Israel Abaikan Resolusi DK PBB Akhiri Pembangunan Permukiman

NEW YORK - Israel telah mengabaikan permintaan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menghentikan pembangunan permukiman. Selain itu beberapa kelompok Palestina terus menghasut kekerasan terhadap Yahudi. Demikian pernyataan utusan PBB untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov.

Itu adalah laporan pertama Mladenov atas pelaksaan resolusi 23 Desember yang diadopsi oleh DK PBB dengan 14 suara mendukung dan Amerika Serikat (AS) memilih abstein. Presiden terpilih Donald Trump dan Israel pun mendesak Washington untuk menggunakan hak vetonya.

Baca Juga: Palestina Menang, DK PBB Putuskan Permukiman Israel Disetop!

"Resolusi itu menyerukan Israel untuk mengambil langkah-langkah 'guna menghentikan semua kegiatan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki termasuk Jerusalem timur.' Tidak ada langkah-langkah tersebut yang telah diambil selama periode pelaporan," kata Mladenov dikutip dari Reuters, Sabtu (25/3/2017).

Israel selama puluhan tahun telah menerapkan kebijakan membangun permukiman Yahudi di wilayah yang direbutnya dalam perang tahun 1967 dengan tetangga Arabnya. Sebagian besar negara melihat aktivitas permukiman Israel sebagai aksi ilegal dan hambatan bagi perdamaian. Israel tidak setuju.

Palestina sendiri menginginkan negara merdeka di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur.

"Banyak kemajuan yang dibuat dalam tiga bulan terakhir yang lebih lanjut akan memutuskan persentuhan teritorial suatu negara Palestina di masa depan dan mempercepat fragmentasi Tepi Barat," kata Mladenov. Ia menambahkan pemukiman adalah salah satu kendala utama untuk perdamaian.

Mladenov juga mengatakan meningkatnya serangan roket yang ditembakkan dari Gaza ke arah Israel adalah perkembangan yang mengkhawatirkan. Ia pun menyesali sikap pejabat Otoritas Palestina yang tidak mengutuk serangan tersebut.

"Hasutan untuk terus melakukan kekerasan terhadap orang-orang Yahudi yang berasal dari ekstrimis Hamas dan beberapa kelompok Palestina tidak dapat diterima dan merusak kepercayaan serta prospek bagi perdamaian," katanya.

"Reaksi oleh pejabat Hamas terhadap serangan teror ke Israel sangat tercela dan layak mendapat kutukan," kata Mladenov.

Laporan ini pun menuai tanggapan dari Duta Besar Israel untuk PBB. "Tidak ada kesamaan moral antara membangun rumdah dengan membunuh teroris. Satu-satunya penghalang untuk perdamaian adalah kekerasan dan hasutan aksi kekerasan di Palestina," katanya.

Sedangkan utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour menegaskan jika pembangunan permukiman harus dihentikan. "Pemukiman perlu dihentikan, bukan hanya karena mereka adalah ilegal, tetapi mereka adalah kendala utama di jalur solusi dua negara," tegasnya.