AS Tolak Eks PM Palestina Jadi Utusan Khusus PBB
Sabtu, 11 Februari 2017 - 16:02 WIB
AS Tolak Eks PM Palestina Jadi Utusan Khusus PBB
A
A
A
NEW YORK - Amerika Serikat (AS) memblokir pengangkatan mantan Perdana Menteri Palestina, Salam Fayyad, untuk memimpin misi politik PBB di Libya. AS menyatakan langkah itu diambil sebagai bentuk dukungan bagi sekutunya, Israel.
Dubes AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan, pemerintahan Trump "kecewa" melihat Sekjen PBB Antonio Guterres telah mengirim surat kepada Dewan Keamanan PBB menunjukkan niatnya untuk menunjuk Fayyad. Fayyad dalah Perdana Menteri Otoritas Palestina periode 2007-2013.
"Sudah terlalu lama PBB telah bersikap tidak adil condong mendukung Otoritas Palestina untuk merugikan sekutu kami di Israel," kata Haley dikutip dari Belfast Telegraph, Sabtu (11/2/2017).
Palestina adalah negara pengamat non-anggota di PBB dan kemerdekaannya telah diakui oleh 137 dari 193 negara anggota. Tapi Haley mengatakan AS saat ini tidak mengakui negara Palestina atau memberik sinyal mendukung pengangkatan Fayyad.
Meskipun bersikap oposisi untuk Fayyad, Haley menunjukkan bahwa pemerintahan Trump ingin melihat konflik Israel-Palestina yang berumur puluhan tahun berakhir. "Kami mendorong kedua belah pihak untuk datang bersama-sama langsung pada solusi," katanya.
Pernyataan ini datang jelang pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih dengan Presiden AS Donald Trump pada 15 Februari. Keputusan ini pun disambut oleh Israel.
"Ini adalah awal dari sebuah era baru di PBB, era dimana AS berdiri kokoh di belakang Israel terhadap setiap dan semua upaya untuk merugikan negara Yahudi," kata Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon.
"Pemerintahan baru membuktikan sekali lagi berdiri kokoh di samping negara Israel di arena internasional dan dalam PBB pada khususnya," imbuhnya.
"Duta besar AS yang baru membuat jelas bahwa ke depan, AS akan bertindak, bukan hanya bicara, dalam mendukung sekutu kami," demikian Danon.
Dubes AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan, pemerintahan Trump "kecewa" melihat Sekjen PBB Antonio Guterres telah mengirim surat kepada Dewan Keamanan PBB menunjukkan niatnya untuk menunjuk Fayyad. Fayyad dalah Perdana Menteri Otoritas Palestina periode 2007-2013.
"Sudah terlalu lama PBB telah bersikap tidak adil condong mendukung Otoritas Palestina untuk merugikan sekutu kami di Israel," kata Haley dikutip dari Belfast Telegraph, Sabtu (11/2/2017).
Palestina adalah negara pengamat non-anggota di PBB dan kemerdekaannya telah diakui oleh 137 dari 193 negara anggota. Tapi Haley mengatakan AS saat ini tidak mengakui negara Palestina atau memberik sinyal mendukung pengangkatan Fayyad.
Meskipun bersikap oposisi untuk Fayyad, Haley menunjukkan bahwa pemerintahan Trump ingin melihat konflik Israel-Palestina yang berumur puluhan tahun berakhir. "Kami mendorong kedua belah pihak untuk datang bersama-sama langsung pada solusi," katanya.
Pernyataan ini datang jelang pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih dengan Presiden AS Donald Trump pada 15 Februari. Keputusan ini pun disambut oleh Israel.
"Ini adalah awal dari sebuah era baru di PBB, era dimana AS berdiri kokoh di belakang Israel terhadap setiap dan semua upaya untuk merugikan negara Yahudi," kata Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon.
"Pemerintahan baru membuktikan sekali lagi berdiri kokoh di samping negara Israel di arena internasional dan dalam PBB pada khususnya," imbuhnya.
"Duta besar AS yang baru membuat jelas bahwa ke depan, AS akan bertindak, bukan hanya bicara, dalam mendukung sekutu kami," demikian Danon.
(ian)
