Diduga Lakukan KKN, Mantan Menteri Saudi Diperiksa
Minggu, 23 April 2017 - 16:45 WIB
Diduga Lakukan KKN, Mantan Menteri Saudi Diperiksa
A
A
A
RIYADH - Khaled al-Araj, mantan Menteri Layanan Publik Arab Saudi, dilaporkan diperiksa oleh Komisi Nasional Anti-Korupsi Saudi (Nazaha). Khaled diperiksa karena diduga melakukan nepotisme, dengan menempatkan anaknya yang diketahui bernama Abdullah di jabatan tinggi di salah satu kementerian di Saudi.
Menurut Nazaha, Khaled menempatkan sang anak di jabatan penting di kementerian yang dia pimpin dahulu. Nazaha juga menuturkan, berdasarkan informasi yang mereka lakukan diketahui Abdullah tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan yang diberikan kepadanya.
Direktur Ketentuan Militer di Kementerian Keamanana Saudi, Kolonel Falah al-Jaad, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (23/4),bmenuturkan, proses penyelidikan terhadap Khaled saat ini tengah berlangsung.
Jaad mengatakan, sebuah komisi investigasi yang terdiri dari dua menteri dan sejumlah pejabat pengadilan di Saudi telah dibentuk. Komisi itu akan menyerahkan laporannya ke Perdana Menteri dalam waktu 30 hari. Perdana Menteri kemudian akan menjadwalkan sesi untuk membahas laporan tersebut dalam waktu 15 hari setelah menerimanya dan sebuah keputusan akan diambil sesuai dengan itu. Menteri yang sedang diselidiki tidak akan menghadiri sidang tersebut.
"Jika terbukti menteri yang melakukan pelanggaran, dia akan dipindahkan untuk diadili. Menurut sistem, siapapun yang mengeksploitasi jabatannya akan menghadapi hukuman penjara yang berkisar antara tiga sampai 10 tahun," ucap Jaad.
Menurut Nazaha, Khaled menempatkan sang anak di jabatan penting di kementerian yang dia pimpin dahulu. Nazaha juga menuturkan, berdasarkan informasi yang mereka lakukan diketahui Abdullah tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan yang diberikan kepadanya.
Direktur Ketentuan Militer di Kementerian Keamanana Saudi, Kolonel Falah al-Jaad, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (23/4),bmenuturkan, proses penyelidikan terhadap Khaled saat ini tengah berlangsung.
Jaad mengatakan, sebuah komisi investigasi yang terdiri dari dua menteri dan sejumlah pejabat pengadilan di Saudi telah dibentuk. Komisi itu akan menyerahkan laporannya ke Perdana Menteri dalam waktu 30 hari. Perdana Menteri kemudian akan menjadwalkan sesi untuk membahas laporan tersebut dalam waktu 15 hari setelah menerimanya dan sebuah keputusan akan diambil sesuai dengan itu. Menteri yang sedang diselidiki tidak akan menghadiri sidang tersebut.
"Jika terbukti menteri yang melakukan pelanggaran, dia akan dipindahkan untuk diadili. Menurut sistem, siapapun yang mengeksploitasi jabatannya akan menghadapi hukuman penjara yang berkisar antara tiga sampai 10 tahun," ucap Jaad.
(esn)
