Pengungsi Rohingya Akan Dipulangkan

YANGON - Pemerintah Myanmar dan Bangladesh akan memulai perundingan pemulangan pengungsi etnik Rohingya di Bangladesh yang melarikan diri dari kekerasan yang terjadi di Negara Bagian Rakhine. Para pengungsi itu mengaku mengungsi ke Bangladesh karena banyak yang mengalami penyiksaan, pembunuhan, dan pemerkosaan oleh personel militer dan tentara Myanmar dalam tiga bulan terakhir.

Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina menegaskan kepada Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Myanmar Kyaw Tin bahwa Myanmar harus menerima kembali semua pengungsi Myanmar yang berada di Bangladesh.

Juru Bicara (Jubir) Kemlu Myanmar Aye Aye Soe mengatakan kedua negara akan mencoba menyelesaikan masalah tersebut. “Kami akan memulai proses identifikasi dan verifikasi,” ujar Aye Aye Soe di Yangon, dikutip kantor berita Reuters . “Jika Pemerintah Bangladesh menemukan warga Myanmar di antara pengungsi itu, maka pengungsi yang dimaksud akan direpatriasi menuju Myanmar dalam waktu yang ditentukan.

Tidak ada batas waktu untuk perundingan ini.” Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mengirimkan utusan khusus menuju Dhaka, Bangladesh, pada pekan ini untuk memperbaiki hubungan kedua negara yang memburuk akibat masalah pengungsian Rohingya. Bangladesh, termasuk negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), menekan Myanmar karena menciptakan krisis pengungsi di Asia Tenggara.

Menurut laporan Reuters, mayoritas warga Buddha dari Myanmar melihat etnik Rohingya sebagai penyusup dari Bangladesh yang tidak pantas mendapatkan kewarganegaraan Myanmar. Tuduhan itu disangkal oleh etnik Rohingya karena mereka sudah berada di Myanmar sejak beberapa generasi. Pemerintah Myanmar selama ini juga menolak mengakui etnik Rohingya sebagai warga negara.

Penolakan itu membuat etnis Rohingya tak memiliki kewarganeragaan resmi hingga sekarang. Di sisi lain, Pemerintah Bangladesh juga menyebut Rohingya sebagai warga muslim Myanmar. Aye Aye Soe menjelaskan, bangsa Myanmar ialah warga Myanmar atau orang yang berasal dari Myanmar.

Dia menambahkan, sekitar 2.415 warga Myanmar yang berada di Bangladesh merupakan rombongan eksodus. Perundingan antara Bangladesh dan Myanmar akan fokus pada identifikasi pengungsi yang tiba di Bangladesh sejak tahun lalu. Menteri Luar Negeri (Menlu) Bangladesh AH Mahmood Ali mengatakan, dengan kunjungan delegasi Myanmar ke Bangladesh, proses repatriasi diharapkan segera berjalan.

“Sembari menjaga hubungan, kami ingin pengungsi bangsa Myanmar keluar dari area perbatasan Bangladesh sehingga industri pariwisata dapat berkembang di sana. Kami menuntut pemulihan cepat situasi normal di Rakhine sehingga bangsa Myanmar bisa pulang secepatnya,” kata Mahmood Ali seusai bertemu utusan Myanmar.

Kesepakatan perundingan ini menandai adanya titik pemulihan hubungan Myanmar dan Bangladesh. Sekitar 500.000 bangsa Rohingya kabur ke Bangladesh karena dianiaya di negeri sendiri. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan lebih dari 65.000 bangsa Rohingya melarikan diri dari Rakhine menuju Bangladesh sejak 9 Oktober 2016.

Tentara dan polisi Myanmar dituduh melakukan pemukulan, pelecehan seksual, pembunuhan, penangkapan, dan pembakaran rumah warga etnik Rohingya. Meski demikian, Pemerintah Myanmar membantah tuduhan itu. Para diplomat dan advokat Hak Asasi Manusia (HAM) prihatin dengan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, padahal negara itu kini dipimpin pemenang Nobel Perdamaian.

Partai Nasional Arakan (Arakan National Party/ANP) juga menolak bertemu utusan PBB Yanghee Lee yang ingin menyelidiki tuduhan pelanggaran HAM diRakhine, kemarin. Leeinginmelakukan dialog dengan anggota ANP di Kota Sittwe, Rakhine. “Saya pikir tidak penting bertemu mereka,” kata Wapres ANP, Khine PyiSoe, dilansirkantorberita AFP.