UEA Serukan Adanya Pengawasan Internasional Terhadap Qatar
A
A
A
ABU DHABI - Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA), Anwar Gargash menyerukan kepada dunia internasional untuk membentuk badan pengawasan terhadap Qatar. Badan ini dibentuk untuk memastikan Qatar tidak lagi memberikan dukungan kepada kelompok teroris.
"Kami memerlukan solusi regional dan pemantauan internasional. Kita perlu memastikan bahwa Qatar, negara dengan cadangan USD 300 miliar, bukan lagi sponsor resmi atau tidak resmi untuk kelompok teror," kata Gargash, seperti dilansir Reuters pada Senin (17/7).
Gargash kemudian mengatakan, UEA, Arab Saudi, Mesir, dan Bahrain saat ini sedang dalam proses untuk membahas sanksi tambahan kepada Qatar.
"Akan ada beberapa pengetatan. Kita akan melihat pengetatan ini, apakah itu finansial, apakah itu sanksi lainnya, tapi mereka benar-benar berada di tangan kita sebagai negara berdaulat," ucapnya.
Dia menambahkan, untuk saat ini tidak ada rencana untuk pertemuan antara kedua belah pihak di bawah naungan Kuwait, yang merupakan penengah dalam konflik antara Qatar dan negara Teluk.
Sementara itu, di tengah ketegangan yang terjadi, muncul laporan yang menyebutkan UEA berada di balik peretasan situs Qatar, yang akhirnya memantik perang diplomatik di kawasan. Laporan itu dirilis oleh Washington Post.
Namun, laporan itu langsung dibantah oleh pihak UEA. "Laporan Washington Post yang menuduh bahwa UEA mengatur peredaran berita pemerintah Qatar dan media sosial pada akhir Mei, tidak benar," ujar Duta Besar UEA untuk Amerika Serikat (AS), Yousef al-Otaiba.
"Kami memerlukan solusi regional dan pemantauan internasional. Kita perlu memastikan bahwa Qatar, negara dengan cadangan USD 300 miliar, bukan lagi sponsor resmi atau tidak resmi untuk kelompok teror," kata Gargash, seperti dilansir Reuters pada Senin (17/7).
Gargash kemudian mengatakan, UEA, Arab Saudi, Mesir, dan Bahrain saat ini sedang dalam proses untuk membahas sanksi tambahan kepada Qatar.
"Akan ada beberapa pengetatan. Kita akan melihat pengetatan ini, apakah itu finansial, apakah itu sanksi lainnya, tapi mereka benar-benar berada di tangan kita sebagai negara berdaulat," ucapnya.
Dia menambahkan, untuk saat ini tidak ada rencana untuk pertemuan antara kedua belah pihak di bawah naungan Kuwait, yang merupakan penengah dalam konflik antara Qatar dan negara Teluk.
Sementara itu, di tengah ketegangan yang terjadi, muncul laporan yang menyebutkan UEA berada di balik peretasan situs Qatar, yang akhirnya memantik perang diplomatik di kawasan. Laporan itu dirilis oleh Washington Post.
Namun, laporan itu langsung dibantah oleh pihak UEA. "Laporan Washington Post yang menuduh bahwa UEA mengatur peredaran berita pemerintah Qatar dan media sosial pada akhir Mei, tidak benar," ujar Duta Besar UEA untuk Amerika Serikat (AS), Yousef al-Otaiba.
(esn)