Kerry Sebut Permukiman Israel Ancam Demokrasi

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) John Kerry memperingatkan Israel bahwa pembangunan permukiman di tanah Palestina mengancam masa depan negara itu sebagai negara demokrasi.

Kurang dari empat pekan sebelum Presiden AS Barack Obama melepas jabatan, Kerry menuding pemerintahan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengizinkan Israel tergelincir dalam pendudukan abadi. Sejak awal kampanye, Trump selalu mendorong Israel untuk bersikap tegas dalam menghadapi tekanan internasional.

Dengan pelantikan Presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari, tidak jelas apa dampak pernyataan Kerry terhadap proses perdamaian. Berbagai langkah Kerry, termasuk pernyataan kerasnya yang terbaru itu, menegaskan beberapa parameter untuk kesepakatan damai yakni solusi dua negara sesuai garis perbatasan sebelum 1967 dan membagi ibu kota Yerusalem untuk dua negara.

Beberapa parameter itu tampaknya menjadi tujuan Kerry sebagai peninggalan jangka panjang pemerintahan Obama setelah dia melepas jabatan presiden. Pejabat Washington menolak menjelaskan apa yang mungkin mereka lakukan selanjutnya. Meski demikian, Israel khawatir pemerintahan Obama berupaya memasukkan prinsip-prinsip itu pada resolusi atau pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui kuartet diplomasi Timur Tengah.

Pernyataan Kerry itu tidak lepas dari kebijakan AS dalam beberapa tahun terakhir ataupun peringatannya pada beberapa bulan terakhir. ”Hari ini ada sejumlah warga Yahudi dan Palestina tinggal di antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania,” ungkap Kerry, dikutip kantor berita AFP . ”Mereka memiliki pilihan.

Mereka dapat memilih tinggal bersama di satu negara, atau mereka dapat terpisah menjadi dua negara. Tapi, di sini ada realitas mendasar: jika pilihannya satu negara, Israel dapat menjadi Yahudi atau demokratis– tidak bisa keduanya–dan itu tidak akan pernah benarbenar bisa damai,” papar Kerry.

Kerry berbicara dengan latar belakang badai diplomatik yang dipicu pekan lalu saat atas perintah Obama, para diplomat AS gagal mengeluarkan veto terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang mengkritik Israel. Resolusi itu didukung oleh mayoritas 15 negara anggota DK PBB sehingga secara efektif mendeklarasikan permukiman Israel di wilayah Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang melebihi perbatasan pada 1967 itu dianggap ilegal.

Tentu saja Israel langsung mengecam pernyataan Kerry. PM Netanyahu menilai pidato itu sebagai pernyataan miring terhadap Israel. Di sisi lain, lembaga nonpemerintah (NGO) Israel menyatakan otoritas Yerusalem telah mengizinkan permukiman baru berupa blok apartemen empat lantai.

Netanyahu saat ini memimpin koalisi sayap kanan yang mendukung permukiman Yahudi dan menegaskan pembangunan perumahan itu tidak mengancam perdamaian. Dia pun menuding Obama dan Kerry mendalangi voting di DK PBB tersebut. Adapun Trump telah memilih calon duta besar AS untuk Israel yang mendukung kuat pembangunan permukiman Yahudi.

Trump menulis tweet, ”Kita tidak dapat terus membiarkan Israel terancam dengan sikap jijik dan tidak hormat semacam itu.” Menanggapi kritik itu, Kerry menegaskan kembali bahwa AS tidak dapat dengan sadar mengeluarkan veto terhadap resolusi yang didukung banyak pihak. Kerry pun menambah kritik terhadap Israel dalam pidatonya. ”Veto di PBB itu tentang menjaga solusi dua negara.

Itu yang kami bela untuk: masa depan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis, hidup bersebelahan dengan damai dan aman dengan tetangganya,” tegas Kerry. ”Solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan untuk terwujud dan perdamaian abadi antara Israel dan Palestina,” papar Kerry yang memperingatkan, solusi dua negara saat ini sedang menghadapi bahaya serius.

Kerry memperingatkan agenda permukiman itu kebijakan utama Israel dan merusak prospek perdamaian. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyatakan dia siap menghidupkan kembali upaya perdamaian dengan Israel jika rezim Zionis itu menghentikan pembangunan permukiman.

”Pada menit saat Pemerintah Israel sepakat menghentikan seluruh aktivitas permukiman dan sepakat menerapkan kesepakatan tertulis dengan dasar saling timbal balik, pemimpin Palestina siap mengembalikan status tetap negosiasi dengan dasar hukum internasional dan resolusi legalitas internasional sesuai kerangka waktu spesifik,” papar pernyataan Abbas.