Sangkal Penumpasan Muslim Rohingnya, Myanmar Panen Kecaman
Sabtu, 21 Januari 2017 - 06:23 WIB
Sangkal Penumpasan Muslim Rohingnya, Myanmar Panen Kecaman
A
A
A
NAYPYIDAW - Pemerintah Myanmar menuai rentetan kecaman karena terus menyangkal penumpasan etnis Muslim Rohingya oleh militer di negara bagian Rakhine. Setelah Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengecam keras Myanmar, kini giliran PBB bersikap serupa.
Sudah lebih dari 66.000 warga Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari tindakan keras militer Myanmar di Rakhine. Komisi HAM PBB kesal dengan penyangkalan pemerintah Myanmar atas krisis Rohingya.
Pertumpahan darah warga Rohingya telah mencoreng citra pemerintah muda Aung San Suu Kyi, yang mengambil kekuasaan pada Maret tahun lalu. Kubu Suu Kyi berkuasa setelah memenangkan pemilu yang digelar secara bebas untuk pertama kalinya.
Suu Kyi yang meraih Hadiah Nobek Perdamaian sudah diharapkan turun tangan mencegah krisis Rohingya. Tapi, pemerintahan Suu Kyi justru menyangkal secara terus-menerus dan menganggap setiap laporan tentang penindasan warga Rohingya oleh militer Myanmar sebagai kebohongan dan berita palsu.
Pelapor Khusus PBB tentang Myanmar, Yanghee Lee, pada hari Jumat memperingatkan bahwa penyangkalan penindasan terhadap warga Rohingya akan menghancurkan kepercayaan terhadap pemerintahan Suu Kyi yang masih berusia muda.
”Tanggapan pemerintah untuk semua masalah ini tampaknya untuk pembelaan, meredam, dan menyangkal,” kata Lee kepada wartawan setelah tur ke Myanmar, termasuk kunjungan ke Rakhine, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (21/1/2017). ”Tanggapan itu tidak hanya kontraproduktif, tetapi menguras harapan yang sudah menyapu negara itu.”
Tindakan keras militer Myanmar terhadap komunitas Rohingya dimulai tiga bulan lalu setelah serangan mematikan di pos perbatasan yang menewaskan sembilan polisi Myanmar. Serangan itu dilakukan kelompok militan Rohingya dengan dana yang berasal dari Timur Tengah.
Lee mengutuk serangan oleh kelompok militan itu. Tapi, dia menyalahkan pemerintah Myanmar soal respons dari serangan tersebut.”Jika penduduk yang terdampak merasa bahwa pemerintah baru akan mulai menangani situasi dan keluhan mereka, elemen ekstrem tidak akan mudah mampu membajak perjuangan mereka,” kata Lee.
Sebelumnya, pada hari Kamis OKI menyerukan diakhirinya "kekejaman yang tak terkatakan” oleh militer Myanmar terhadap komunitas Rohingya. Komentar OKI itu justru direspons marah oleh Myanmar.
Pemerintah Myanmar menuduh krisis Rohingya telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik salah satu rezim negara OKI. Tuduhan Myanmar ini mengacu pada rezim Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang pernah menyebut militer Myanmar melakukan genosida terhadap komunitas Rohingya.
“Najib menggunakan Myanmar untuk kepentingan politiknya sendiri, terhadap prinsip-prinsip ASEAN,” kata Wakil Direktur Kementerian Luar Negeri Myanmar, Aye Aye Soe.
”Mereka mengkritik kami tanpa ragu-ragu berdasarkan laporan berita dari tempat yang berbeda, termasuk berita dari sumber yang tidak dapat diandalkan, tanpa membahas masalah seperti tetangga yang baik. Kami sangat menyesal tentang hal ini,” ujarnya.
Sudah lebih dari 66.000 warga Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari tindakan keras militer Myanmar di Rakhine. Komisi HAM PBB kesal dengan penyangkalan pemerintah Myanmar atas krisis Rohingya.
Pertumpahan darah warga Rohingya telah mencoreng citra pemerintah muda Aung San Suu Kyi, yang mengambil kekuasaan pada Maret tahun lalu. Kubu Suu Kyi berkuasa setelah memenangkan pemilu yang digelar secara bebas untuk pertama kalinya.
Suu Kyi yang meraih Hadiah Nobek Perdamaian sudah diharapkan turun tangan mencegah krisis Rohingya. Tapi, pemerintahan Suu Kyi justru menyangkal secara terus-menerus dan menganggap setiap laporan tentang penindasan warga Rohingya oleh militer Myanmar sebagai kebohongan dan berita palsu.
Pelapor Khusus PBB tentang Myanmar, Yanghee Lee, pada hari Jumat memperingatkan bahwa penyangkalan penindasan terhadap warga Rohingya akan menghancurkan kepercayaan terhadap pemerintahan Suu Kyi yang masih berusia muda.
”Tanggapan pemerintah untuk semua masalah ini tampaknya untuk pembelaan, meredam, dan menyangkal,” kata Lee kepada wartawan setelah tur ke Myanmar, termasuk kunjungan ke Rakhine, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (21/1/2017). ”Tanggapan itu tidak hanya kontraproduktif, tetapi menguras harapan yang sudah menyapu negara itu.”
Tindakan keras militer Myanmar terhadap komunitas Rohingya dimulai tiga bulan lalu setelah serangan mematikan di pos perbatasan yang menewaskan sembilan polisi Myanmar. Serangan itu dilakukan kelompok militan Rohingya dengan dana yang berasal dari Timur Tengah.
Lee mengutuk serangan oleh kelompok militan itu. Tapi, dia menyalahkan pemerintah Myanmar soal respons dari serangan tersebut.”Jika penduduk yang terdampak merasa bahwa pemerintah baru akan mulai menangani situasi dan keluhan mereka, elemen ekstrem tidak akan mudah mampu membajak perjuangan mereka,” kata Lee.
Sebelumnya, pada hari Kamis OKI menyerukan diakhirinya "kekejaman yang tak terkatakan” oleh militer Myanmar terhadap komunitas Rohingya. Komentar OKI itu justru direspons marah oleh Myanmar.
Pemerintah Myanmar menuduh krisis Rohingya telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik salah satu rezim negara OKI. Tuduhan Myanmar ini mengacu pada rezim Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang pernah menyebut militer Myanmar melakukan genosida terhadap komunitas Rohingya.
“Najib menggunakan Myanmar untuk kepentingan politiknya sendiri, terhadap prinsip-prinsip ASEAN,” kata Wakil Direktur Kementerian Luar Negeri Myanmar, Aye Aye Soe.
”Mereka mengkritik kami tanpa ragu-ragu berdasarkan laporan berita dari tempat yang berbeda, termasuk berita dari sumber yang tidak dapat diandalkan, tanpa membahas masalah seperti tetangga yang baik. Kami sangat menyesal tentang hal ini,” ujarnya.
(mas)
