PBB Sesalkan Langkah Turki Keluar dari Pakta Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan

JENEWA - PBB menyuarakan keprihatinan atas penarikan diri Turki dari Konvensi Dewan Eropa tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pakta ini juga dikenal sebagai Konvensi Istanbul.

"Tindakan ini datang pada saat tindakan dan komitmen internasional bersama untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan menjadi lebih penting dari sebelumnya," kata UN Women dalam sebuah pernyataan.

"Karena UN Women berusaha untuk memobilisasi tindakan multi-pemangku kepentingan dan lintas generasi yang lebih besar dalam masalah ini, dengan gerakan perempuan menjadi kunci dalam upaya ini," sambungnya.

UN Women, seperti dilansir Xinhua pada Minggu (21/3), kemudian mendesak Turki untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

Badan PBB yang fokus pada pemberdayaan perempuan itu telah menyoroti peningkatan kekerasan yang dilaporkan terhadap perempuan dan anak perempuan selama pandemi Covid--19 sebagai akibat dari langkah-langkah seperti penguncian dan gangguan pada layanan dukungan vital, yang berada di atas tingkat kekerasan ekstrem yang sudah ada.

"Pandemi mengungkapkan celah dalam sistem kami untuk menanggapi kekerasan semacam itu dan kebutuhan mendesak untuk menanggapi dengan tegas dan dengan persatuan," ujarnya.

"Solidaritas negara-negara yang datang dengan menjadi bagian dari konvensi internasional sangat penting bagi dunia yang bebas dari'pandemi bayangan'kekerasan terhadap perempuan," jelasnya.

UN Women mengatakan, mereka bergabung dengan semua pihak yang mendesak pemerintah Turki untuk terus melindungi dan mempromosikan keselamatan dan hak-hak semua perempuan dan anak perempuan, termasuk dengan tetap berkomitmen pada implementasi penuh Konvensi Istanbul.

“Kami membutuhkan tindakan yang lebih berani dan mengubah permainan yang terus memajukan kami, untuk memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan hidup bebas dari kekerasan, sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan komitmen untuk 'tidak meninggalkan siapa pun' dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan," tukasnya.