Terlibat Jaringan Narkoba, 150 Pejabat Publik Filipina Diminta Menyerah

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta 150 pejabat publik yang diduga terlibat jaringan narkoba untuk menyerah guna kepentingan penyelidikan. Pejabat publik itu termasuk hakim, walikota, anggota parlemen, hingga polisi dan personil militer.

"Semua anggota militer dan polisi yang melekat pada orang-orang ini (pengedar narkoba), Saya memberikan Anda waktu 24 jam untuk melapor ke unit indukmu atau Saya akan menghantam Anda. Saya akan memecat Anda dari kesatuan," kata Duterte dalam pidato di sebuah kamp militer di Davao Selatan seperti dikutip dari NBC News, Senin (8/8/2016).

Duterte mengatakan daftar nama politisi, hakim dan penegak hukum yang diberikan kepadanya oleh militer dan polisi bisa saja benar dan bisa juga salah. Meski begitu, ia memiliki kewajiban untuk mengungkapkan kepada publik bagaiman masalah narkoba telah begitu meluas. Baginya, masalah narkoba di Filipina sudah seperti pandemi.

"Tidak ada proses hukum di mulut saya. Anda tidak bisa menghentikan Saya dan Saya tidak takut bahkan jika Anda mengatakan bahwa saya akan berakhir di penjara," tegasnya.

Perang terhadap narkoba yang didengungkan Duterte telah meningkatkan jumlah korban tewas akibat aksi penembakan. Tercatat lebih dari 400 tersangka banda dan pengedar obat bius tewas dan lebih dari 4.400 orang ditangkap lebih dari sebulan sejak ia menjabat sebagai presiden. Selain itu, hampir 600 ribu orang telah menyerahkan diri kepada pihak berwenang, berharap untuk menghindari pembunuhan.