Rusia-Barat Saling Tuding

DAMASKUS - Rusia dan negara-negara Barat saling tuding atas pihak yang bertanggung jawab dalam serangan gas syaraf yang menewaskan 72 orang, termasuk 20 anak-anak, di Khan Sheikhoun, Idlib, Suriah. Rusia menyatakan serangan senjata kimia itu berasal dari senjata milik gerilyawan antipemerintah. Tudingan itu dibantah para komandan kelompok antipemerintah dan mereka balik menuding bahwa pernyataan Rusia itu sebagai kebohongan.

Adapun Amerika Serikat (AS) dan Inggris menuding bahwa pesawat rezim Presiden Bashar al-Assad menjatuhkan senjata kimia di wilayah padat penduduk pada Selasa (4/4). Rusia yang menjadi aliansi Assad menyatakan target serangan jet tempur Suriah di Khan Sheikhoun adalah gudang amunisi terbesar milik kelompok gerilyawan dan konsentrasi perangkat keras militer.

“Wilayah tersebut adalah gudang untuk memproduksi amunisi senjata kimia,” ungkap juru bicara Kementerian Dalam Negeri Rusia Igor Konoshenkov seperti dilansir BBC. Konoshenkov menuding senjata kimia itu digunakan kelompok gerilyawan anti- Assad saat peperangan di Aleppo tahun lalu. “Gejala racun yang dialami korban di Khan Sheikhoun menunjukkan kesamaan dengan korban di Aleppo tahun lalu,” ujarnya.

Pakar senjata kimia Kolonel Hamis de Bretton-Gordon mengatakan kepada BBC bahwa tudingan Rusia terhadap pemberontak “cukup fantastis”. “Tudingan bahwa gas syaraf seperti sarin bisa menyebar setelah pabrik senjata dibom itu sangat tidak berdasar,” ujarnya.

Sementara itu AS dan aliansinya menyatakan jet tempur Suriah menjatuhkan senjata kimia. Presiden Donald Trump mengutuk serangan itu sebagai tindakan kejam yang dilakukan Assad. Dia juga menyalahkan kebijakan presiden AS sebelumnya, Barack Obama, yang dinilai “lemah”.

Pernyataan Trump didukung aliansi utamanya, Inggris. Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson mengungkapkan semua bukti menunjukkan bahwa rezim Assad sebagai pihak yang bertanggung jawab. “Assad menggunakan senjata kimia untuk membunuh rakyat sendiri,” kata Johnson. Sebagai solusi untuk masa depan Suriah, Johnson mengusulkan agar Assad mengizinkan pemilihan presiden dan dia harus lengser.

Sementara itu komandan gerilyawan anti-Assad mengatakan semua orang di Khan Sheikhoun melihat bahwa jet tempur Suriah menjatuhkan bom gas. “Wilayah itu dikenal sebagai zona warga sipil. Tidak ada posisi gerilyawan di sana,” ujar komandan Tentara Pembebasan Idlib Hasan Haj Ali kepada Reuters. Ali juga menegaskan faksi oposisi tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi senjata kimia. “Apalagi tidak ada pabrik senjata di Khan Sheikhoun,” ujarnya.
Jurnalis lokal di Idlib juga menyatakan tidak ada pos militer Suriah di kota tersebut. Seluruh wilayah itu dikuasai gerilyawan Sunni. Tragedi serangan senjata kimia itu membayangi konferensi donor bagi pengungsi Suriah yang dihadiri perwakilan dari 70 negara. Menanggapi tuntutan untuk membahas tragedi itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar rapat darurat.

Sementara itu Kelompok Pemantau Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) berbasis di Inggris menyebutkan jumlah korban akibat serangan gas syaraf di Khan Sheikhoun mencapai 72 orang, termasuk 20 anak-anak. Banyak korban warga sipil, mayoritas anakanak, mengalami muntahmuntah dan mengeluarkan busa di mulut mereka. Para saksi mata menyatakan target serangan itu adalah klinik yang merawat korban luka.

PBB Turun Tangan

Prancis dan Inggris kemarin menyerukan rapat darurat Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membahas serangan senjata kimia tersebut. Washington, Paris, dan London telah menyusun draf pernyataan DK PBB yang mengutuk serangan dan meminta penyidikan insiden itu. Tapi Rusia memiliki kekuatan untuk memvetonya seperti pada berbagai resolusi yang gagal untuk menekan Assad.

Duta Besar Inggris untuk PBB Matthew Rycroft menuturkan, insiden itu merupakan “berita buruk” bagi perdamaian di Suriah. “Sudah jelas, itu adalah kejahatan perang. Saya minta anggota DK PBB meresponsnya,” sebut dia.

Sekjen PBB Antonio Guterres kemarin menyatakan bahwa serangan senjata kimia di Suriah menunjukkan kejahatan perang terus berlanjut. “Hukum kemanusiaan internasional telah dilarang berulang kali,” kata Guterres. Dia mengatakan PBB ingin membentuk tim untuk menyelidiki kejahatan tersebut sehingga semua bisa transparan. “Saya percaya DK PBB akan mengejar siapa yang harus bertanggung jawab,” tuturnya.