Parlemen Filipina Tolak Pemakzulan Duterte
Selasa, 16 Mei 2017 - 17:15 WIB
Parlemen Filipina Tolak Pemakzulan Duterte
A
A
A
MANILA - Majelis Rendah Parlemen Filipina dilaporkan telah menolak tuntutan pemakzulan Presiden Rodrigo Duterte. Tuntutan pemakzulan Duterte disampaikan oleh politisi sayap kanan Filipina, Gary Alejano.
Tuntutan itu disampaikan Alejano pada bulan Maret lalu. Alejano mengajukan tuntutan pemakzulan terhadap Duterte atas dasar tuduhan mengkhianati kepercayaan publik, pelanggaran konstitusi sehubungan dengan pembunuhan massal selama operasi anti-narkoba, kegagalan untuk melindungi hak berdaulat negara dalam perselisihan di Laut China Selatan dan kegagalan untuk menyatakan kekayaan pribadi sebesar USD 40 juta.
Tuntutan tersebut dilaporkan ditolak oleh 42 anggota komite pengadilan Majelis Rendah Filipina karena kekurangan substansi, sementara komite pengadilan mengatakan kepada Alejano bahwa dia mungkin akan menghadapi tuntutan atas tuduhan palsu.
"Keluhannya (Alejano) tidak berdasar dan semua desas-desus. Semuanya tanpa otentikasi yang benar, dan dia mengakui dia tidak memiliki pengetahuan pribadi tentang apa yang ada dalam tuntutannya. Bagaimana bisa kita lanjutkan dengan itu?, "Kata ketua komite pengadilan Rey Umali, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (16/5).
Selama persidangan, Alejano ditanyai apakah dia telah menyaksikan pembunuhan itu sendiri. Alejano menjawab semua tuntutan yang dia sampaikan tersebut didasarkan pada laporan media dan pernyataan Duterte sendiri.
Duterte, dilantik sebagai presiden pada akhir Juni 2016 atas janji untuk menindak obat-obatan terlarang dan mengakhiri kejahatan terkait narkoba di negara tersebut. Tak lama setelah menjabat, Duterte meluncurkan kampanye anti-narkoba skala besar, dengan polisi membunuh ribuan orang selama operasi anti-narkoba. Kampanye tersebut telah banyak dikritik oleh pejabat internasional, termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad Hussein.
Tuntutan itu disampaikan Alejano pada bulan Maret lalu. Alejano mengajukan tuntutan pemakzulan terhadap Duterte atas dasar tuduhan mengkhianati kepercayaan publik, pelanggaran konstitusi sehubungan dengan pembunuhan massal selama operasi anti-narkoba, kegagalan untuk melindungi hak berdaulat negara dalam perselisihan di Laut China Selatan dan kegagalan untuk menyatakan kekayaan pribadi sebesar USD 40 juta.
Tuntutan tersebut dilaporkan ditolak oleh 42 anggota komite pengadilan Majelis Rendah Filipina karena kekurangan substansi, sementara komite pengadilan mengatakan kepada Alejano bahwa dia mungkin akan menghadapi tuntutan atas tuduhan palsu.
"Keluhannya (Alejano) tidak berdasar dan semua desas-desus. Semuanya tanpa otentikasi yang benar, dan dia mengakui dia tidak memiliki pengetahuan pribadi tentang apa yang ada dalam tuntutannya. Bagaimana bisa kita lanjutkan dengan itu?, "Kata ketua komite pengadilan Rey Umali, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (16/5).
Selama persidangan, Alejano ditanyai apakah dia telah menyaksikan pembunuhan itu sendiri. Alejano menjawab semua tuntutan yang dia sampaikan tersebut didasarkan pada laporan media dan pernyataan Duterte sendiri.
Duterte, dilantik sebagai presiden pada akhir Juni 2016 atas janji untuk menindak obat-obatan terlarang dan mengakhiri kejahatan terkait narkoba di negara tersebut. Tak lama setelah menjabat, Duterte meluncurkan kampanye anti-narkoba skala besar, dengan polisi membunuh ribuan orang selama operasi anti-narkoba. Kampanye tersebut telah banyak dikritik oleh pejabat internasional, termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad Hussein.
(esn)
