Israel Tinjau Ulang Hubungannya dengan PBB

YERUSALEM - Israel akan meninjau ulang hubungannya dengan PBB setelah mengadopsi resolusi Dewan Keamanan yang menuntut diakhirinya pembangunan permukiman Israel. Hal itu diungkapkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Voting terhadap resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB itu berjalan dengan mulus melewati 15 negara anggota setelah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk mengakhiri perlindungan diplomatiknya terhadap Israel dan tidak menggunakan hak veto seperti biasanya. Keputusan yang dianggap memalukan oleh Netanyahu.

"Saya menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan dalam waktu satu bulan evaluasi ulang dari semua kontak kami dengan PBB, termasuk pendanaan Israel kepada lembaga PBB dan adanya perwakilan PBB di Israel," kata Netanyahu dalam pidatonya yang disiarkan stasiun televisi.

"Saya sudah menginstruksikan untuk menghentikan sekitar 30 juta shekel (USD7,8 juta) pendanaan untuk lima lembaga PBB, lima badan, yang terutama memusuhi Israel dan akan ada lagi yang lain," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Minggu (25/12/2016).

Meski begitu, pemimpin Israel itu tidak menyebutkan nama lembaga atau badan PBB serta tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Menentang tekanan berat dari sekutu lamanya, Israel, dan Presiden terpilih Donald Trump untuk menggunakan hak vetonya, AS justru memilih abstain dalam keputusan Dewan Keamanan, yang disahkan dengan 14 suara mendukung.

Israel selama puluhan tahun telah menerapkan kebijakan membangun permukiman Yahudi di wilayah yang direbutnya dalam perang tahun 1967 termasuk Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur. Sebagian besar negara melihat aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai tindakan ilegal dan hambatan bagi perdamaian. Israel tidak setuju, dan mengutip Alkitab untuk tanah yang dijanjikan bagi negaranya.