Cegah Genosida Rohingya, OKI Desak PBB Intervensi Myanmar
Rabu, 18 Januari 2017 - 14:52 WIB
Cegah Genosida Rohingya, OKI Desak PBB Intervensi Myanmar
A
A
A
KUALA LUMPUR - PBB harus mengintervensi Myanmar negara bagian Rakhine untuk menghentikan eskalasi kekerasan lebih lanjut terhadap Muslim Rohingya dan menghindari genosida seperti di Kamboja dan Rwanda. Demikian yang dikatakan utusan khusus Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk Myanmar.
"Konflik yang telah menewaskan sedikitnya 86 orang tewas dan sekitar 66 ribu orang melarikan diri ke Bangladesh sejak itu dimulai pada 9 Oktober 2016, tidak lagi merupakan masalah internal tetapi perhatian internasional," ucap utusan khusus OKI, Syed Hamid Albar, disitat dari Reuters, Rabu (18/1/2017).
Hamid mengatakan OKI harus meminta intervensi PBB. Komentarnya datang jelang pertemuan khusus OKI di Malaysia untuk membahas langkah-langkah untuk menangani konflik yang mempengaruhi minoritas Rohingya, yang mayoritas Muslim.
"Kami tidak ingin kembali melihat genosida seperti di Kamboja atau Rwanda. Masyarakat internasional hanya mengamati, dan berapa banyak orang yang meninggal? Kami mempunyai pelajaran dari masa lalu, bagi kami untuk belajar dan melihat apa yang bisa kita lakukan," tuturnya.
Sementara itu, seorang juru bicara pemerintah Myanmar mengatakan tidak akan menghadiri pertemuan OKI karena bukan negara Islam. Namun, ia menegaskan, pemerintah Myanmar telah membuat tindakan yang jelas kepada anggota ASEAN pada pertemuan terakhir mereka bulan Desember lalu. Ia juga menyatakan bahwa intervensi PBB hanya akan menghadapi resistensi yang tidak diinginkan dari masyarakat setempat.
"Jadi itu sebabnya masyarakat internasional harus memiliki pendekatan yang positif dan memahami secara luas situasi konflik negara kita," kata juru bicara kantor Presiden Myanmar Htin Kyaw, Zaw Htay.
"Konflik yang telah menewaskan sedikitnya 86 orang tewas dan sekitar 66 ribu orang melarikan diri ke Bangladesh sejak itu dimulai pada 9 Oktober 2016, tidak lagi merupakan masalah internal tetapi perhatian internasional," ucap utusan khusus OKI, Syed Hamid Albar, disitat dari Reuters, Rabu (18/1/2017).
Hamid mengatakan OKI harus meminta intervensi PBB. Komentarnya datang jelang pertemuan khusus OKI di Malaysia untuk membahas langkah-langkah untuk menangani konflik yang mempengaruhi minoritas Rohingya, yang mayoritas Muslim.
"Kami tidak ingin kembali melihat genosida seperti di Kamboja atau Rwanda. Masyarakat internasional hanya mengamati, dan berapa banyak orang yang meninggal? Kami mempunyai pelajaran dari masa lalu, bagi kami untuk belajar dan melihat apa yang bisa kita lakukan," tuturnya.
Sementara itu, seorang juru bicara pemerintah Myanmar mengatakan tidak akan menghadiri pertemuan OKI karena bukan negara Islam. Namun, ia menegaskan, pemerintah Myanmar telah membuat tindakan yang jelas kepada anggota ASEAN pada pertemuan terakhir mereka bulan Desember lalu. Ia juga menyatakan bahwa intervensi PBB hanya akan menghadapi resistensi yang tidak diinginkan dari masyarakat setempat.
"Jadi itu sebabnya masyarakat internasional harus memiliki pendekatan yang positif dan memahami secara luas situasi konflik negara kita," kata juru bicara kantor Presiden Myanmar Htin Kyaw, Zaw Htay.
(ian)
