-Andersen.
Pada hari Jumat, ICAN dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian 2017. Pemimpin ICAN Beatrice Fihn mengatakan bahwa dia ingin melihat tanda tangan Norwegia tentang Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir. ”Sudah saatnya kita berhenti menerima senjata ini,” kata Fihn kepada NTB.
Komentar Menlu Brende disampaikan pada hari Sabtu saat dia berbicara tentang Hadiah Nobel Perdamaian 2017 yang diberikan kepada kelompok Kampanye Internasional untuk Penghapusan Senjata Nuklir (ICAN) di Oslo.
”Perdana Menteri (Erna Solberg) dan saya telah memberi selamat kepada ICAN, namun kami tidak dapat mendukung larangan PBB untuk menggunakan senjata nuklir jika tidak ada negara senjata nuklir yang terlibat (dalam perjanjian larangan),” kata Brende kepada stasiun TV2, yang dikutip media Norwegia, Adressa, Minggu (8/10/2017).
ICAN secara resmi diluncurkan pada tahun 2007 dengan tujuan untuk mempromosikan cita-cita yang digariskan dalam Traktat PBB mengenai Larangan Senjata Nuklir. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh lebih dari 50 negara pada bulan September 2017.
AS, Inggris, Prancis, China, Israel, dan Rusia termasuk di antara negara-negara bersenjata nuklir yang tidak menandatangani perjanjian itu.
”Jika Norwegia, sebagai anggota NATO, memilih sebuah larangan, itu berarti Norwegia harus mengatakan bahwa NATO harus menghapus strategi nuklirnya sambil melihat negara lain yang memiliki senjata nuklir (menghapusnya). Selama negara lain memiliki senjata nuklir, NATO harus memilikinya,” kata Brende.
Brende melanjutkan, komunitas global harus khawatir tentang Korea Utara dan ambisi nuklirnya.
”Apa yang harus kita fokuskan adalah bahwa aktor Korea Utara Kim Jong-un dan aktor non-negara yang tidak mendapatkan senjata nuklir. Ini bukan proliferasi yang penting,” kata Brende.
Ketua Komite Nobel Berit Reiss-Andersen mengatakan kepada kantor berita Norwegia, NTB, sangat tidak setuju dengan pendapat Menlu Brende.
”Semuanya menunjukkan bahwa larangan tersebut merupakan bagian dari solusi terhadap krisis (nuklir),” kata Reiss-Andersen.
Pada hari Jumat, ICAN dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian 2017. Pemimpin ICAN Beatrice Fihn mengatakan bahwa dia ingin melihat tanda tangan Norwegia tentang Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir. ”Sudah saatnya kita berhenti menerima senjata ini,” kata Fihn kepada NTB.
(mas)
