Badan HAM PBB Perpanjang Misi Pencarian Fakta di Myanmar

JENEWA - Badan hak asasi manusia (HAM) PBB memperpanjang misi pencarian fakta di Myanmar sampai September 2018. Mereka akan melanjutkan penyelidikan pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang yang menargetkan Muslim Rohingya.

Meskipun ada tentangan dari Myanmar, China, dan Filipina, Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa memutuskan untuk mengkaji dugaan kejahatan tentara dan pasukan keamanan terhadap populasi Muslim.

Usulan tersebut, yang diterima tanpa suara dewan, diajukan oleh Estonia atas nama Uni Eropa. Dewan beranggotakan 47 negara tersebut sepakat untuk membuat misi penyelidikan Maret ini, dan masa jabatannya akan berakhir pada Maret 2018 seperti dikutip dari Anadolu, Sabtu (30/9/2017).

Sebuah tindakan keras militer telah memaksa lebih dari 500 ribu Muslim Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine di Myanmar ke negara tetangga Bangladesh, dalam apa yang oleh PBB disebut "contoh teks book tentang pembersihan etnis".

Para pengungsi melarikan diri dari pasukan keamanan dan massa Budha yang telah membunuh pria, wanita dan anak-anak, menjarah rumah, dan membakar desa Rohingya.

Menurut Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abul Hasan Mahmood Ali, sekitar 3.000 orang Rohingya tewas dalam tindakan kekerasan tersebut.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang-orang yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat atas serangan tersebut sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.