Ancaman China: Bencana bagi Patroli AS di Laut China Selatan
Selasa, 19 Juli 2016 - 08:50 WIB
Ancaman China: Bencana bagi Patroli AS di Laut China Selatan
A
A
A
BEIJING - Militer Angkatan Laut China mengeluarkan ancaman terhadap militer Amerika Serikat (AS) jika terus nekat melakukan patroli di sekitar proyek-proyek reklamasi China di Kepulauan Spratly, Laut China Selatan. Menurut China, akan ada bencana bagi patroli AS.
Ancaman itu muncul dalam sebuah forum tertutup pada hari Senin. Sun Jianguo, seorang Laksamana dan Wakil Kepala Staf Gabungan Departemen Komisi Militer Pusat China, menekankan bahwa kebebasan navigasi memang tidak pernah mengancam, tetapi tindakan lebih lanjut dari agresi militer bisa memiliki konsekuensi yang mengerikan.
Baca juga:
China Terbangan Bomber Nuklir 6-HK di Laut China Selatan
Seperti diketahui, AS selama ini melakukan patroli di Laut China Selatan dengan dalih menegakkan kebebasan bernavigasi. Sebab, menurut AS, Laut China Selatan merupakan kawasan internasional.
”Kapan kebebasan navigasi di Laut China Selatan memiliki pengaruh? Ini belum, apakah di masa lalu atau sekarang, dan di masa depan tidak akan ada masalah selama tidak memainkan trik,” katanya.
”Tapi China secara konsisten menentang apa yang disebut sebagai kebebasan navigasi militer, yang membawa serta ancaman militer, yang menantang dan tidak menghormati hukum laut internasional. Kebebasan navigasi militer semacam ini merusak kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan, dan bahkan bisa keluar dengan bencana,” lanjut Sun Jianguo, seperti dikutip Sputniknews, Selasa (19/7/2016).
Beijing saat ini terus meningkatkan kehadiran militernya di wilayah Laut China Selatan. Pada hari Senin, Administrasi Keselamatan Maritim China (MSA) mengumumkan bahwa negara itu akan meluncurkan serangkaian latihan perang.
Selama latihan yang akan dimulai Kamis nanti, Beijing tidak mengizinkan setiap kapal sipil melintas sampai latihan perang selesai.
Sebelumnya, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA-AF) pada Jumat lalu menerbangkan pesawat pengebom nuklir H-6K di atas Scarborough Shoal, wilayah yang disengketakan antara China dan Filipina di Laut China Selatan. Manuver ini dilakukan beberapa hari setelah putusan pengadilan arbitrase (PCA) di Den Haag memenangkan gugatan Filipina.
Ancaman itu muncul dalam sebuah forum tertutup pada hari Senin. Sun Jianguo, seorang Laksamana dan Wakil Kepala Staf Gabungan Departemen Komisi Militer Pusat China, menekankan bahwa kebebasan navigasi memang tidak pernah mengancam, tetapi tindakan lebih lanjut dari agresi militer bisa memiliki konsekuensi yang mengerikan.
Baca juga:
China Terbangan Bomber Nuklir 6-HK di Laut China Selatan
Seperti diketahui, AS selama ini melakukan patroli di Laut China Selatan dengan dalih menegakkan kebebasan bernavigasi. Sebab, menurut AS, Laut China Selatan merupakan kawasan internasional.
”Kapan kebebasan navigasi di Laut China Selatan memiliki pengaruh? Ini belum, apakah di masa lalu atau sekarang, dan di masa depan tidak akan ada masalah selama tidak memainkan trik,” katanya.
”Tapi China secara konsisten menentang apa yang disebut sebagai kebebasan navigasi militer, yang membawa serta ancaman militer, yang menantang dan tidak menghormati hukum laut internasional. Kebebasan navigasi militer semacam ini merusak kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan, dan bahkan bisa keluar dengan bencana,” lanjut Sun Jianguo, seperti dikutip Sputniknews, Selasa (19/7/2016).
Beijing saat ini terus meningkatkan kehadiran militernya di wilayah Laut China Selatan. Pada hari Senin, Administrasi Keselamatan Maritim China (MSA) mengumumkan bahwa negara itu akan meluncurkan serangkaian latihan perang.
Selama latihan yang akan dimulai Kamis nanti, Beijing tidak mengizinkan setiap kapal sipil melintas sampai latihan perang selesai.
Sebelumnya, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA-AF) pada Jumat lalu menerbangkan pesawat pengebom nuklir H-6K di atas Scarborough Shoal, wilayah yang disengketakan antara China dan Filipina di Laut China Selatan. Manuver ini dilakukan beberapa hari setelah putusan pengadilan arbitrase (PCA) di Den Haag memenangkan gugatan Filipina.
(mas)
