AS Minta PBB Periksa Situs Militer Iran

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) ingin tahu apakah badan pengawas atom PBB berencana untuk memeriksa lokasi militer Iran untuk memverifikasi kepatuhan Tehran terhadap kesepakatan nuklir 2015. Hal itu diungkapkan oleh Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley.

Haley akan bertemu dengan pejabat Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina untuk apa yang ia gambarkan sebagai misi pencarian fakta. Ini merupakan bagian dari tinjauan Presiden Donald Trump terhadap kesepakatan yang dibuat Iran dengan kekuatan dunia untuk membatasi program nuklirnya sebagai imbalan untuk pencabutan sebagian besar sanksi.

"Jika Anda melihat pada perilaku masa lalu Iran, apa yang Anda lihat ada tindakan rahasia di lokasi militer, di universitas, hal-hal seperti itu," ujar Haley seperti dikutip dari Reuters, Rabu (23/8/2017).

"Sudah ada masalah di lokasi tersebut, jadi apakah mereka termasuk dalam apa yang mereka lihat untuk memastikan bahwa isu-isu tersebut tidak lagi ada?" dia berkata.

"Mereka memiliki wewenang untuk melihat lokasi militer sekarang. Mereka memiliki wewenang untuk melihat situs yang mencurigakan sekarang, hanya saja apakah mereka melakukannya?" sambungnya.

Dia mengatakan bahwa dia sedang menuju ke Wina untuk mengajukan pertanyaan, bukan untuk mendorong IAEA melakukan apapun.

Pejabat tinggi Iran dengan tegas menolak memberi akses inspektur internasional ke lokasi militer mereka, dan pejabat Iran mengatakan bahwa tindakan semacam itu akan memicu konsekuensi yang keras.

"Mengapa mereka mengatakan bahwa jika mereka tidak menyembunyikan apa-apa? Mengapa mereka tidak membiarkan IAEA pergi ke sana?" tanya Haley

Kepala atom Iran dikutip oleh media pemerintah mengatakan bahwa Iran dapat melanjutkan produksi uranium yang diperkaya dalam lima hari jika kesepakatan nuklir dicabut.

Baca Juga: Ancam AS, Iran Hanya Butuh 5 Hari untuk Pengayaan Uranium

Pada bulan April, Trump memerintahkan peninjauan apakah penghentian sanksi terhadap Iran terkait dengan kesepakatan nuklir - yang dinegosiasikan di bawah Presiden Barack Obama - berada dalam kepentingan keamanan nasional AS. Dia menyebutnya sebagai kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan.

Presiden Iran Hassan Rouhani memperingatkan pekan lalu bahwa Iran dapat membatalkan perjanjian nuklir dalam beberapa jam jika AS memberlakukan sanksi baru lagi.

Sebagian besar sanksi PBB dan Barat telah dicabut 18 bulan lalu di bawah kesepakatan nuklir. Iran masih tunduk pada embargo senjata PBB dan pembatasan lainnya, yang secara teknis bukan bagian dari kesepakatan tersebut.

Kebijakan IAEA membatasi kesepakatan yang ditempatkan pada kegiatan nuklir Iran dan laporannya dilakukan setiap tiga bulan.

Haley mengatakan beberapa pertanyaan yang dimilikinya adalah: "Apakah Anda melihat semuanya? Apakah Anda melihat tempat-tempat di mana telah ada aktivitas rahasia di masa lalu? Apakah Anda bisa mendapatkan akses ke area ini? Atau apakah Anda terlambat? Anda ditutupi dari hal-hal itu?"

Berdasarkan undang-undang AS, Departemen Luar Negeri harus memberi tahu Kongres setiap 90 hari kepatuhan Iran terhadap kesepakatan nuklir tersebut. Batas waktu berikutnya adalah bulan Oktober, dan Trump mengatakan bahwa pada saat itu AS akan menyatakan bahwa Iran tidak patuh.

"Kami tidak tahu apakah dia akan mengesahkan atau membatalkan kesepakatan," kata Haley, menambahkan bahwa dia akan melapor kembali ke Trump dan tim keamanan nasional.

Tinjauan terhadap kebijakannya terhadap Iran juga melihat perilaku Teheran di Timur Tengah, yang menurut Washington merongrong kepentingan AS di Suriah, Irak, Yaman dan Lebanon.

"Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres percaya bahwa kesepakatan nuklir Iran adalah salah satu pencapaian diplomatik terpenting dalam pencarian kami, untuk perdamaian dan stabilitas," ucap juru bicara PBB Stephane Dujarric.

"Setiap orang yang terlibat perlu melakukan yang terbaik untuk melindungi dan mendukung kesepakatan tersebut," tukas Dujarric.