Soal Rencana TNI Kirim Tentara ke Natuna, Ini Kata Kemlu
Kamis, 14 Juli 2016 - 19:50 WIB
Soal Rencana TNI Kirim Tentara ke Natuna, Ini Kata Kemlu
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia menuturkan apa yang direncanakan oleh TNI di wilayah Natuna tidak lain untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia. TNI berencana untuk mengerahkan tentara ke wilayah itu.
"Kewajiban TNI untuk menjaga perbatasan. Apa yang dilakukan oleh TNI adalah kewajiban mereka untuk menjaga perbatasan Indonesia, jangan dikaitkan dengan konteks lain," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanantha Nassir.
Kemarin, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menuturkan, Indonesia harus segera merealisasikan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan kawasan Natuna. Termasuk di dalamnya pembangunan fasilitas pertahanan di kawasan tersebut.
Sementara itu, ketika ditanya mengenai mengapa pernyataan Indonesia bisa terbilang datar soal putusan Pengadilan Arbitrase, Arrmanantha menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang turut mengklaim wilayah Laut China Selatan.
"Pertama yang selalu kita terkankkan Indonesia bukanlah negara yang turut mengklaim (kawasan Laut China Selatan)," sambungnya. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menyerukan pada semua pihak untuk menahan diri dan menghormati hukum internasional.
"Indonesia merupakan negara yang terus mengklaim untuk menjaga stablitas di kawasan. Kita melihat stabilitas di kawasan adalah mutlak, karena ini menjadi faktor yang membuat negara di kawasan ini tumbuh dengan pesat," imbuhnya.
"Kewajiban TNI untuk menjaga perbatasan. Apa yang dilakukan oleh TNI adalah kewajiban mereka untuk menjaga perbatasan Indonesia, jangan dikaitkan dengan konteks lain," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanantha Nassir.
Kemarin, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menuturkan, Indonesia harus segera merealisasikan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan kawasan Natuna. Termasuk di dalamnya pembangunan fasilitas pertahanan di kawasan tersebut.
Sementara itu, ketika ditanya mengenai mengapa pernyataan Indonesia bisa terbilang datar soal putusan Pengadilan Arbitrase, Arrmanantha menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang turut mengklaim wilayah Laut China Selatan.
"Pertama yang selalu kita terkankkan Indonesia bukanlah negara yang turut mengklaim (kawasan Laut China Selatan)," sambungnya. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menyerukan pada semua pihak untuk menahan diri dan menghormati hukum internasional.
"Indonesia merupakan negara yang terus mengklaim untuk menjaga stablitas di kawasan. Kita melihat stabilitas di kawasan adalah mutlak, karena ini menjadi faktor yang membuat negara di kawasan ini tumbuh dengan pesat," imbuhnya.
(esn)
