Myanmar Belum Izinkan Tim Penyelidik PBB Kunjungi Rakhine
Selasa, 19 September 2017 - 18:19 WIB
Myanmar Belum Izinkan Tim Penyelidik PBB Kunjungi Rakhine
A
A
A
JENEWA - Kepala Investigasi PBB mengenai kekerasan di Myanmar, Marzuki Darusman mengatakan, pihak belum bisa bekerja secara maksimal untuk melakukan penyelidikan adanya tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Ini dikarenakan mereka belum mendapatkan izin dari pemerintah Myanmar untuk dapat mengunjungi Rakhine.
Berbicara dalam pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa, Marzuki mengatakan pihaknya masih menunggu izin untuk memasuki Myanmar, kemudian mendatangi Rakhine untuk dapat melakukan penyelidikan secara menyeluruh mengenai laporan kekerasan yang ada.
"Kami belum bisa melangkah lebih jauh dalam merencanakan kehadiran tim pencari fakta di lapangan sampai ada sinyal jelas dari pemerintah Myanmar bahwa misi pencari fakta sebenarnya mendapatkan akses ke negara tersebut," ucap Marzuki.
"Kami terus berharap, harapan tinggi pada kenyataan, bahwa ini bisa diselesaikan," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Selasa (19/9).
Sebelumnya, Marzuki meminta Dewan HAM PBB untuk memberikan mereka waktu lebih banyak untuk menyelidiki tuduhan pembunuhan massal, penyiksaan, kekerasan seksual, penggunaan ranjau darat dan pembakaran desa etnis Rohingya di negara tersebut.
Sementara itu, Duta Besar Myanmar untuk PBB Htin Lynn mengatakan bahwa penyelidikan itu bukan tindakan yang sangat membantu, dan mengatakan bahwa Myanmar mengambil tindakan pengamanan yang proporsional terhadap para teroris, dan sedang melakukan upaya untuk memulihkan perdamaian.
Berbicara dalam pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa, Marzuki mengatakan pihaknya masih menunggu izin untuk memasuki Myanmar, kemudian mendatangi Rakhine untuk dapat melakukan penyelidikan secara menyeluruh mengenai laporan kekerasan yang ada.
"Kami belum bisa melangkah lebih jauh dalam merencanakan kehadiran tim pencari fakta di lapangan sampai ada sinyal jelas dari pemerintah Myanmar bahwa misi pencari fakta sebenarnya mendapatkan akses ke negara tersebut," ucap Marzuki.
"Kami terus berharap, harapan tinggi pada kenyataan, bahwa ini bisa diselesaikan," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Selasa (19/9).
Sebelumnya, Marzuki meminta Dewan HAM PBB untuk memberikan mereka waktu lebih banyak untuk menyelidiki tuduhan pembunuhan massal, penyiksaan, kekerasan seksual, penggunaan ranjau darat dan pembakaran desa etnis Rohingya di negara tersebut.
Sementara itu, Duta Besar Myanmar untuk PBB Htin Lynn mengatakan bahwa penyelidikan itu bukan tindakan yang sangat membantu, dan mengatakan bahwa Myanmar mengambil tindakan pengamanan yang proporsional terhadap para teroris, dan sedang melakukan upaya untuk memulihkan perdamaian.
(esn)
