Dewan Keamanan PBB Bahas Aksi Kekerasan Terhadap Rohingya

NEW YORK - Dewan Keamanan (DK) PBB membahas aksi kekerasan di Myanmar. Bentrokan dan aksi kekerasan oleh militer di negara bagian Rakhine telah membuat 18.500 etnis Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh.

Tidak ada pernyataan resmi dari 15 anggota dewan setelah pertemuan tertutup tersebut. Namun Duta Besar Inggris untuk PBB Matthew Rycroft mengatakan bahwa ada seruan dari anggota dewan untuk de-eskalasi.

"Kami semua mengutuk kekerasan tersebut, kami semua meminta semua pihak untuk menguranginya," kata Rycroft seperti disitir dari Channel News Asia, Kamis (31/8/2017).

Bentrokan tersebut dimulai pada hari Jumat pekan lalu setelah gerilyawan dari minoritas Muslim Rohingya melakukan serangan mendadak terhadap pos polisi.

Kekerasan tersebut telah menyebabkan sedikitnya 110 orang, termasuk 11 pejabat negara, tewas dan ribuan orang Rohingya telah melintasi perbatasan ke Bangladesh meskipun Dhaka berupaya untuk menghentikan mereka.

Militer Myanmar telah melakukan penyisiran terhadap kelompok militan, dengan warga melaporkan bahwa pasukan keamanan membakar desa-desa.

Inggris meminta pertemuan di Myanmar, namun para diplomat mengatakan bahwa China menolak keterlibatan yang lebih kuat oleh DK PBB dalam menangani krisis tersebut.

Masih belum jelas apakah tindakan lebih lanjut direncanakan, namun isu tersebut diperkirakan akan dibahas dalam pertemuan tahunan para pemimpin dunia di Majelis Umum pada bulan September.

Rycroft mengatakan dewan tersebut masih mendukung Aung San Suu Kyi, pemenang hadiah Nobel dan ikon demokrasi yang sekarang memimpin pemerintah di Yangon.

"Banyak dari kita adalah sekutu yang sangat mendukungnya yang telah mengikuti kemajuannya dengan kekaguman dari kejauhan," katanya.

"Kami melihat dia untuk menetapkan suara yang tepat dan untuk menemukan kompromi dan de-eskalasi yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik demi kebaikan semua orang di Myanmar," imbuhnya.

Rycroft menunjuk rekomendasi yang diajukan oleh mantan kepala PBB Kofi Annan yang menyerukan diakhirinya pembatasan kewarganegaraan dan gerakan yang dikenakan pada orang-orang Rohingya sebagai jalan keluar dari kekerasan tersebut.