Jepang: Ada Konsekuensi Pembangkangan China soal Laut China Selatan
Jepang: Ada Konsekuensi Pembangkangan China soal Laut China Selatan
A
A
A
TOKYO - Ulasan pertahanan tahunan Jepang pada Selasa (2/8/2016) menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pembangkangan China terhadap putusan Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) soal sengketa Laut China Selatan. Jepang memperingatkan ada konsekuensi atas pembangkangan China ini.
Jepang menyoroti sikap Beijing yang mencemooh aturan internasional ketika berhadapan dengan negara-negara lain.
Ulasan pertahanan yang dikenal sebagai “Japan's Defence White Paper” itu berlangsung di tengah ketegangan yang meningkat di Asia, kurang dari satu bulan setelah putusan PCA 12 Juli 2016. Putusan PCA yang keluar di Den Haag telah memenangkan gugatan Filipina terhadap China soal sengketa wilayah Laut China Selatan.
Jepang meminta China untuk mematuhi putusan yang disebut Tokyo sebagai putusan yang mengikat. Namun, Beijing membalas dengan mengeluarkan peringatan kepada Tokyo untuk tidak mengganggu.
Dalam ulasan pertahanan yang disetujui oleh Pemerintah Perdana Menteri Shinzo Abe, Jepang memperingatkan bahwa ada “konsekuensi yang tidak diinginkan” atas pembangkangan China terhadap aturan internasional.
”China siap untuk memenuhi tuntutan sepihak tanpa kompromi,” bunyi pernyataan Pemerintah Jepang dalam ulasan pertahanan itu, seperti dikutip Reuters.
China mengklaim sebagian besar kawasan Laut China Selatan. Namun, Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga memiliki klaim di kawasan serupa yang saling tumpang tindih.
Baca:
Retorika Perang China Lawan AS soal Laut China Selatan Memanas
Jepang tidak memiliki klaim teritorial di sana, tetapi khawatir bahwa pangkalan militer China yang dibangun di kawasan sengketa itu akan ikut bepengaruh pada pelabuhan Jepang. Sebab, kawasan Laut China Selatan menjadi rute utama kapal perdagangan dunia yang menghasilkan sekitar USD5 triliun setiap tahunnya.
Jepang tidak terang-terangan menghadapi China dalam sengketa maritim itu. Namun, Jepang menyediakan peralatan dan pelatihan kepada negara-negara Asia Tenggara, termasuk Filipina dan Vietnam, yang paling menentang ambisi teritorial China.
Jepang menyoroti sikap Beijing yang mencemooh aturan internasional ketika berhadapan dengan negara-negara lain.
Ulasan pertahanan yang dikenal sebagai “Japan's Defence White Paper” itu berlangsung di tengah ketegangan yang meningkat di Asia, kurang dari satu bulan setelah putusan PCA 12 Juli 2016. Putusan PCA yang keluar di Den Haag telah memenangkan gugatan Filipina terhadap China soal sengketa wilayah Laut China Selatan.
Jepang meminta China untuk mematuhi putusan yang disebut Tokyo sebagai putusan yang mengikat. Namun, Beijing membalas dengan mengeluarkan peringatan kepada Tokyo untuk tidak mengganggu.
Dalam ulasan pertahanan yang disetujui oleh Pemerintah Perdana Menteri Shinzo Abe, Jepang memperingatkan bahwa ada “konsekuensi yang tidak diinginkan” atas pembangkangan China terhadap aturan internasional.
”China siap untuk memenuhi tuntutan sepihak tanpa kompromi,” bunyi pernyataan Pemerintah Jepang dalam ulasan pertahanan itu, seperti dikutip Reuters.
China mengklaim sebagian besar kawasan Laut China Selatan. Namun, Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga memiliki klaim di kawasan serupa yang saling tumpang tindih.
Baca:
Retorika Perang China Lawan AS soal Laut China Selatan Memanas
Jepang tidak memiliki klaim teritorial di sana, tetapi khawatir bahwa pangkalan militer China yang dibangun di kawasan sengketa itu akan ikut bepengaruh pada pelabuhan Jepang. Sebab, kawasan Laut China Selatan menjadi rute utama kapal perdagangan dunia yang menghasilkan sekitar USD5 triliun setiap tahunnya.
Jepang tidak terang-terangan menghadapi China dalam sengketa maritim itu. Namun, Jepang menyediakan peralatan dan pelatihan kepada negara-negara Asia Tenggara, termasuk Filipina dan Vietnam, yang paling menentang ambisi teritorial China.
(mas)
Explore More