DK PBB Gelar Voting Soal Senjata Kimia Suriah
Jum'at, 24 Februari 2017 - 19:04 WIB
DK PBB Gelar Voting Soal Senjata Kimia Suriah
A
A
A
NEW YORK - Dewan Keamanan PBB kemungkinan akan menggelar voting untuk resolusi terhadap 11 komandan militer dan pejabat Suriah terkait serangan senjata kimia. Voting ini akan dilakukan pada awal minggu depan.
Rancangan resolusi juga berusaha untuk melarang penjualan atau penyediaan helikopter untuk pemerintah Suriah. Resolusi juga memasukan 10 pemerintah dan entitas terkait dalam blacklist yang terlibat dalam pengembangan dan produksi senjata kimia dan rudal.
Ini adalah seruan untuk pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi individu dan entitas di semua negara anggota PBB seperti dikutip dari Reuters, Jumat (24/2/2017).
Diplomat DK PBB mengatakan rancangan resolusi akan dibawa ke pemungutan suara minggu depan kecuali argumen yang benar-benar menarik untuk menentangnya muncul dalam pembicaraan. Seorang diplomat Barat mengatakan, pemerintahan Amerika Serikat (AS) yang baru sekarang menjadi co-sponsor resolusi dan konsultasi itu bisa dimulai pada hari Jumat di Dewan Keamanan.
Pemerintahan mantan Presiden AS Barack Obama telah menyerahkan penyusunan resolusi ke Prancis dan Inggris. Ini dilakukan karena tidak ingin mempersulit pembicaraan dengan Rusia atas Suriah.
Kedua diplomat yang berbicara tanpa menyebut nama itu juga mengatakan kemungkinan resolusi itu akan diveto oleh Rusia, pendukung utama pemerintah Assad. "Dengan pembicaraan Jenewa pada pada saat yang sama, kita berpikir resolusi ini mengirimkan pesan yang kuat," kata seorang diplomat.
Delegasi AS dan Rusia untuk PBB tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar. Ketika draft dibahas secara informal oleh Dewan Keamanan pada Desember lalu, Rusia menegaskan tidak akan mendukung draft tersebut.
Rancangan resolusi juga berusaha untuk melarang penjualan atau penyediaan helikopter untuk pemerintah Suriah. Resolusi juga memasukan 10 pemerintah dan entitas terkait dalam blacklist yang terlibat dalam pengembangan dan produksi senjata kimia dan rudal.
Ini adalah seruan untuk pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi individu dan entitas di semua negara anggota PBB seperti dikutip dari Reuters, Jumat (24/2/2017).
Diplomat DK PBB mengatakan rancangan resolusi akan dibawa ke pemungutan suara minggu depan kecuali argumen yang benar-benar menarik untuk menentangnya muncul dalam pembicaraan. Seorang diplomat Barat mengatakan, pemerintahan Amerika Serikat (AS) yang baru sekarang menjadi co-sponsor resolusi dan konsultasi itu bisa dimulai pada hari Jumat di Dewan Keamanan.
Pemerintahan mantan Presiden AS Barack Obama telah menyerahkan penyusunan resolusi ke Prancis dan Inggris. Ini dilakukan karena tidak ingin mempersulit pembicaraan dengan Rusia atas Suriah.
Kedua diplomat yang berbicara tanpa menyebut nama itu juga mengatakan kemungkinan resolusi itu akan diveto oleh Rusia, pendukung utama pemerintah Assad. "Dengan pembicaraan Jenewa pada pada saat yang sama, kita berpikir resolusi ini mengirimkan pesan yang kuat," kata seorang diplomat.
Delegasi AS dan Rusia untuk PBB tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar. Ketika draft dibahas secara informal oleh Dewan Keamanan pada Desember lalu, Rusia menegaskan tidak akan mendukung draft tersebut.
(ian)
