Hamas Minta Abbas Cabut Sanksi Atas Gaza
Rabu, 20 September 2017 - 10:29 WIB
Hamas Minta Abbas Cabut Sanksi Atas Gaza
A
A
A
RAFAH - Hamas meminta Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, untuk mengakhiri sanksi di daerah kantong yang miskin itu. Hal itu sebagai imbal balik atas pembubaran pemerintah bayangan di Jalur Gaza.
Setelah perundingan rekonsiliasi yang dimediasi Mesir dengan faksi Fatah yang didukung oleh Abbas, Hamas mengatakan pihaknya akan membubarkan "komite administratif" Gaza untuk memungkinkan administrasi presiden mengambil kembali kontrol atas wilayah itu.
Pengumuman tersebut menjanjikan bantuan bagi warga Gaza yang, di bawah satu dekade pemerintahan Hamas, telah mengalami kemiskinan, tiga perang dengan Israel dan penolakan dari Kairo. Namun, implementasi dapat bergantung pada negosiasi pembagian kekuasaan yang menghalangi tawaran rekonsiliasi sebelumnya.
"Kami telah mengambil langkah praktis di lapangan. Komite administratif tidak lagi berfungsi di Gaza dan kami siap, mulai sekarang, untuk menyambut pemerintah konsensus nasional," ujar pejabat Hamas, Ismail Haniyeh, seperti dilansir dari Reuters, Rabu (20/9/2017).
"Orang-orang kami mengharapkan Anda untuk menunda dan membatalkan langkah-langkah tersebut dan memulai sebuah dialog," kata Haniyeh yang mengaku telah berbicara dengan Abbas melalui telepon setelah menyeberang ke Gaza dari Mesir.
Bertujuan menekan Hamas untuk melepaskan kendali atas Gaza, Abbas pada bulan Juni memotong pembayaran listrik ke Israel yang dipasok ke daerah kantong tersebut. Hal ini menyebabkan pasokan listrik kurang dari empat jam pada beberapa hari, dan tidak lebih dari enam jam sehari.
Abbas juga telah memangkas 30 persen gaji sekitar 60.000 warga Gaza yang dipekerjakan oleh Otoritas Palestina.
Abbas, yang berada di majelis umum PBB, menyambut baik tawaran Hamas dan mengatakan bahwa dia akan menggabungkan pemimpin Palestina untuk diskusi lebih lanjut saat kembali.
Masuk dalam daftar hitam sebagai kelompok teroris oleh Israel dan Barat, Hamas memenangkan pemilihan legislatif pada 2006. Setelah persekutuan yang tidak nyaman dengan Fatah, Hamas menguasai Gaza dalam sebuah perang saudara singkat pada tahun berikutnya. Faksi-faksi yang bersaing sepakat pada 2014 untuk membentuk pemerintah persatuan nasional namun tidak dapat menyetujui rinciannya.
Memperbaiki hubungan dengan Abbas akan menjadi langkah lain dalam upaya diplomatik Hamas untuk memperbaiki hubungan dengan tetangganya, Mesir. Mesir telah menutup perbatasannya dengan Gaza dan menuduh kelompok tersebut pada masa lalu membantu militan Islam di gurun Sinai Mesir, sesuatu yang disangkal Hamas.
"Saya dapat mengatakan bahwa kunjungan ini (ke Kairo) telah meletakkan dasar-dasar strategis untuk hubungan antara Mesir dan Hamas," kata Haniyeh.
Setelah perundingan rekonsiliasi yang dimediasi Mesir dengan faksi Fatah yang didukung oleh Abbas, Hamas mengatakan pihaknya akan membubarkan "komite administratif" Gaza untuk memungkinkan administrasi presiden mengambil kembali kontrol atas wilayah itu.
Pengumuman tersebut menjanjikan bantuan bagi warga Gaza yang, di bawah satu dekade pemerintahan Hamas, telah mengalami kemiskinan, tiga perang dengan Israel dan penolakan dari Kairo. Namun, implementasi dapat bergantung pada negosiasi pembagian kekuasaan yang menghalangi tawaran rekonsiliasi sebelumnya.
"Kami telah mengambil langkah praktis di lapangan. Komite administratif tidak lagi berfungsi di Gaza dan kami siap, mulai sekarang, untuk menyambut pemerintah konsensus nasional," ujar pejabat Hamas, Ismail Haniyeh, seperti dilansir dari Reuters, Rabu (20/9/2017).
"Orang-orang kami mengharapkan Anda untuk menunda dan membatalkan langkah-langkah tersebut dan memulai sebuah dialog," kata Haniyeh yang mengaku telah berbicara dengan Abbas melalui telepon setelah menyeberang ke Gaza dari Mesir.
Bertujuan menekan Hamas untuk melepaskan kendali atas Gaza, Abbas pada bulan Juni memotong pembayaran listrik ke Israel yang dipasok ke daerah kantong tersebut. Hal ini menyebabkan pasokan listrik kurang dari empat jam pada beberapa hari, dan tidak lebih dari enam jam sehari.
Abbas juga telah memangkas 30 persen gaji sekitar 60.000 warga Gaza yang dipekerjakan oleh Otoritas Palestina.
Abbas, yang berada di majelis umum PBB, menyambut baik tawaran Hamas dan mengatakan bahwa dia akan menggabungkan pemimpin Palestina untuk diskusi lebih lanjut saat kembali.
Masuk dalam daftar hitam sebagai kelompok teroris oleh Israel dan Barat, Hamas memenangkan pemilihan legislatif pada 2006. Setelah persekutuan yang tidak nyaman dengan Fatah, Hamas menguasai Gaza dalam sebuah perang saudara singkat pada tahun berikutnya. Faksi-faksi yang bersaing sepakat pada 2014 untuk membentuk pemerintah persatuan nasional namun tidak dapat menyetujui rinciannya.
Memperbaiki hubungan dengan Abbas akan menjadi langkah lain dalam upaya diplomatik Hamas untuk memperbaiki hubungan dengan tetangganya, Mesir. Mesir telah menutup perbatasannya dengan Gaza dan menuduh kelompok tersebut pada masa lalu membantu militan Islam di gurun Sinai Mesir, sesuatu yang disangkal Hamas.
"Saya dapat mengatakan bahwa kunjungan ini (ke Kairo) telah meletakkan dasar-dasar strategis untuk hubungan antara Mesir dan Hamas," kata Haniyeh.
(ian)
