Terkait Kudeta, Turki Tangkap Hakim PBB
Kamis, 10 November 2016 - 02:56 WIB
Terkait Kudeta, Turki Tangkap Hakim PBB
A
A
A
ANKARA - Seorang hakim PBB asal Turki yang menangani kejahatan perang Yugoslavia dan genosida Rwanda telah ditangkap di Turki. Penangkapan ini diyakini sebagai pelanggaran diplomatik pertama terhadap hakim PBB.
Presiden Pengadilan PBB, Theodor Meron mengatakan, Hakim Aydin Sedaf Akay ditangkap pada 21 September lalu sehubungan dengan upaya kudeta bulan Juli. Ia juga mengatakan jika pemerintah Turki mengabaikan permohonan untuk menjenguknya.
"Kantor Urusan Hakim PBB telah meminta pembebasan Akay dari tahanan dan penghentian semua proses hukum terhadap dirinya," kata Meron seperti dikutip Channel News Asia, Kamis (10/11/2016).
Turki terus melakukan operasi pembersihan pasca upaya kudeta berdarah yang gagal pada 15 Juli lalu. Lebih dari 100.000 orang sudah dipecat atau diskors dan 37.000 ditahan sejak kudeta yang gagal, dalam tindakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pemerintah Turki mengatakan tindakan itu diperlukan untuk membasmi semua pendukung Fethullah Gulen dari aparatur negara. Pemerintah Turki juga menghapuskan kebijakan pemilihan rektor secara mandiri.
Presiden Pengadilan PBB, Theodor Meron mengatakan, Hakim Aydin Sedaf Akay ditangkap pada 21 September lalu sehubungan dengan upaya kudeta bulan Juli. Ia juga mengatakan jika pemerintah Turki mengabaikan permohonan untuk menjenguknya.
"Kantor Urusan Hakim PBB telah meminta pembebasan Akay dari tahanan dan penghentian semua proses hukum terhadap dirinya," kata Meron seperti dikutip Channel News Asia, Kamis (10/11/2016).
Turki terus melakukan operasi pembersihan pasca upaya kudeta berdarah yang gagal pada 15 Juli lalu. Lebih dari 100.000 orang sudah dipecat atau diskors dan 37.000 ditahan sejak kudeta yang gagal, dalam tindakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pemerintah Turki mengatakan tindakan itu diperlukan untuk membasmi semua pendukung Fethullah Gulen dari aparatur negara. Pemerintah Turki juga menghapuskan kebijakan pemilihan rektor secara mandiri.
(ian)
