Serangan Kimia Suriah, Rusia Akan Terus Veto Resolusi DK PBB
Serangan Kimia Suriah, Rusia Akan Terus Veto Resolusi DK PBB
A
A
A
JAKARTA - Rusia menyatakan mereka akan terus memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB soal Suriah terutama tentang serangan senjata kimia. Veto akan dilakukan Rusia selama tak ada bukti kongkrit bahwa rezim Suriah sebagai pelaku serangan senjata kimia.
Sikap Rusia ini disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhael Y Galuzin, pada Rabu (5/4/2017). Menurutnya, membuat keputusan memveto resolusi DK PBB sejatinya merupakan sikap yang sulit. Tapi, sikap ini harus diambil selama pengaju rancangan resolusi tidak bisa membeberkan bukti.
"Secara umum, posisi Rusia di PBB selalu menentang ini terkait dengan investigasi yang dipimpin PBB jika investigasi tersebut tidak mendalam dan (tidak) objektif, khususnya mengenai penggunaan senjata kimia," ucap Galuzin.
"Kami sering berdebat mengenai investigasi semacam ini, yang menurut kami imparsial dan bias," ujarnya.
"Situasi yang sebenarnya akan terlihat dan pelaku kriminal akan terungkap jika tidak ada penyelidian yang dipolitisasi. Oleh karena itu kami selalu menentang resolusi DK PBB yang mengecam pemerintah Suriah karena diduga menggunakan senjata kimia. Mereka tidak pernah menunjukan bukti yang kongkrit," papar diplomat Moskow ini.
Seperti diketahui, tiga negara yakni Amerika Serikat (AS), Prancis dan Inggris mengajukan rancangan resolusi DK PBB untuk mengutuk serangan senjata kimia yang diduga dilakukan oleh rezim Suriah.
Ketiga negara itu menyalahkan pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad atas tuduhan meluncurkan serangan senjata kimia yang menewaskan 72 orang, termasuk 11 bocah di Khan Sheikun, Provinsi Idlib. Militer Suriah membantah bertanggung jawab dan menegaskan tidak menggunakan senjata kimia.
Dalam draft resolusi, pemerintah Suriah dituntut memberikan akses penyelidikan internasional terhadap rencana dan catatan penerbangan pada Selasa malam. Suriah juga harus memberikan semua nama komandan skuadron helikopter dan menyediakan akses ke pangkalan udara di mana investigator percaya serangan senjata kimia kemukingkan diluncurkan.
Sikap Rusia ini disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhael Y Galuzin, pada Rabu (5/4/2017). Menurutnya, membuat keputusan memveto resolusi DK PBB sejatinya merupakan sikap yang sulit. Tapi, sikap ini harus diambil selama pengaju rancangan resolusi tidak bisa membeberkan bukti.
"Secara umum, posisi Rusia di PBB selalu menentang ini terkait dengan investigasi yang dipimpin PBB jika investigasi tersebut tidak mendalam dan (tidak) objektif, khususnya mengenai penggunaan senjata kimia," ucap Galuzin.
"Kami sering berdebat mengenai investigasi semacam ini, yang menurut kami imparsial dan bias," ujarnya.
"Situasi yang sebenarnya akan terlihat dan pelaku kriminal akan terungkap jika tidak ada penyelidian yang dipolitisasi. Oleh karena itu kami selalu menentang resolusi DK PBB yang mengecam pemerintah Suriah karena diduga menggunakan senjata kimia. Mereka tidak pernah menunjukan bukti yang kongkrit," papar diplomat Moskow ini.
Seperti diketahui, tiga negara yakni Amerika Serikat (AS), Prancis dan Inggris mengajukan rancangan resolusi DK PBB untuk mengutuk serangan senjata kimia yang diduga dilakukan oleh rezim Suriah.
Ketiga negara itu menyalahkan pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad atas tuduhan meluncurkan serangan senjata kimia yang menewaskan 72 orang, termasuk 11 bocah di Khan Sheikun, Provinsi Idlib. Militer Suriah membantah bertanggung jawab dan menegaskan tidak menggunakan senjata kimia.
Dalam draft resolusi, pemerintah Suriah dituntut memberikan akses penyelidikan internasional terhadap rencana dan catatan penerbangan pada Selasa malam. Suriah juga harus memberikan semua nama komandan skuadron helikopter dan menyediakan akses ke pangkalan udara di mana investigator percaya serangan senjata kimia kemukingkan diluncurkan.
(mas)
Explore More