AS Siapkan Sanksi Berat untuk Korut
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintah Trump mempertimbangkan sanksi berat meluas yang bertujuan untuk memotong Korea Utara dari sistem keuangan global. Sanksi ini dijatuhkan sebagai bagian dari tinjauan langkah-langkah untuk melawan ancaman nuklir dan rudal Pyongyang.
Sanksi ini akan menjadi bagian dari pendekatan multi cabang dari peningkatan tekanan ekonomi dan diplomatik, terutama pada bank-bank China dan perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis dengan Korut. Ditambah dengan peningkatan tekanan di bidang pertahanan oleh AS dan Korea Selatan (Korsel) serta sekutunya Jepang, ungkap pejabat pemerintah AS yang mengetahui tentang hal ini.
Sementara opsi lama dari serangan militer pre emptive terhadap Korut tidak masuk dalam rencana. Ini tercermin dari peringatan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson terhadap Pyongyang selama tur Asianya minggu lalu. Pemerintah baru AS saat ini memberikan prioritas untuk pilihan sanksi yang tidak berisiko.
Dikutip dari Reuters, Selasa (21/3/2017), rekomendasi kebijakan ini disusun oleh penasehat keamanan nasional Presiden Donald Trump, H.R McMaster. Diperkirakan rencana ini akan berada di meja presiden dalam beberapa minggu ke depan, mungkin sebelum pertemuan puncak dengan Presiden China Xi Jinping pada awal April mendatang, kata pejabat itu. Korut diharapkan menjadi agenda utama dalam pertemuan itu.
Belum jelas seberapa cepat Trump akan memutuskan hal tersebut. Sedangkan Gedung Putih menolak untuk berkomentar.
Sebelumnya, Trump bertemu McMaster untuk membahas Korut. Sesudah pertemuan itu, Trump mengatakan bahwa pemimpin negara itu, Kim Jong-un, bertindak sangat buruk.
Baca Juga: Trump Sebut Kim Jong-un Anak Nakal
Presiden melakukan pembicaraan setelah Korut mengklaim sukses melakukan uji coba mesin roket baru. Para pejabat dan ahli menilai hal itu adalah bagian dari program yang bertujuan membangun sebuah rudal balistik antar benua yang mampu menghantam AS.
Baca Juga: Korut Klaim Sukses Uji Coba Mesin Rudal Baru
Sanksi ini akan menjadi bagian dari pendekatan multi cabang dari peningkatan tekanan ekonomi dan diplomatik, terutama pada bank-bank China dan perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis dengan Korut. Ditambah dengan peningkatan tekanan di bidang pertahanan oleh AS dan Korea Selatan (Korsel) serta sekutunya Jepang, ungkap pejabat pemerintah AS yang mengetahui tentang hal ini.
Sementara opsi lama dari serangan militer pre emptive terhadap Korut tidak masuk dalam rencana. Ini tercermin dari peringatan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson terhadap Pyongyang selama tur Asianya minggu lalu. Pemerintah baru AS saat ini memberikan prioritas untuk pilihan sanksi yang tidak berisiko.
Dikutip dari Reuters, Selasa (21/3/2017), rekomendasi kebijakan ini disusun oleh penasehat keamanan nasional Presiden Donald Trump, H.R McMaster. Diperkirakan rencana ini akan berada di meja presiden dalam beberapa minggu ke depan, mungkin sebelum pertemuan puncak dengan Presiden China Xi Jinping pada awal April mendatang, kata pejabat itu. Korut diharapkan menjadi agenda utama dalam pertemuan itu.
Belum jelas seberapa cepat Trump akan memutuskan hal tersebut. Sedangkan Gedung Putih menolak untuk berkomentar.
Sebelumnya, Trump bertemu McMaster untuk membahas Korut. Sesudah pertemuan itu, Trump mengatakan bahwa pemimpin negara itu, Kim Jong-un, bertindak sangat buruk.
Baca Juga: Trump Sebut Kim Jong-un Anak Nakal
Presiden melakukan pembicaraan setelah Korut mengklaim sukses melakukan uji coba mesin roket baru. Para pejabat dan ahli menilai hal itu adalah bagian dari program yang bertujuan membangun sebuah rudal balistik antar benua yang mampu menghantam AS.
Baca Juga: Korut Klaim Sukses Uji Coba Mesin Rudal Baru
(ian)