Di PBB, Indonesia Serukan Aksi Bersama Lawan Perdagangan Orang
Di PBB, Indonesia Serukan Aksi Bersama Lawan Perdagangan Orang
A
A
A
NEW YORK - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyerukan kepada dunia internasional untuk melakukan aksi bersama dalam melawan kejahatan perdagangan orang. Seruan itu disampaikan saat Retno berbicara di High Level Meeting on the Appraisals of Global Plan of Action on Trafficking in Persons, yang berlangsung di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).
“Kejahatan perdagangan orang masih menjadi ancaman besar bagi semua bangsa, sehingga diperlukan aksi bersama untuk memberantasnya," kata Retno, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Kamis (28/9).
Retno menuturkan, sebagai salah satu negara asal korban perdagangan orang, Indonesia telah mengimplementasikan Global Plan of Action on Trafficking in Persons yang disepakati PBB tahun 2010. Indonesia telah menjadikan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagai salah satu agenda prioritas nasional.Dalam High Level Meeting tersebut, dia menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam meningkatkan upaya pemberantasan TPPO dan perlindungan korban di berbagai lini, baik di tingkat nasional, bilateral, regional maupun multilateral.
Di tataran nasional, Retno menegaskan bahwa berbagai langkah komprehensif melawan TPPO yaitu melalui pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PPTPPO), penerapan minimum threshold dalam identifikasi korban; meningkatkan kapasitas petugas konsuler di perwakilan RI di seluruh dunia, membangun rumah perlindungan bagi para korban, membentuk e-protection sebagai basis data kasus-kasus, serta penegakan hukum TPPO melalui metode penelusuran uang.
Pada konteks bilateral, Retno menyebut Indonesia terus melakukan diplomasi dan negosiasi kepada negara-negara tujuan korban perdagangan orang asal Indonesia di Asia dan Timur Tengah. Tujuan utamanya utk meningkatkan kerja sama bilateral terutama melalui pembentukan Nota Kesepahaman dan perjanjian Bantuan Timbal Balik.
Indonesia, lanjut Retno, juga aktif dalam mendorong kerja sama regional melalui kerangka ASEAN dan Bali Process. Menlu Retno menyampaikan bahwa sebagai Ketua Bersama Bali Process, Indonesia dan Australia baru saja menyelenggarakan Bali Process Government and Business Forum di Perth, Australia, 24-25 Agustus 2017.
Melalui inisiatif tersebut, Indonesia dan Australia telah menjadi pelopor untuk melibatkan sektor swasta dalam upaya Pemerintah mencegah TPPO, termasuk bagi tujuan kerja paksa maupun perbudakan. Pertemuan tersebut telah menghasilkan program kerja yang konkrit yang akan dilaksanakan oleh sektor swasta dari negara anggota Bali Process.
Dia akhir pernyataannya, Retno menyampaikan pentingnya untuk mengambil langkah antisipatif agar pengungsi dari Rakhine State tidak dieksploitasi dan menjadi korban TPPO.
“Kejahatan perdagangan orang masih menjadi ancaman besar bagi semua bangsa, sehingga diperlukan aksi bersama untuk memberantasnya," kata Retno, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Kamis (28/9).
Retno menuturkan, sebagai salah satu negara asal korban perdagangan orang, Indonesia telah mengimplementasikan Global Plan of Action on Trafficking in Persons yang disepakati PBB tahun 2010. Indonesia telah menjadikan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagai salah satu agenda prioritas nasional.Dalam High Level Meeting tersebut, dia menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam meningkatkan upaya pemberantasan TPPO dan perlindungan korban di berbagai lini, baik di tingkat nasional, bilateral, regional maupun multilateral.
Di tataran nasional, Retno menegaskan bahwa berbagai langkah komprehensif melawan TPPO yaitu melalui pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PPTPPO), penerapan minimum threshold dalam identifikasi korban; meningkatkan kapasitas petugas konsuler di perwakilan RI di seluruh dunia, membangun rumah perlindungan bagi para korban, membentuk e-protection sebagai basis data kasus-kasus, serta penegakan hukum TPPO melalui metode penelusuran uang.
Pada konteks bilateral, Retno menyebut Indonesia terus melakukan diplomasi dan negosiasi kepada negara-negara tujuan korban perdagangan orang asal Indonesia di Asia dan Timur Tengah. Tujuan utamanya utk meningkatkan kerja sama bilateral terutama melalui pembentukan Nota Kesepahaman dan perjanjian Bantuan Timbal Balik.
Indonesia, lanjut Retno, juga aktif dalam mendorong kerja sama regional melalui kerangka ASEAN dan Bali Process. Menlu Retno menyampaikan bahwa sebagai Ketua Bersama Bali Process, Indonesia dan Australia baru saja menyelenggarakan Bali Process Government and Business Forum di Perth, Australia, 24-25 Agustus 2017.
Melalui inisiatif tersebut, Indonesia dan Australia telah menjadi pelopor untuk melibatkan sektor swasta dalam upaya Pemerintah mencegah TPPO, termasuk bagi tujuan kerja paksa maupun perbudakan. Pertemuan tersebut telah menghasilkan program kerja yang konkrit yang akan dilaksanakan oleh sektor swasta dari negara anggota Bali Process.
Dia akhir pernyataannya, Retno menyampaikan pentingnya untuk mengambil langkah antisipatif agar pengungsi dari Rakhine State tidak dieksploitasi dan menjadi korban TPPO.
(esn)
Explore More