Pertemuan WPF 2017 di Bali Bahas Tragedi Umat Muslim di Rohingya
Rabu, 06 September 2017 - 20:42 WIB
Pertemuan WPF 2017 di Bali Bahas Tragedi Umat Muslim di Rohingya
A
A
A
NUSA DUA - Peristiwa yang menimpa umat Muslim Rohingya, Myanmar jadi pembahasan dalam pertemuan World Parliamentary Forum on Sustainable Development 2017 di Nusa Dua, Badung, Rabu (6/9/2017).
Ketua panitia World Parliamentary Forum on Sustainable Development 2017, Nurhayati Ali Asesegaf mengatakan, salah satu topik utama yang diangkat di forum ini adalah Sustaining Peace di Rohingnya, Myanmar. Dia menyatakan, kejadian ini sangat menyedihkan dan sudah terjadi berulang-ulang kali di Rohingya, Myanmar.
"Hal ini membuat kami merasa sangat prihatin. Sebab, kami yakin SDGs tidak bisa tercapai tanpa adanya perdamaian. Kita yakin dalam kesepakatan itu ada yang dinamakan kesepakatan dalam HAM,"paparnya. Menurutnya, peristiwa yang terjadi di Myanmar tidak hanya merupakan kejadian internal.
"Banyak sekali manusia tidak bersalah, khususnya perempuan dan anak-anak yang jadi korban. Maka, kami berharap nanti di dalam output WPF adalah Bali Declaration. Jadi, ini bukan menjadi masalah Myanmar saja atau ASEAN. Ini sudah menjadi masalah dunia," terangnya.
Dalam pertemuan ini, delegasi dari Myanmar tidak hadir. Meski demikian, topik krisis kemanusiaan akan menjaid poin utama dalam Bali Declaration.
Dia juga menjelaskan, bahwa International Human Parliamentary pernah mengirimkan surat kepada pemerintah Myanmar. Dan sudah dijawab oleh Parlemen Myanmar, bahwa mereka sudah membentuk tim investigasi yang dibentuk langsung oleh presiden Myanmar.
"Ini masalah bersama yang sudah disepakati oleh PBB. Apalagi, Myanmar sudah ikut dalam persetujuan dunia. Jadi, mereka harus menerapkan apa yang sudah menjadi komitmen dunia selama ini," tutupnya.
Ketua panitia World Parliamentary Forum on Sustainable Development 2017, Nurhayati Ali Asesegaf mengatakan, salah satu topik utama yang diangkat di forum ini adalah Sustaining Peace di Rohingnya, Myanmar. Dia menyatakan, kejadian ini sangat menyedihkan dan sudah terjadi berulang-ulang kali di Rohingya, Myanmar.
"Hal ini membuat kami merasa sangat prihatin. Sebab, kami yakin SDGs tidak bisa tercapai tanpa adanya perdamaian. Kita yakin dalam kesepakatan itu ada yang dinamakan kesepakatan dalam HAM,"paparnya. Menurutnya, peristiwa yang terjadi di Myanmar tidak hanya merupakan kejadian internal.
"Banyak sekali manusia tidak bersalah, khususnya perempuan dan anak-anak yang jadi korban. Maka, kami berharap nanti di dalam output WPF adalah Bali Declaration. Jadi, ini bukan menjadi masalah Myanmar saja atau ASEAN. Ini sudah menjadi masalah dunia," terangnya.
Dalam pertemuan ini, delegasi dari Myanmar tidak hadir. Meski demikian, topik krisis kemanusiaan akan menjaid poin utama dalam Bali Declaration.
Dia juga menjelaskan, bahwa International Human Parliamentary pernah mengirimkan surat kepada pemerintah Myanmar. Dan sudah dijawab oleh Parlemen Myanmar, bahwa mereka sudah membentuk tim investigasi yang dibentuk langsung oleh presiden Myanmar.
"Ini masalah bersama yang sudah disepakati oleh PBB. Apalagi, Myanmar sudah ikut dalam persetujuan dunia. Jadi, mereka harus menerapkan apa yang sudah menjadi komitmen dunia selama ini," tutupnya.
(esn)
